Banser NU Cianjur Minta Bupati Mundur: Janji Insentif Guru Ngaji Dianggap Politik Tipu-tipu

Kritik Terhadap Bupati Cianjur Meningkat, Banser NU dan Guru Ngaji Kecewa

Gelombang kritik terhadap Bupati Cianjur semakin menguat. Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) bersama para guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren menyuarakan kekecewaan mendalam atas gagalnya realisasi janji kampanye terkait insentif guru ngaji.

Dalam pernyataan sikap bersama di Cianjur, Rabu (12/11/2025), mereka menilai Bupati dan Wakil Bupati Cianjur telah mengkhianati kepercayaan umat dengan tidak menepati komitmen yang sempat dijanjikan saat kampanye Pilkada 2020.

Banser NU: Bupati Cianjur Telah Menipu Rakyat

Komandan Satkorcab Banser NU Cianjur, H. E. Durohman, menyampaikan secara tegas bahwa kekecewaan ini bukan lagi sekadar ketidakpuasan, tetapi sudah mengarah pada penilaian moral dan kepercayaan publik.

“Kami, Banser Cianjur bersama para guru ngaji dan pimpinan pesantren, menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Cianjur telah tidak melaksanakan janji kampanyenya untuk memberikan insentif kepada guru ngaji,” ujar Durohman dalam keterangan resminya.

Menurutnya, sejak masa kampanye hingga kini sudah hampir empat tahun berlalu, namun tak ada realisasi konkret terkait program insentif yang dijanjikan. “Dengan tidak dilaksanakannya janji kampanye itu, berarti Bupati dan Wakil Bupati telah menipu rakyat,” tegasnya.

Kekecewaan Para Guru Ngaji dan Pesantren

Para guru ngaji yang hadir dalam forum tersebut mengaku merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka menilai janji insentif yang dulu menjadi daya tarik kampanye hanyalah gimmick politik yang tidak berpijak pada niat tulus untuk menyejahterakan pegiat keagamaan.

“Janji insentif bagi guru ngaji adalah bentuk penghormatan atas jasa mereka dalam mendidik generasi. Tapi kalau itu hanya dijadikan alat untuk meraih suara, kami merasa dikhianati,” kata salah seorang guru ngaji asal Kecamatan Warungkondang.

Banser Cianjur Sebut Pemimpin Tak Amanah

Durohman menilai ketidakterlaksanaan janji tersebut menunjukkan sikap tidak amanah seorang pemimpin. Ia menyebut, kejujuran dan tanggung jawab moral adalah hal yang tak bisa ditawar oleh seorang kepala daerah.

“Situasi ini mencerminkan watak dan karakter pemimpin yang tidak amanah. Kami menilai ada niat jahat dalam menggapai kekuasaan,” ucapnya dengan nada tajam.

Desakan Mundur untuk Bupati dan Wakil Bupati

Dalam pernyataan sikapnya, Banser NU Cianjur bersama unsur pesantren dan tokoh masyarakat mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Cianjur segera mundur dari jabatannya.

“Kami menyerukan agar Bupati dan Wakil Bupati Cianjur diturunkan dari jabatannya karena tidak memenuhi janji mereka kepada rakyat, terutama kepada para guru ngaji yang telah berjasa besar,” tutur Durohman.

Desakan ini mendapat sambutan dari sejumlah kalangan pesantren dan organisasi keagamaan lain di Kabupaten Cianjur yang menilai pemerintah daerah perlu melakukan introspeksi serius atas lemahnya komitmen mereka terhadap sektor keagamaan.

Respons Pemkab Cianjur Masih Ditunggu

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan sikap dari Banser NU dan para tokoh pesantren. Beberapa sumber di lingkungan Pemkab menyebut bahwa isu ini masih dalam pembahasan internal dan akan segera diklarifikasi oleh Bupati Cianjur dalam waktu dekat.

Fenomena ini mencerminkan krisis kepercayaan politik di tingkat daerah. Janji politik yang tidak ditepati menjadi bom waktu bagi kepala daerah, apalagi ketika menyangkut sektor keagamaan yang melibatkan jaringan pesantren dan ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Banser NU Cianjur Menegaskan Tuntutan Keadilan

Banser NU Cianjur menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menciptakan instabilitas politik, tetapi menuntut kejelasan moral dan tanggung jawab publik dari para pemimpin yang dulu datang ke pesantren dengan janji kesejahteraan.

“Kalau janji itu tak ditepati, maka rakyat berhak menagih,” tutup Durohman dalam forum yang disambut takbir oleh peserta.