BANDUNG — Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan semakin mempercepat kebutuhan pengembangan hunian vertikal. Bank Tabungan Negara (BTN) mengakui bahwa pola pembangunan rumah tapak tidak lagi mampu menjawab pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat di kota besar. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa tekanan urbanisasi dan mahalnya harga tanah membuat pembangunan perumahan harus beralih ke arah vertikal.
“Perumahan di kota besar itu memang sudah harus ke arah vertical housing, tidak bisa lagi rumah tapak. Tanahnya sudah sangat terbatas,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Menurut dia, jika pembangunan tetap dipaksakan secara horizontal, dampaknya tidak hanya pada keterbatasan hunian, tetapi juga berpotensi menggerus lahan produktif.
“Kalau semuanya dipaksakan rumah tapak, lahan produktif akan habis. Sementara kebutuhan terus bertambah, tanah tidak bertambah,” katanya.
BTN menilai hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik menjadi solusi paling realistis. Proyek yang berada di sekitar simpul transportasi dinilai lebih diminati karena efisiensi biaya dan waktu.
“Yang tidak laku biasanya yang jauh dari transportasi. Tapi kalau dekat transportasi, masyarakat akan lebih tertarik karena lebih efisien,” ujar Nixon.
Selain lokasi, kualitas hunian juga menjadi perhatian. Ia menilai ukuran unit yang terlalu kecil selama ini menjadi salah satu hambatan penerimaan masyarakat terhadap hunian vertikal.
“Problemnya di Indonesia itu tipe studio terlalu kecil. Idealnya lebih besar supaya masyarakat merasa nyaman,” katanya.
Di tengah tantangan tersebut, BTN menegaskan perannya dalam pembiayaan perumahan nasional. Hingga April 2026, perseroan telah menyalurkan sekitar 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 dengan nilai mencapai Rp 530 triliun.
Nixon menyebut capaian itu mencerminkan peran BTN dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus memperkuat ekosistem perumahan.
“Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan BTN tidak hanya fokus pada pembiayaan rumah, tetapi juga memperluas layanan ke kebutuhan finansial keluarga secara menyeluruh.
“Kami memperkuat transformasi menuju beyond mortgage, di mana BTN tidak hanya melayani pembiayaan rumah, tetapi juga kebutuhan keuangan keluarga secara menyeluruh,” katanya.
Langkah ini antara lain dilakukan melalui inovasi bundling pembiayaan, termasuk pembiayaan isi rumah dalam satu skema kredit.
“Kami menghadirkan inovasi pembiayaan melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, sehingga nasabah mendapat solusi yang lebih terintegrasi,” ujar Nixon.
Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan tantangan sektor perumahan saat ini tidak hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi juga dari sisi pasokan, terutama terkait ketersediaan lahan dan perizinan.
“Permintaan terhadap hunian layak terus meningkat, sementara tantangan saat ini lebih banyak dari sisi supply, seperti ketersediaan lahan dan perizinan,” kata Hirwandi.
Ia mengatakan BTN berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk memperkuat pembiayaan bagi pengembang dan masyarakat.
Selain itu, profil debitur BTN menunjukkan mayoritas penerima KPR berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 4,9 juta per bulan. Sebagian besar berasal dari sektor informal seperti pedagang kecil dan pekerja lepas.
Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan rumah tetap tinggi, bahkan di tengah tekanan ekonomi. BTN menilai hunian merupakan kebutuhan dasar yang tidak mudah ditunda.
“Rumah itu kebutuhan dasar. Berbeda dengan pembelian investasi, orang tetap akan berusaha punya rumah,” ujar Nixon.
Dengan keterbatasan lahan yang semakin nyata, BTN menilai pengembangan hunian vertikal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
“Kalau lahan makin terbatas, mau tidak mau kita harus ke atas. Itu realitas yang harus kita hadapi,” kata Nixon.
Akses Pembiayaan Informal
Akses pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal dinilai masih terbatas. Padahal, kelompok ini mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia. Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat porsi pekerja informal mencapai lebih dari 60 persen, namun yang berhasil mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama ini masih di bawah 10 persen.
Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan ketimpangan tersebut menjadi perhatian utama perseroan dalam memperluas inklusi pembiayaan perumahan.
“Kita lihat pekerja non-fixed income itu lebih dari 60 persen. Tapi yang mendapatkan KPR selama ini masih di bawah 10 persen,” ujar Hirwandi dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Menurut dia, selama ini skema pembiayaan perumahan lebih banyak menyasar pekerja dengan penghasilan tetap. Sementara pekerja informal, seperti pedagang kecil, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro, masih menghadapi berbagai kendala untuk mengakses kredit perumahan.
Untuk menjembatani hal tersebut, BTN mendorong pengembangan skema Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik sektor informal.
“Produk ini bunganya sama dengan KUR, sekitar 6 persen. Tapi jangka waktunya bisa lebih panjang sehingga lebih fleksibel bagi pelaku usaha,” kata Hirwandi.
Ia menjelaskan skema tersebut dirancang agar pelaku usaha informal memiliki waktu untuk menyesuaikan kemampuan keuangan sebelum beralih ke skema pembiayaan komersial.
Selain itu, BTN juga memperluas pendekatan dengan menggandeng berbagai mitra di ekosistem informal, seperti platform digital dan layanan keuangan berbasis komunitas, guna mendekatkan akses pembiayaan kepada masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hunian layak di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. BTN mencatat mayoritas pengajuan KPR subsidi saat ini berasal dari kelompok dengan penghasilan sekitar Rp 4,9 juta per bulan, yang sebagian besar berasal dari sektor informal.
Di sisi lain, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa kebutuhan rumah merupakan kebutuhan dasar yang tidak mudah ditunda, termasuk oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rumah itu kebutuhan dasar. Orang akan tetap berusaha punya rumah, apa pun kondisinya,” ujar Nixon.
BTN menilai perluasan akses pembiayaan bagi sektor informal tidak hanya berdampak pada peningkatan kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai skema yang lebih inklusif, perseroan berharap semakin banyak pekerja informal yang dapat mengakses pembiayaan perumahan secara berkelanjutan.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
