Penjelasan Resmi BGN Terkait 41 SPPG yang Dikelola Putri Wakil Ketua DPRD Sulsel
Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai polemik terkait 41 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dikelola Yasika Aulia Ramdhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah dugaan praktik monopoli proyek makan bergizi gratis (MBG) viral dan memicu perdebatan luas di media sosial.
Meski kontroversi terus berkembang, BGN menegaskan bahwa 41 SPPG tersebut tidak akan dihentikan. Lembaga itu menilai dapur-dapur MBG tersebut masih memberikan manfaat langsung bagi anak-anak yang bergantung pada layanan makan bergizi harian.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati, menjelaskan bahwa penghentian operasional justru berpotensi mengganggu akses makanan sehat bagi penerima manfaat. “Kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat,” ujar Nanik saat dimintai tanggapan oleh wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 20 November 2025.
Aturan 10 Dapur: Indikasi Gunakan Banyak Nama
Dalam penjelasannya, Nanik memaparkan bahwa secara sistem satu entitas seharusnya hanya diperbolehkan mengelola maksimal 10 dapur MBG. Dengan demikian, muncul dugaan bahwa Yasika mendaftarkan 41 SPPG melalui penggunaan beberapa nama yang berbeda agar lolos verifikasi.
Menurut Nanik, potensi celah semacam ini dapat terjadi karena pada regulasi sebelumnya belum terdapat ketentuan teknis yang secara ketat membatasi kepemilikan banyak dapur oleh satu pihak. Mekanisme verifikasi pun masih terbatas sehingga sulit memastikan pemilik sebenarnya dari SPPG yang diajukan.
Regulasi Akan Diperketat, Tapi Operasi Tetap Berjalan
Walau terdapat indikasi penyalahgunaan celah aturan, pemerintah menilai tidak ada dasar yang kuat untuk menutup 41 dapur tersebut selama masih berfungsi dan memenuhi standar pelayanan. Nanik menegaskan bahwa pemerintah tetap merujuk pada aturan yang berlaku saat ini sambil menyiapkan pembaruan regulasi agar kasus serupa tidak berulang.
“Kita evaluasi ya. Kalau, kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik kan itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” kata Nanik. Ia memastikan bahwa aturan baru nanti akan dituangkan dalam petunjuk teknis (juknis) program MBG, khususnya terkait pendirian dan kepemilikan SPPG agar lebih transparan dan berlapis verifikasi.
Kepemilikan Yayasan Sulit Terpantau Sejak Awal
Menanggapi isu bahwa banyak dapur MBG disangkutpautkan dengan pejabat daerah, Nanik menjelaskan bahwa pemerintah pada tahap awal pendaftaran tidak memiliki informasi lengkap mengenai siapa pemilik yayasan pengaju. Ia menyebut nama sebuah yayasan tidak selalu menunjukkan identitas pemilik atau keluarganya, sehingga potensi hubungan politik baru terungkap setelah ada laporan dari masyarakat atau temuan media.
Karena itu, celah tersebut memungkinkan yayasan tertentu mengajukan banyak dapur tanpa terdeteksi adanya keterkaitan dengan pejabat publik.
Dorongan Presiden Prabowo & Latar Belakang Banyaknya Dapur MBG
Nanik turut menjelaskan latar belakang dibalik banyaknya yayasan yang terlibat dalam pembangunan dapur MBG. Presiden Prabowo Subianto, kata Nanik, sejak awal menginginkan agar yayasan pendidikan dan sosial ikut didorong berperan dalam percepatan pembangunan fasilitas MBG di berbagai daerah.
Lonjakan permintaan masyarakat yang ingin wilayahnya segera mendapatkan layanan MBG membuat pemerintah mempercepat penyediaan dapur baru. Situasi ini membuat peluang partisipasi pihak lain semakin terbuka.
“Akhirnya kan, oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu ya, kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun, ya membangun dapur itu, begitu ya,” tambahnya.
BGN Pastikan Perbaikan Tata Kelola Dapur MBG ke Depan
Di tengah ramainya sorotan publik, BGN berkomitmen memperbaiki aturan agar kepemilikan SPPG ke depan lebih tertata dan terhindar dari dugaan monopoli ataupun konflik kepentingan. Namun demikian, mereka menegaskan bahwa layanan makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil tidak boleh terganggu karena keputusan administratif.
BGN memastikan bahwa revisi aturan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, tanpa mengorbankan kelangsungan pelayanan yang sudah berjalan.
