JAKARTA,
Keberadaan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, terus menjadi perhatian publik. Hal ini membuat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat bicara.
IMIP merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia yang menjadi pusat pengolahan nikel dan menjadi pemasok utama industri stainless steel serta baterai kendaraan listrik. Sebanyak 49,69 persen saham IMIP dimiliki oleh Shanghai Decent Investment Group, anak usaha dari Tsingshan Holding Group, salah satu produsen baja terbesar di dunia asal Tiongkok.
Selain membangun IMIP, raksasa Tiongkok tersebut juga membangun smelter nikel di Halmahera, Maluku Utara melalui proyek Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Polemik “Negara dalam Negara”
Keberadaan IMIP sebenarnya sudah lama menjadi sorotan, terutama soal lingkungan. Namun, belakangan kritik muncul dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait adanya “negara dalam negara” di IMIP. Kritik itu dilontarkan setelah mengetahui bahwa Bandara IMIP atau IMIP Private Airport tidak dilengkapi petugas Imigrasi dan Bea Cukai.
Keberadaan bandara tersebut dinilai berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi karena berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie saat berkunjung ke Morowali pada Kamis (20/11/2025).
Untuk menjaga bandara tersebut, Sjafrie menerjunkan tim elite TNI Angkatan Udara (AU), Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat).
Bandara Internasional atau Bukan?
Persoalan status dan izin Bandara IMIP kemudian ikut mencuat. Bandara itu sempat memiliki status internasional, yang berarti bisa melayani penerbangan dari dan ke luar negeri. Padahal, di bandara itu tidak terdapat petugas Imigrasi dan Bea Cukai.
Status bandara internasional Bandara IMIP sebelumnya tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 38 Tahun 2025 yang diterbitkan pada Agustus 2025. Keputusan itu menetapkan tiga bandara khusus yang bisa melayani penerbangan internasional secara langsung namun bersifat sementara.
Namun, belakangan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengganti aturan itu dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Keputusan baru itu diteken pada 13 Oktober 2025 dan menyatakan hanya Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara yang melayani penerbangan internasional.
Jokowi Bantah Resmikan Bandara IMIP
Isu “negara dalam negara” tersebut juga membawa nama Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terseret. IMIP memang diresmikan pada 2015 saat belum genap setahun Jokowi menjabat presiden pada periode pertama.
Jokowi mengaku tidak meresmikan Bandara IMIP, melainkan Bandara Maleo yang menjadi proyek pemerintah di Morowali.
“Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali,” ujar Jokowi saat ditemui pada Jumat (28/11/2025).
Jokowi juga membantah dirinya meresmikan Bandara IMIP pada 2019. Ia lalu protes karena merasa dampak kebijakan buruk selalu dibawa kepada dirinya.
“Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya,” ujar Jokowi.
Luhut Angkat Bicara soal IMIP
Seiring bergulirnya polemik tersebut, Luhut akhirnya angkat bicara. Dengan terbuka, Luhut menyatakan dirinya bertanggung jawab atas pengembangan investasi di Indonesia selama 11 tahun terakhir, termasuk menyangkut IMIP.
Pada masa pemerintahan Jokowi, Luhut menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves). Menurutnya, kawasan industri Morowali sudah mulai dibangun sejak era Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan baru disahkan pada era Jokowi.
Kawasan itu mendorong munculnya gagasan agar pemerintah berhenti mengekspor bijih nikel dan melakukan hilirisasi. Setelah melakukan pembahasan dan kajian akhirnya pemerintah menggandeng investor besar dari China.
Pendapatan ekspor bijih nikel yang semula hanya 1,2 miliar dollar AS menjadi 34 dollar AS.
“Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai USD 34 miliar dan akan meningkat menjadi USD 36-38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global,” klaim Luhut, Senin (1/12/2025).
Luhut Jawab Kritik Negara dalam Negara
Dalam keterangannya, Luhut juga menjawab kritik Sjafrie terkait IMIP yang disebut negara dalam negara. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan utusan Presiden China, Xi Jinping, Wang Yi untuk memastikan IMIP tak menjadi negara dalam negara.
Koordinasi dengan Wang Yi juga meliputi persoalan lingkungan dari aktivitas industri ekstraktif tersebut.
“Untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada ‘negara dalam negara’ yang melanggar hukum kita,” kata Luhut.
Sementara, terkait Bandara IMIP, Luhut mengaku pihaknya tidak pernah mengizinkan landasan udara itu melayani penerbangan internasional. Izin bandara, kata dia, merupakan fasilitas yang biasa diberikan di Vietnam dan Thailand untuk investor dengan nilai 20 miliar dollar AS.
“Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” kata Luhut.
Luhut yang juga purnawirawan jenderal Kopassus itu juga menyebut, bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan petugas Imigrasi dan Bea Cukai.
“Memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan,” kata Luhut.
Luhut Pasang Badan, Bela Jokowi
Selain menjawab kritik Sjafrie, Luhut juga pasang badan untuk membela Jokowi. Ia menegaskan dirinya bertanggung jawab atas pembangunan investasi di Indonesia selama 11 tahun.
Pembangunan pusat industri nikel di Sulawesi dan Halmahera, kata dia, bukan keputusan sepihak Jokowi.
“Apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya,” kata Luhut.
Mantan prajurit TNI dari korps elite itu pun menantang siapapun datang kepadanya jika ingin mempertanyakan keputusan pembangunan IMIP.
Ia mengeklaim, kebijakan itu tidak berpihak pada Tiongkok maupun Amerika.
“Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk,” ujar Luhut.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
