Sosok Wakil Komandan ISF dari TNI Harus Berpengalaman Internasional
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa sosok Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dari TNI harus memiliki pengalaman misi di luar negeri. Menurutnya, ada banyak perwira yang memenuhi kriteria tersebut dan siap untuk ditunjuk.
“Kami ingin punya (wakil komandan ISF) yang memiliki pengalaman tugas internasional dan kita bisa mencapai hal itu,” ujar Sjafrie di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026).
Amerika Serikat (AS) telah menetapkan Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF. Hal ini dilakukan karena Indonesia menjadi negara yang mengirimkan personel terbanyak dibandingkan lima negara lain yang telah berkomitmen untuk mengirimkan pasukan ke Gaza.
“Alhamdulilah, ISF menempatkan Indonesia sebagai wakil komandan,” kata purnawirawan jenderal bintang empat itu.
Sementara itu, komandan ISF adalah Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari AS. Meski demikian, Negeri Paman Sam tidak ikut mengirimkan pasukan ke Gaza.
Indonesia Mengirim 8.000 Anggota TNI, Bukan 20.000
Lebih lanjut, Sjafrie menjelaskan alasan Indonesia memilih mengirimkan 8.000 anggota TNI ke Gaza di bawah payung International Stabilization Force (ISF). Padahal, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut akan mengirimkan 20 ribu pasukan ke Gaza. Namun, dalam realitasnya, negara-negara lain hanya mengirimkan ratusan personel militer ke Gaza.
“Jadi, negara-negara lain cuma ngirim berapa ratus (pasukan). Tapi, yang paling penting bahwa kalau situasi dengan kepentingan nasional, kita lakukan pekerjaan,” ujar Sjafrie di kantor Kemhan.
Ia menambahkan, jumlah personel yang dikirim ke Gaza akan bertahap. Ketika ditanyakan berapa personel yang akan dikirim di tahap pertama, Sjafrie meminta hal tersebut ditanyakan ke Panglima TNI.
“Soal berapa personel yang akan dikirim, itu urusannya dengan Panglima TNI ya. Karena dia yang mengetahui tahapan operasional,” tutur dia.
TNI Hanya Untuk Tugas Kemanusiaan
Sjafrie memastikan bahwa ketika tiba waktunya pengiriman pasukan ke Gaza, pemerintah akan memegang teguh untuk mendahulukan kepentingan nasional yaitu amanat dari konstitusi dan melindungi tumpah darah Indonesia.
“Jadi, kalau kami memberangkatkan pasukan untuk tugas-tugas internasional seperti apa yang tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), ini juga kita harus perhatikan betul yang menyangkut dengan tugas kemanusiaan,” ujar mantan Pangdam Jaya itu.
Ia menambahkan, tugas yang dilaksanakan TNI tidak hanya menghadapi suatu konflik. Tetapi juga tugas-tugas kemanusiaan. Sjafrie pun menyebut, Prabowo sudah memberikan instruksi kepada Kemhan untuk menyiapkan pasukan.
“Kami siap untuk berangkat. Kini menunggu perkembangan dari BoP,” tutur dia.
Ia mengaku belum bisa memastikan kapan pasukan TNI di bawah payung ISF akan dikerahkan lantaran dinamika di BoP masih tinggi.
Kritik Terhadap Keputusan Prabowo
Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengaku heran dengan penetapan kepemimpinan di International Stabilization Force (ISF). Sebab, AS menahbiskan diri sebagai komandan ISF tapi tidak ikut berkontribusi mengirimkan pasukan ke Gaza, Palestina. Sedangkan Indonesia yang berencana mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza hanya didapuk sebagai wakil komandan bidang operasi.
“Ini bahaya. Panglimanya (ISF) dari Amerika Serikat dan kita telah menetapkan caveat nasional. Ketika kita mengirimkan pasukan ke sana, komandonya sudah bukan lagi di Pemerintah Indonesia tapi di jenderal AS itu. Padahal, jenderal AS itu gak punya pasukan dari negaranya sendiri,” ujar Hikmahanto ketika dihubungi pada Rabu (25/2/2026).
Komandan ISF diketahui merupakan jenderal bintang dua yakni Mayjen Jasper Jeffers. Selain Indonesia, ada empat negara lain yang turut mengirimkan pasukan yakni Kosovo, Albania, Kazakhstan, dan Maroko. Ada pula Yordania dan Mesir yang siap untuk melatih personel polisi asal Palestina.
Ia mengingatkan konsekuensi didapuk sebagai wakil komandan ISF juga mengharuskan perwira tinggi TNI menjalankan mandat yang tertulis di piagam Board of Peace (BoP). Ada dua mandat yang tertuang di piagam BoP yakni pelucutan senjata dan demiliterisasi.
“Katakan lah jenderal AS itu memilih mundur maka yang naik wakil komandan. Itu berarti perwira tinggi di TNI itu yang akan menguasai seluruh pasukan dan bertugas melakukan dua mandat di BoP tadi,” tutur dia.
Lebih lanjut sebagai Wakil Komandan ISF, kata Hikmahanto, personel TNI tidak hanya bisa digerakan di sektor lima atau Raffah saja. Mereka dapat bergerak ke empat sektor lainnya.
“Bila itu yang terjadi maka berpotensi pasukan TNI berhadapan dengan kelompok Hamas. Sementara, Hamas sudah bilang pasukan internasional hanya boleh berada di wilayah perbatasan yang memisahkan antara Gaza dengan Israel,” ujar mantan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) itu.
