Penolakan PGRI Jawa Tengah terhadap Kebijakan Sekolah Enam Hari
Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr Muhdi, secara tegas menolak rencana penerapan sistem sekolah enam hari untuk jenjang SMA/SMK. Ia menilai bahwa sistem lima hari sekolah yang saat ini berlaku sudah sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, keluarga, dan guru.
Menurutnya, konsep pendidikan nasional menekankan pentingnya anak tumbuh dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Anak-anak di jenjang SMA/SMK perlu memiliki waktu untuk bergaul dan belajar di masyarakat agar tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat dan berkarakter.
Alasan Penolakan Sistem Sekolah Enam Hari
Muhdi menjelaskan bahwa pemerintah melalui Mendikdasmen telah menegaskan bahwa setiap pekan harus ada satu hari khusus untuk pengembangan diri guru. Oleh karena itu, hari Sabtu seharusnya digunakan untuk peningkatan kompetensi maupun waktu bersama keluarga.
“Lima hari sekolah dipilih agar anak punya dua hari untuk keluarga. Tugas utama mendidik itu orang tua, sekolah hanya membantu. Anak juga perlu waktu berinteraksi di masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa anak Indonesia Hebat harus bermasyarakat. “Di mana mereka belajar hidup bermasyarakat kalau tidak punya waktu?” katanya.
Efisiensi Transportasi dan Adaptasi dengan Dunia Kerja
Selain itu, Muhdi juga menyoroti efisiensi transportasi. Pelajar SMA/SMK rata-rata menempuh jarak sekolah yang jauh, sehingga sistem lima hari dinilai lebih efektif tanpa mengurangi jam pelajaran. Menurutnya, jam belajar tidak berkurang karena hanya dirangkum dalam lima hari. Pola ini sekaligus membantu siswa SMA/SMK beradaptasi dengan ritme kuliah dan dunia kerja yang umumnya libur Sabtu–Minggu.
Guru pun dinilai membutuhkan ruang untuk menyiapkan pembelajaran, melakukan pengembangan profesi, serta mendampingi keluarga. Aturan mengenai satu hari khusus pengembangan diri guru membuat Sabtu seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan sekolah rutin, termasuk rapat atau MGMP.
Pengawasan Anak dan Peran Orang Tua
Terkait alasan bahwa sekolah enam hari diperlukan untuk pengawasan anak, Muhdi menilai hal itu tidak dapat menjadi dasar yang kuat. “Pengawasan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah. Banyak kasus justru terjadi ketika anak pulang sekolah, bukan saat libur,” tegasnya. Ia mengimbau pemerintah agar berpikir jernih dan tidak mengubah kebijakan hanya karena pertimbangan sesaat.
Muhdi menambahkan bahwa anak membutuhkan waktu luang untuk mengembangkan minat dan bakat. Tidak semua kegiatan ekstrakurikuler dapat difasilitasi di sekolah, sehingga akhir pekan berperan penting bagi anak untuk berlatih olahraga atau mengasah soft skill lain. “Kalau tidak ada waktu luang, kapan anak berlatih? Soft skill ini bisa menjadi jalan sukses mereka,” ujarnya.
Perspektif Orang Tua dan Masukan Resmi
Ia juga meminta pendapat orang tua dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan beberapa kasus bahwa anak lebih sering bermain saat Sabtu libur. Menurutnya, pengembangan diri anak tidak cukup hanya dengan kegiatan akademik di sekolah.
PGRI Jateng disebut telah menyampaikan masukan resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa kali forum pembahasan. Perwakilan organisasi, termasuk Suci, telah hadir untuk menjelaskan sikap PGRI secara langsung. “Kami sudah beradvokasi dan memberi masukan. Yang penting jangan membuat kebijakan berubah-ubah. Dari enam hari dibuat lima hari dengan alasan kuat dan terbukti berjalan baik. Jangan tiba-tiba kembali lagi,” ucapnya.
Dampak Ekonomi dan Komitmen PGRI
Muhdi juga menyinggung dampak ekonomi, karena sistem lima hari lebih efisien dari segi transportasi dan beban biaya bagi keluarga. Ia menegaskan bahwa PGRI Jateng berkomitmen mengawal agar kebijakan lima hari sekolah tetap dipertahankan. “PGRI jelas menolak pemberlakuan enam hari sekolah. Apa yang sudah ada ini berjalan baik. Mari kita kembangkan, bukan mundur,” tandas pria yang juga anggota DPD RI tersebut.
