JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo menyatakan bahwa teknologi hilirisasi nasional saat ini sudah berkembang pesat. Namun, di sektor hulu masih terdapat ketidakaturan yang perlu diperhatikan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo, Gulat ME Manurung, menilai bahwa program B50 tidak hanya menjadi masa depan Indonesia tetapi juga dunia. Menurutnya, program ini telah berhasil mengurangi emisi akibat penggunaan minyak fosil. Ia menilai penambangan fosil lebih berisiko dan tidak berkelanjutan dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar nabati seperti B50.
Gulat menilai inisiatif dari program B40 ke B50 sudah tepat dan harus dilakukan secara konsisten. Meskipun teknologi hilirisasi nasional sudah canggih, ia melihat bahwa sektor hulu masih memerlukan perbaikan.
“Kita tahu huluisasi sawit Indonesia menjadi masalah serius, terutama dari segi produktivitas dan klaim kawasan hutan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, program tersebut dapat mendukung permintaan pasar dalam negeri dan ekspor, serta membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pebisnis sawit saat ini diwajibkan mengikuti aturan pemerintah, artinya ada skema tertentu yang harus diikuti jika ingin melakukan ekspor.
Namun, pebisnis juga sadar bahwa sawit adalah penyeimbang dan sumber devisa negara terbesar. Berdasarkan data Bappenas pada 2024, Indonesia menerima devisa dari ekspor sawit mencapai Rp440 triliun. Angka ini sangat fantastis. Belum lagi dari penerimaan Pungutan Ekspor yang dikelola oleh BPDPKS yang mencapai Rp25,8 triliun pada 2024.
Dari produksi CPO pada 2024 sebesar 48 juta ton, sebanyak 45% digunakan dalam negeri. Jika pemerintah ingin beralih ke B50, maka paling tidak serapan domestik akan meningkat menjadi 60%.
“Jika produksi CPO Indonesia pada 2025 ini masih stabil, mungkin masih bagus, tapi kami memprediksi bahwa produksi CPO 2025 akan menurun 4-5 juta ton akibat berbagai hal. Jika ini terjadi maka akan timbul masalah besar,” kata Gulat.
Masalah pertama yang muncul adalah harga CPO akan melonjak tajam dan negara pengguna minyak sawit akan beralih ke minyak nabati lainnya karena dianggap lebih murah. Masalah kedua adalah tarik menarik kebutuhan domestik untuk sektor energi, pangan, dan oleokimia.
Masalah-masalah lainnya adalah harga TBS petani sebagai bahan baku CPO akan ambruk karena strategi pemerintah untuk menahan ekspor dalam memenuhi kebutuhan domestik. Salah satu caranya dengan meningkatkan beban kebijakan domestik secara signifikan. Beban tersebut akan ditanggung sektor hulu (TBS) dan mengakibatkan tekanan terhadap TBS. Kondisi ini akan menyebabkan petani menderita atau rugi dan pada akhirnya menjual kebunnya karena tidak lagi prospektif.
Pebisnis sawit juga mewaspadai naik tajamnya harga CPO sehingga berakibat hilangnya pasar global karena negara impor minyak sawit beralih ke minyak nabati lainnya.
Di sisi lain, bukan rahasia bahwa secara nasional produktivitas kebun sawit Indonesia hanya 60% dari yang seharusnya dan yang paling parah kebun petani hanya sebesar 25%.
Artinya peluang Indonesia hanya dapat menaikkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui replanting dan bantuan pupuk dari dana sawit (bukan APBN).
Gulat merekomendasikan sejumlah aksi atau kolaborasi yang dapat dilakukan untuk mendongkrak produksi sawit nasional adalah dengan replanting serta regulasi yang tepat dari pemerintah tanpa bersifat menghukum hingga konsistensi semua stakeholder.
