Ubedilah Badrun Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Ujaran Kebencian
Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dilaporkan ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian. Laporan ini diajukan oleh Rangga Kurnia Septian, Koordinator Pemuda Garda Nusantara, ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut telah teregister dengan Nomor LP/B/2560/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 April 2026.
Ubedilah mengaku belum menerima surat resmi dari kepolisian terkait laporan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih menjalankan aktivitas sebagai akademisi tanpa perubahan berarti. “Sampai saat ini saya sebagai warga negara dan akademisi santai saja bekerja seperti biasanya, apalagi belum ada kejelasan surat dari kepolisian,” katanya.
Menurut Ubedilah, pernyataannya merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah, bukan ujaran kebencian. Ia menilai laporan yang ditujukan kepadanya tidak berdasar. “Saya cermati laporan terhadap saya itu dengan tuduhan ujaran kebencian, itu tidak masuk akal, padahal yang saya sampaikan adalah kritik terhadap rezim Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Pernyataan yang dipersoalkan dalam laporan tersebut meliputi pernyataan Ubedilah di ruang publik, termasuk dalam tayangan Podcast YouTube Forum Keadilan TV pada 6 April 2026. Dalam tayangan tersebut, Ubedilah menyatakan bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran merupakan beban bagi bangsa, serta menyerukan narasi “mundur atau dimundurkan”. Ia juga menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan saat ini, termasuk persoalan sejak awal, proses politik, kondisi ekonomi, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Kasus ini kembali membuka diskursus publik soal batas antara kritik dan ujaran kebencian di ruang digital. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun di sisi lain, penggunaan pasal ujaran kebencian kerap memicu perdebatan, terutama jika menyasar pernyataan bernuansa politik.
Kasus yang melibatkan akademisi seperti Ubedilah juga berpotensi menjadi sorotan lebih luas, karena menyangkut kebebasan akademik dan ruang diskursus ilmiah. Jika tidak dikelola secara proporsional, situasi ini bisa berdampak pada iklim kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama di kalangan kampus dan intelektual.
Rekam Jejak Ubedilah Badrun
Dikutip dari Wikipedia, Ubedilah Badrun lahir pada 15 Maret 1972. Ia adalah seorang dosen, aktivis, dan pengamat politik Indonesia. Ubedilah merupakan akademisi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) serta dikenal sebagai analis sosial-politik yang aktif menyuarakan kritik terhadap isu-isu sosial dan pemerintahan di Indonesia.
Ia lahir di Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Indramayu, Jawa Barat. Ubedilah menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial (dahulu IKIP Jakarta, kini UNJ) dan meraih gelar magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia.
Sejak era 1990-an, Ubedilah mulai dikenal sebagai aktivis mahasiswa. Ia merupakan salah satu pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) pada 1996, sebuah jaringan organisasi mahasiswa yang turut berperan dalam gerakan mahasiswa menjelang Reformasi 1998.
Sebagai akademisi, Ubedilah menjadi dosen tetap di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Bidang pengajaran dan penelitian yang digelutinya meliputi sosiologi politik, gerakan sosial, serta sistem politik Indonesia.
Ubedilah kerap tampil sebagai pengamat di media massa nasional dan dikenal dengan pandangan kritis terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Pada Januari 2022, ia melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pelanggaran etika bisnis dan KKN.
Ia juga beberapa kali mengkritik kebijakan politik nasional, termasuk soal netralitas birokrasi dan dinasti politik di Indonesia. Pandangannya sering dikutip dalam diskusi publik, media televisi, dan kolom opini.
