Anggota DPR Soroti Kebijakan WFH untuk ASN, Layanan Publik Diminta Tetap Maksimal

Penjelasan Mengenai Rencana Kebijakan Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)

Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyampaikan pandangan terkait rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia menekankan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, setiap kebijakan efisiensi harus diiringi dengan penguatan akuntabilitas birokrasi.

“Kami di Komisi II mengapresiasi semangat efisiensi operasional, namun pelayanan kepada masyarakat adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditawar,” ujar Aus kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan hak utama masyarakat dan harus tetap dipertahankan meskipun ada perubahan dalam sistem kerja.

Selain itu, Aus juga mendukung langkah pemerintah dalam membatasi perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah. Menurutnya, kebijakan ini penting agar anggaran daerah dapat digunakan secara lebih tepat sasaran. Di tengah tantangan ekonomi dan pemulihan pasca-Lebaran, anggaran daerah seharusnya difokuskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti infrastruktur dan penguatan daya beli masyarakat, bukan agenda seremonial di luar negeri.

Kritik Terhadap Implementasi WFH

Meski mendukung konsep efisiensi, Aus memberikan catatan kritis terhadap implementasi WFH bagi ASN. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu layanan publik yang masih mengandalkan interaksi langsung, seperti di Kantor Pertanahan (BPN) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Oleh karena itu, Aus meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melakukan simulasi yang matang sebelum kebijakan diterapkan.

“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan tumpukan berkas atau memperlambat pelayanan, terutama bagi masyarakat di daerah dengan akses digital terbatas,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya sistem pengawasan kinerja ASN selama menjalankan WFH. Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan ini berpotensi disalahartikan.

“Pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur pelaporan kinerja digital yang transparan dan dapat dipantau secara langsung, sehingga kebijakan WFH tidak disalahartikan sebagai hari libur tambahan yang justru menurunkan integritas serta kedisiplinan aparatur negara,” imbuhnya.

Kesiapan Digitalisasi dan Infrastruktur

Aus menilai keberhasilan kebijakan WFH sangat bergantung pada sinergi antara digitalisasi birokrasi dan kesiapan infrastruktur, terutama jaringan internet di daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi antara digitalisasi birokrasi dan fleksibilitas kerja dipandang sebagai prasyarat mutlak keberhasilan kebijakan ini agar tidak terjadi backlog pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan.

Peran Komisi II DPR dalam Pengawasan

Komisi II DPR, melalui Aus Hidayat Nur, menegaskan komitmen untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.

Penerapan Sistem GPS untuk Memastikan Keberadaan ASN

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah siap menerapkan kembali skema Working From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi BBM. Tito menegaskan akan mengaktifkan sistem pengawasan ketat melalui GPS untuk memastikan pegawai tetap berada di rumah selama jam kerja dan tidak menambah mobilitas yang justru memicu pemborosan energi.

“Mungkin salah satunya nanti, mungkin, salah satunya bisa saja, Mekanisme SIMPEG itu yang kita pakai,” ujar Tito saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut pernah sukses diterapkan saat masa pandemi COVID-19. Melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), keberadaan ASN dapat dipantau secara real-time oleh petugas piket.

“Jadi begitu, Untuk menjaga, Karyawan itu betul-betul Working from home, dia ada di rumah, Supaya nggak lari-lari kemana-kemari yang nanti malah nambah BBM,” tegasnya. Tito menambahkan, saat sistem ini berjalan, perangkat komunikasi pegawai wajib dalam kondisi aktif dan melaporkan lokasi terkini sebagai syarat absensi.

“Handphone wajib on, Dari situ nanti petugas piket bisa ngetahui lokasinya, GPSnya harus dibuka, Jadi lokasinya kalau ketahuan dia di, Jalan-jalan akan ketahuan gitu,” lanjut mantan Kapolri tersebut.

Efektivitas Kerja dan Sektor Pelayanan Esensial

Terkait efektivitas kerja, Mendagri mengaku optimis kebijakan ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun daerah. Ia merujuk pada pengalaman saat pandemi di mana kantor kementerian tetap berjalan meski kapasitas kantor hanya terisi 25 persen.

“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen,” tuturnya. Meski demikian, Tito menekankan bahwa sektor pelayanan esensial di daerah seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, hingga layanan kebersihan tidak akan terdampak skema WFH ini.

“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” kata Tito.

Persiapan Hari WFH Serentak

Saat ini, pemerintah tengah mematangkan hari apa yang akan dipilih sebagai hari WFH serentak. Keputusan akhir kini berada di tangan Presiden sebelum nantinya diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) resmi.

“Semua akan dilaporkan kepada Pak Presiden. Dan setelah nanti Pak Presiden Mengambil keputusan, Baru nanti akan diumumkan,” pungkasnya.

Wacana WFH satu hari per minggu ini mencuat sebagai respons pemerintah terhadap krisis energi dan upaya efisiensi penggunaan BBM nasional. Selain WFH, Mendagri juga menginstruksikan kepala daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu dan mengalihkannya ke program pro-rakyat.