Perang Timur Tengah dan Kebijakan “All or None” yang Memicu Ketegangan Global
Perang di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa hasil. Hal ini memicu langkah militer drastis dari Presiden Donald Trump, yang secara resmi memerintahkan blokade total di Selat Hormuz mulai Senin (13/4/2026) pukul 10.00 EDT. Blokade ini bertujuan untuk menghentikan ekspor minyak Iran sepenuhnya.
Kebijakan “All or None” yang dicanangkan oleh Trump menunjukkan sikap tegas Washington terhadap Iran. Menurutnya, AS tidak akan membiarkan Iran menjual minyak hanya kepada negara-negara yang mereka sukai. “Kita tidak akan membiarkan Iran menghasilkan uang dari penjualan minyak kepada pihak yang mereka sukai saja. Ini akan menjadi all or none (semua atau tidak sama sekali),” tegas Trump dalam wawancara di program “Sunday Morning Futures” Fox News.
Instruksi Penghancuran Ranjau dan Ancaman Serangan Balik
Selain itu, Trump juga memberi instruksi kepada militer AS untuk menyisir dan menghancurkan ranjau laut yang dipasang oleh Iran di perairan strategis. Ia memberikan peringatan keras bagi siapa pun yang berani mengganggu aset Amerika Serikat. “Siapa pun dari pihak Iran yang berani menyerang kapal AS atau kapal sipil akan dihancurkan seketika,” tulisnya di platform Truth Social.
Langkah ini diambil setelah kegagalan dialog antara AS dan Iran di Islamabad. Gagalnya perundingan tersebut memicu reaksi berantai di tingkat internasional. Di tengah konflik Israel-Hizbullah yang masih membara di Lebanon Selatan, Inggris dilaporkan sedang menggalang koalisi bersama Prancis untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz guna mencegah kelangkaan energi global.
Tekanan Ekonomi Terhadap China dan Koalisi Eropa
Di sisi lain, Trump meluncurkan perang ekonomi dengan mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 50 persen terhadap seluruh produk China jika intelijen AS membuktikan bahwa Beijing memasok senjata ke Iran di tengah masa blokade ini. Ancaman ini menambah ketegangan antara AS dan China, dua kekuatan besar dunia.
Sementara itu, Iran menyayangkan kegagalan perundingan yang sebenarnya sudah hampir mencapai titik temu melalui Memorandum of Understanding (MoU) Islamabad. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan kegagalan dipicu oleh sikap “maksimalisme” dan perubahan target permintaan secara mendadak dari pihak AS. Ia menekankan bahwa niat baik seharusnya dibalas dengan niat baik, bukan permusuhan.
Reaksi Keras Iran dan Ancaman Penutupan Jalur Laut
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut ambisi hegemoni AS sebagai penghalang utama perdamaian saat berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Di sisi lain, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan ditangani secara keras, meski mereka mengeklaim selat tetap terbuka bagi kapal sipil yang patuh aturan.
Pernyataan terbaru Trump langsung menimbulkan efek reaksi seketika terhadap pasar finansial global. Ancaman blokade yang diumumkan Trump ini langsung melecut lonjakan harga komoditas energi secara tajam. Harga minyak Brent terpantau naik 8 persen menjadi 102 dolar AS per barel atau sekitar Rp1.743.180. Kenaikan serupa terjadi pada minyak mentah AS yang menyentuh angka 104 dolar AS per barel atau sekitar Rp1.777.360.
Pakar Iran Menilai Strategi Militer AS Tak Efektif
Ketegangan di kawasan Teluk kembali memanas seiring meningkatnya ancaman blokade di Selat Hormuz. Akademisi Iran menegaskan bahwa pendekatan militer Amerika Serikat tidak akan efektif menghadapi dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Zohreh Kharazmi, profesor asosiasi di University of Tehran, menyatakan bahwa Iran siap melawan setiap upaya blokade laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
“Strategi ala Hollywood tidak akan berhasil di medan nyata seperti ini,” ujarnya seperti dikutip Aljazeera, Senin (13/4/2026). Ia menekankan kompleksitas konflik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan demonstrasi kekuatan militer.
Bayang-Bayang Sejarah 1953
Kharazmi mengingatkan bahwa ketegangan semacam ini bukan hal baru bagi Iran. Ia merujuk pada peristiwa tahun 1953, ketika Mohammed Mossadegh, perdana menteri Iran yang terpilih secara demokratis, menggagas nasionalisasi minyak. Langkah tersebut memicu respons keras dari Barat dan berujung pada kudeta yang didukung CIA dan MI6.
“Upaya mendikte negara lain melalui kekuatan adalah pola lama yang sangat dikenal oleh rakyat Iran,” katanya. Lebih dari sekadar jalur pelayaran strategis, Selat Hormuz memiliki makna simbolis bagi Iran. Kharazmi membandingkannya dengan nasionalisasi Terusan Suez oleh Mesir pada 1956, yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi asing.
Potensi Konfrontasi Antar Negara Besar
Menurutnya, kontrol Iran atas Hormuz mencerminkan keputusan berdaulat atas wilayahnya sendiri dan menjadi sumber kebanggaan nasional. Kharazmi juga menyoroti bahwa Iran memiliki pengalaman menghadapi militer Amerika Serikat di berbagai medan. “Jika di udara dan darat kami pernah menghadapi, maka laut bukan pengecualian,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut bahwa menargetkan kapal perang bisa lebih realistis dibanding menghadapi teknologi canggih seperti F-35 Lightning II. Situasi ini berpotensi meluas jika negara lain ikut terlibat. Kharazmi menyinggung kemungkinan China mengawal kapal-kapalnya sendiri di jalur tersebut. Jika itu terjadi, konflik berisiko berkembang menjadi konfrontasi langsung antara dua kekuatan besar dunia.
Selain itu, Iran juga disebut mengancam akan menutup Selat Bab el-Mandeb, jalur penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.
