Sumitronomics & MBG: Mesin Ekonomi Rakyat atau Bom Waktu Fiskal?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Strategi Ekonomi yang Ambisius

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering kali dianggap sebagai inisiatif sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, di balik distribusi susu dan makanan tersebut, tersembunyi strategi ekonomi yang lebih besar. Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini sedang menjalankan salah satu eksperimen fiskal paling ambisius dalam sejarah Indonesia. MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga menjadi alat ekonomi yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai pendekatan “Sumitronomics”. Dapat dikatakan, Sumitronomics adalah strategi yang mendorong perputaran uang negara langsung ke akar rumput.

Pertanyaannya: Apakah kebijakan ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi rakyat? Atau justru berpotensi menjadi “bom waktu” bagi stabilitas fiskal nasional?

MBG sebagai Intervensi Ekonomi Besar

Anggaran yang dibutuhkan untuk MBG berasal dari APBN. Berdasarkan informasi yang beredar, anggaran MBG tahun 2025 mencapai Rp71 triliun, namun pada tahun 2026 melonjak sangat besar menjadi Rp335 triliun, atau naik lebih dari 370%. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, MBG merupakan salah satu bentuk intervensi pasar terbesar yang pernah dilakukan negara.

Selama ini, aliran belanja negara cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, proyek-proyek besar, atau bahkan bisa “bocor” melalui impor pangan. MBG mencoba membalik pola tersebut. Melalui skema ini, dapur-dapur penyedia makanan diwajibkan menyerap bahan baku dari sumber lokal: beras dari petani setempat, telur dari peternak lokal, dan sayur-mayur dari UMKM desa. Dengan demikian, uang negara tidak lagi berhenti di tingkat atas, tetapi dipaksa mengalir hingga ke desa. Dengan demikian pula, petani memperoleh kepastian pasar, peternak mendapatkan permintaan harian, dan pelaku UMKM menikmati arus kas yang lebih stabil.

Inilah kombinasi antara penciptaan permintaan dan penguatan produksi secara simultan. Ini adalah sebuah pendekatan yang relatif jarang dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Namun, tentu saja ada dampak positif dan risikonya.

Dampak Positif: Daya Beli dan Efek Berganda

Meskipun didukung oleh “political will” yang kuat, secara teoritis MBG berpotensi menghasilkan dua dampak ekonomi utama. Pertama, peningkatan pendapatan bersih (disposable income) rumah tangga. Ketika orang tua tidak lagi menanggung biaya makan siang anak, terdapat ruang tambahan dalam pengeluaran bulanan. Sisa dana tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, termasuk konsumsi tambahan atau bahkan modal usaha kecil. Di sinilah daya beli orang tua meningkat.

Kedua, terciptanya efek berganda (multiplier effect) di tingkat desa. Pendapatan yang diterima petani dan pelaku usaha lokal tidak berhenti di satu titik. Uang tersebut akan berputar kembali untuk membeli pupuk, membayar tenaga kerja, hingga belanja di warung sekitar. Perputaran ini menciptakan aktivitas ekonomi berlapis yang memperkuat ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, pola ini berpotensi membangun kelas menengah dari bawah—tanpa ketergantungan pada kredit konsumtif atau pinjaman digital berisiko tinggi.

Risiko: Inflasi Pangan dan Tekanan Fiskal

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat pula dua risiko yang tidak bisa diabaikan. Pertama, risiko inflasi pangan lokal. Lonjakan permintaan terhadap komoditas seperti beras, telur, dan ayam dapat mendorong kenaikan harga jika kapasitas produksi belum siap. Dampaknya, masyarakat di luar penerima manfaat MBG justru menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi. Dalam skenario ini, program yang bertujuan menekan kemiskinan justru berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi bagi kelompok lain.

Kedua, tekanan terhadap fiskal negara. MBG adalah program dengan biaya sangat besar dan bersifat berkelanjutan. Jika penerimaan negara tidak tumbuh seiring—baik dari pajak, hilirisasi industri, maupun pertumbuhan ekonomi—defisit anggaran berpotensi melebar. Kondisi tersebut dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan utang. Risiko jangka panjangnya adalah munculnya ketergantungan fiskal, di mana manfaat jangka pendek harus dibayar oleh generasi mendatang.

Antara Kemakmuran Nyata dan Ilusi Ekonomi

Di sinilah letak dilema utama MBG. Di satu sisi, program ini dapat menjadi alat distribusi ekonomi yang efektif dan langsung menyentuh rakyat. Di sisi lain, tanpa pengelolaan yang presisi, ia berpotensi menciptakan ketidakseimbangan baru. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: (1) kesiapan produksi pangan lokal, (2) efisiensi distribusi, dan (3) disiplin fiskal pemerintah. Tanpa itu, manfaat ekonomi yang diharapkan bisa berubah menjadi ilusi kemakmuran yang ditopang oleh utang.

Penutup

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program makan siang. Ia adalah pertaruhan besar tentang arah ekonomi Indonesia: apakah negara mampu membangun kesejahteraan dari bawah, atau justru terjebak dalam beban fiskal jangka panjang. Jawabannya tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada konsistensi implementasi di lapangan. Sumitronomics sedang mencoba membuktikan: bahwa cara terbaik membangun ekonomi tidak dengan menunggu “tetesan dari atas”, tetapi dengan menyiram akarnya langsung. Jika berhasil, MBG dapat menjadi fondasi ekonomi rakyat yang kuat. Namun jika gagal, ia berpotensi menjadi pelajaran mahal dalam sejarah kebijakan publik Indonesia.