Masalah Pendangkalan Sungai Mentaya dan Dampaknya pada Pelayaran dan Investasi
Sungai Mentaya, yang menjadi salah satu akses utama bagi kapal-kapal untuk menuju laut Jawa, kini menghadapi tantangan serius akibat pendangkalan. Kondisi ini semakin memperparah kesulitan alur pelayaran menuju Pelabuhan Sampit, terutama bagi kapal-kapal berukuran besar. Hal ini berpotensi menghambat arus logistik dan mengganggu geliat investasi yang sedang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Bupati Kotim, Halikinnor, sebelumnya menyatakan optimisme bahwa pengerukan alur Sungai Mentaya bisa dimulai pada akhir 2025 atau awal 2026. Namun hingga saat ini, sejumlah hambatan regulasi dan teknis membuat realisasi target tersebut masih menjadi tanda tanya besar.
Tantangan dalam Proyek Pengerukan
Polemik terkait pengerukan Sungai Mentaya tidak hanya melibatkan masalah kewenangan dan moratorium, tetapi juga muncul berbagai pro kontra dari pelaku usaha serta isu dampak lingkungan yang masih menimbulkan kekhawatiran. Manager Pelayanan Terminal Sampit, Tri Purbo Waluyojati, menjelaskan bahwa kendala terbesar saat ini bukan hanya teknis pengerukan, melainkan skema kerja sama yang belum menemukan kesepakatan.
“Yang belum ketemu itu mekanismenya. Investor harus menghitung biaya pengerukan, volume sedimen, dan skema tarif channel fee. Sementara pengguna jasa punya pertimbangan sendiri,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Menurut Tri, pengerukan Sungai Mentaya idealnya dilakukan hingga mencapai kedalaman minimal minus 6 meter agar bisa dilalui kapal-kapal modern berukuran di atas 120 meter.
Kepemimpinan PDIP di Tingkat Daerah
Di sisi lain, struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) periode 2025–2030 mulai mengerucut setelah DPP PDIP secara resmi menunjuk Bupati Kotim, Halikinnor sebagai Ketua DPC. Penetapan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Konferda PDIP Kalteng ke-6 yang berlangsung di Palangka Raya, Rabu (3/12/2025) lalu.
Di tingkat provinsi, DPP PDIP juga menetapkan Yohannes sebagai Ketua DPD PDIP Kalimantan Tengah. Sementara di Kotim, penunjukan Halikinnor disertai pengangkatan Wakil Bupati Kotim Irawati sebagai Bendahara DPC serta Sugito sebagai Sekretaris DPC PDIP Kotim. Meski demikian, jajaran lengkap kepengurusan DPC PDIP Kotim masih menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) resmi dari DPP.
Harapan Terhadap Kepemimpinan Baru
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kotawaringin Timur (Kotim), Sugito, menyampaikan harapan besar terhadap kinerja Ketua DPD PDIP Kalimantan Tengah baru, Yohannes. Ia menegaskan, kepengurusan baru di tingkat provinsi diharapkan mampu membawa perubahan signifikan, terutama dalam upaya meningkatkan perolehan suara dan kursi legislatif pada pemilu mendatang.
Menurut Sugito, ada banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi di tingkat DPD. Ia menyoroti hasil kontestasi politik sebelumnya yang dinilainya belum maksimal.
“Kemarin kita ada kemunduran. Di pilkada kalah, ngaduk (maju) gubernur kalah, beberapa agenda juga tidak sesuai harapan,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Meski demikian, Sugito menekankan secara keseluruhan suara PDIP justru mengalami peningkatan di berbagai daerah, termasuk Kotim.
