Polemik Penutupan TPA Suwung dan Dampak pada Warga
Polemik penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Denpasar terus menjadi perhatian publik. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari TPA ini, terutama para pemulung yang bekerja di sana. Namun, sebagian besar dari mereka masih tidak mengetahui bahwa TPA Suwung akan segera ditutup.
Banyak pemulung yang sudah tahu rencana penutupan tersebut mengaku pasrah dengan keputusan Gubernur Bali, Wayan Koster. Salah satu pemulung, Anton asal Jember, mengatakan bahwa ia tidak tahu pasti tentang rencana tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan mengikuti keputusan masyarakat setempat.
“Saya kurang tahu, tergantung masyarakat sini. Kalau kompak ya ndak apa-apa, kalau ndak kompak ya ndak apa-apa juga,” ujarnya. “Kan saya bukan asli sini. Kalau masyarakat sini terganggu, saya juga ikut, pasrah saya.”
Anton telah bekerja sebagai pemulung di TPA Suwung selama 20 tahun. Ia memungut berbagai jenis sampah yang bisa laku dijual. Meskipun ia enggan merinci penghasilannya per bulan, ia mengatakan bahwa hasilnya cukup untuk kebutuhan makan, anak, dan istri.
Berbeda dengan Anton, seorang bos pengepul hasil pemulung yang tak mau disebutkan namanya mengaku keberatan dengan penutupan TPA Suwung. Menurutnya, TPA ini menjadi satu-satunya mata pencariannya. Ia berharap agar TPA Suwung dapat diperpanjang agar tidak harus mencari pekerjaan baru.
“Ya jelas keberatan, soalnya ini mata pencaharian satu-satunya. Harapannya diperpanjang biar tidak cari kerjaan baru,” katanya. Ia juga menyebut bahwa ada ribuan pemulung lain yang menggantungkan hidup dari TPA Suwung.
Saat ditanya apakah ada sosialisasi sebelum penutupan TPA Suwung, ia mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu itu. Saya kan hanya kerja kerja kerja nggak mikir yang lain. Orang sehari-hari sudah kayak gini,” ujarnya.
Tak Ada Kompensasi untuk Warga Terdampak
Tokoh masyarakat Pesanggaran, I Wayan Widiada, mengatakan bahwa selama ini tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun terhadap warga yang terdampak TPA Suwung. Ia menyebut bahwa masyarakat akan merasa tidak adil jika tidak ada kompensasi.
“Coba sekarang balik, tanya ke pengelola yaitu UPT, apakah ada, bagaimana jawaban mereka?” tanyanya. Ia juga menyebut bahwa pengelola TPA Suwung selama ini telah melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sampah serta pelanggaran terhadap UU kesehatan masyarakat.
Selain itu, I Wayan Widiada juga menyoroti keberadaan akses jalan ke TPA Suwung yang becek saat musim hujan dan berdebu saat musim kemarau. Hal ini menyebabkan jalan Bypass Ngurah Rai yang berada di dekat pintu masuk TPA Suwung menjadi becek dan mengganggu pengendara.
“Akses masuk jalan aspal yang becek mengakibatkan truk keluar masuk membawa lumpur ke jalan bypass. Mengakibatkan jalan kotor dan berdebu. Mengganggu pengguna jalan,” paparnya.
Isu Sampah Denpasar Dibuang ke Bangli
Isu pembuangan sampah dari Kota Denpasar ke Kabupaten Bangli muncul usai pejabat setempat mengeluarkan pernyataan akan membuang sebagian sampahnya ke TPA di Kabupaten Bangli. Bahkan disebut-sebut sudah ada kesepakatan antara Bangli dan Pemkot Denpasar.
Namun, saat dikonfirmasi terkait kebenaran dan kerjasama apa yang disepakati dalam hal pengelolaan sampah ini, pejabat terkait justru kebingungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, Putu Ganda Wijaya, mengatakan belum ada rencana atau kesepakatan seperti demikian. “Durung nika,” ujarnya singkat.
Hal senada juga dikatakan Sekda Bangli, I Dewa Agung Bagus Riana Putra. Secara tegas dan singkat ia mengatakan, tidak ada kesepakatan antara Pemkab Bangli dan Pemkot Denpasar terkait penerimaan sampah tersebut. “Durung wenten nika (belum ada seperti itu),” ujarnya singkat.
Salah satu sosok yang menolak tegas jika memang benar isu pengalihan sampah ke Kabupaten Bangli ini benar adalah DPRD Bangli, I Nengah Darsana. Dia mengaku dengan tegas menolak keinginan Pemkot Denpasar membuang sampah ke Bangli dan memiliki alasan mendasar.
Politikus Golkar itu tidak ingin TPA Bangli menjadi TPA Suwung kedua di Bali. “Kita menampung sampah di Bangli saja sudah lumayan banyak, apalagi menampung sampah kabupaten lain. Nanti ujung-ujungnya TPA Bangli akan jadi TPA Suwung kedua. Ini malah memindahkan masalah Suwung ke Bangli,” ujarnya.
Ia juga menilai selama ini Pemkot Denpasar relatif pelit pada Bangli. Padahal Bangli telah berkontribusi besar pada Denpasar dalam hal menyuplai air bersih. Namun ia menilai kontribusi yang diterima Bangli masih relatif kecil.
“Dengan pendapatan yang besar, kita hanya dikasih cipratan BKK (Bantuan Keuangan Khusus), itupun kesannya ngemis-ngemis. Untuk APBD 2026 saja, Denpasar hanya memberikan BKK Rp 2,5 miliar. Itu artinya Denpasar masih sangat pelit pada Bangli, sementara Bangli sudah dimanfaatkan sumber daya airnya, sekarang malah mau kirim sampah,” kritiknya.
Ia pun meminta Pemkab Bangli tidak terburu-buru memberikan izin Pemkot Denpasar, membuang sampah ke Bangli. Jika pun diizinkan, ia meminta agar sampah yang dikirim sudah hasil olahan, bukan sampah mentah. Serta ia meminta timbal balik yang diterima Bangli benar-benar sesuai harapan.
“Jangan sampai kita hanya menerima sampahnya saja. Selama belum ada feedback yang bagus bagi Bangli, sikap saya sebagai anggota dewan menolak rencana itu,” tegasnya.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
