Presiden Prabowo Subianto Memerintahkan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor
Presiden Joko Widodo, atau yang dikenal sebagai Prabowo Subianto, telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk segera melakukan penanganan serius terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arahan ini disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, usai rapat koordinasi di BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025).
“Pak Presiden sudah perintahkan kami untuk serius menangani bencana tanggap darurat,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Kamis (27/11/2025) sore.
Presiden Prabowo juga memerintahkan agar tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan langkah pasca darurat untuk pemulihan infrastruktur agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Bencana di sejumlah kabupaten/kota di Sumut ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan dan jalan yang tertimbun longsor, sehingga akses bantuan menjadi terganggu.
Kepala BNPB Suharyanto langsung mengawal penanganan di lapangan bersama bupati, wali kota, dan gubernur.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk percepatan penanganan dan antisipasi cuaca ekstrem yang diprediksi puncaknya pada November ini.
Posko Nasional dan Evakuasi di Tapanuli Utara
Kemendagri dan BNPB membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai pusat penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total.
Tim gabungan TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, dan Damkar dikerahkan untuk evakuasi dan penanganan korban.
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, menginstruksikan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor, melalui apel kesiapsiagaan yang melibatkan berbagai unsur terkait.
Desakan Penetapan Status Bencana Nasional
Terpisah, Anggota DPR M. Nasir Djamil mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional agar penanganan dan bantuan dapat lebih terkoordinasi dan cepat menjangkau masyarakat terdampak.
Anggota Komisi III DPR dari dapil Aceh itu meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), hingga Sumatera Barat (Sumbar), sebagai bencana nasional.
Nasir menilai langkah tersebut diperlukan, khususnya daerah dengan kondisi cukup parah dan memprihatinkan. “Banjir besar ini telah menelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan arus listrik di berbagai wilayah, dan mengakibatkan kerugian material serta immaterial yang tidak terhitung. Di Aceh, banjir akhir tahun ini merusak banyak barang elektronik dan kendaraan bermotor warga,” ujar Nasir dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
Nasir menjelaskan, kondisi di Aceh dan beberapa daerah lain, banjir menyebabkan banyak keluarga terjebak, akses darat terputus, hingga distribusi bantuan belum mampu menjangkau seluruh titik terdampak.
Ia menilai informasi yang beredar juga menggambarkan kondisi lapangan yang mengkhawatirkan. Menurut dia, penanganan bencana akan terhambat jika pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional.
Nasir mengatakan putusnya jalur darat di sejumlah wilayah mengakibatkan kelangkaan kebutuhan pokok sehingga memperparah kondisi warga.
Menurut dia, berdasarkan aturan yang ada, penetapan bencana nasional dapat dilakukan jika terdapat korban dalam jumlah besar, kerugian material yang signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas lintas daerah, terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, hingga menurunnya kemampuan daerah dalam menangani bencana.
“Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah. Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut. Negara dan pemerintah pusat harus hadir, turun tangan, dan menyalurkan bantuan yang lebih besar serta terkoordinasi,” ujarnya.
Polda Sumut Kerahkan 1.030 Personel
Terkait bencana ini, Polda Sumatera Utara mengerahkan 1.030 personel untuk pendataan, evakuasi, pendirian posko darurat, dan penyaluran bantuan di wilayah terdampak. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan.
Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan Kapolda Sumut kepada Kapolri pada Kamis (27/11) pukul 12.30 WIB, tercatat 221 kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, pohon tumbang, hingga puting beliung di 12 kabupaten/kota di Sumut.
Gelombang bencana ini mengakibatkan 212 korban jiwa, terdiri dari 43 meninggal dunia, 81 luka-luka, serta 88 orang masih dalam pencarian. Total 1.168 warga terpaksa mengungsi.
Daerah dengan jumlah kejadian terbanyak ialah Tapanuli Utara (54 kejadian) dan Tapanuli Tengah (44 kejadian), disusul sejumlah wilayah lainnya yang mengalami dampak signifikan akibat hujan ekstrem beberapa hari terakhir.
Laporan ini merinci kondisi masing-masing wilayah. Di Mandailing Natal, 12 kejadian tercatat tanpa korban jiwa namun 400 warga mengungsi. Padang Sidempuan melaporkan satu korban meninggal dunia dan 120 warga mengungsi. Sementara itu, Pakpak Bharat yang mengalami 24 kejadian longsor mencatat dua korban meninggal dunia.
Kondisi Tapanuli Selatan menjadi yang paling berat, dengan 90 korban, terdiri dari 73 luka-luka dan 17 meninggal dunia, serta 500 warga harus meninggalkan rumah mereka. Di Tapanuli Tengah, empat warga meninggal dunia dan tiga masih dalam pencarian. Sementara Tapanuli Utara melaporkan total 41 korban, termasuk 9 meninggal dunia, serta 31 orang hilang.
Wilayah lain seperti Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Sibolga, Serdang Bedagai, dan Langkat juga menyampaikan dampak bencana dengan tingkat keparahan bervariasi. Langkat tercatat memiliki 750 warga mengungsi akibat 23 kejadian banjir.
Polda Sumut bersama polres jajaran terus melakukan langkah tanggap darurat di berbagai titik. Personel Ditsamapta dan Brimob diterjunkan untuk pembersihan badan jalan serta operasi pencarian dan pertolongan (SAR), terutama di lokasi-lokasi yang masih terisolasi material longsor. Tim Dokkes juga memberikan layanan medis bagi korban terdampak, sementara Bid TIK mengaktifkan jaringan Starlink di wilayah yang mengalami putus total jaringan komunikasi. Petugas lalu lintas turut ditempatkan untuk pengaturan arus kendaraan akibat akses jalan yang sempat tertutup.
Selain itu, sejumlah posko darurat kepolisian telah didirikan sebagai pusat laporan dan layanan masyarakat.
Laporan terkini menunjukkan bertambahnya empat wilayah terdampak, yaitu Kabupaten Langkat, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi cuaca juga masih menjadi tantangan besar karena seluruh wilayah dilaporkan terus diguyur hujan berintensitas tinggi.
Polda Sumut saat ini menunggu dukungan helikopter Mabes Polri untuk mempercepat pengiriman bantuan serta evakuasi khususnya ke lokasi-lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan darat. Mengingat cuaca hari ini masih hujan lebat, helikopter diperkirakan dapat dikerahkan pada esok pagi.
Proses pembersihan akses jalan dan pencarian korban hilang terus dilanjutkan. Di sisi lain, Polda Sumut juga menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyiapan tempat pengungsian yang lebih layak serta mendirikan dapur umum.
Sebanyak enam truk tim tanggap bencana telah diberangkatkan menuju Polres Sibolga, Tapteng, dan Taput, membawa logistik berupa makanan, minuman, pakaian, serta selimut. Kapolda Sumut bersama sejumlah PJU juga telah bergerak langsung menuju lokasi terdampak di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menegaskan bahwa seluruh jajaran terus bekerja maksimal. “Polda Sumut bersama seluruh polres jajaran terus bergerak tanpa henti. Fokus kami adalah menyelamatkan warga, membuka akses wilayah, dan memastikan bantuan tiba tepat waktu. Kami juga terus memperbarui data karena sejumlah wilayah masih terisolasi dan terkendala cuaca ekstrem,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Polda Sumut akan selalu menyampaikan update resmi secara berkala.
