Penangkapan Wali Kota Madiun oleh KPK
Wali Kota Madiun, Maidi, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Jawa Timur. Penangkapan ini terkait dengan dugaan korupsi terkait proyek pemerintah dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Peristiwa ini menimbulkan perhatian publik terhadap integritas pejabat daerah dan pengelolaan anggaran pemerintah.
Latar Belakang dan Karier Maidi
Maidi lahir pada 12 Mei 1961. Ia seorang politikus dan mantan birokrat Indonesia yang kini menjabat sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2025–2030. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2019–2024.
Karier Maidi dimulai sebagai guru Geografi di SMAN 1 Madiun dari tahun 1989 hingga 2002. Pada tahun 2002, ia menjadi Kepala SMAN 2 Madiun. Masih pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Pada 2005, Maidi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun. Pada tahun 2006, ia kembali memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Pada 2009, ia menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun hingga Februari 2018. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Madiun untuk periode 2019–2024 dan 2025–2030.
Program Pemerintahan Maidi
Selama masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Madiun, Maidi menggagas berbagai program pembangunan daerah. Salah satu program utama adalah Pancakarya, yaitu konsep pembangunan yang mencakup Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota Peduli, dan Madiun Kota Terbuka.
Program ini menjadi dasar visi dan misi Pemerintah Kota Madiun periode 2019–2024 dalam mewujudkan Madiun sebagai Kota Pendekar, yang merupakan akronim dari Pintar, mEelayani, membanguN, peDuli, tErbuka, dan KARismatik.
Selain itu, pemerintahannya memperkenalkan berbagai program tematik, seperti penguatan identitas Madiun sebagai Kota Pendekar, pengembangan destinasi kuliner melalui program Peceland, serta peluncuran ikon Madiun sebagai Kota Sejuta Bunga.
Di bidang kesehatan, Maidi menggagas program Pendekar Obat dan Pendekar Waras sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 di Kota Madiun. Di sektor pembangunan, pemerintahannya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk pengembangan kawasan Pahlawan Religi Center (PRC).
Di bidang pendidikan, ia juga meluncurkan program pembagian laptop gratis bagi siswa dan guru sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi.
Aktivitas di Berbagai Organisasi
Selain berkarier di pemerintahan, Maidi juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia tercatat sebagai pengurus PGRI pada periode 2000 hingga 2005. Pada masa jabatannya sebagai Sekretaris Daerah, ia juga menjabat sebagai Ketua KORPRI Kota Madiun dari tahun 2009 sampai 2018. Di bidang kepramukaan, ia terlibat dalam kepengurusan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Madiun.
Pendidikan Maidi
Riwayat pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar di Ngancar pada tahun 1974, kemudian melanjutkan ke jenjang SMP Negeri di Plaosan pada 1977. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 3 Madiun dan diselesaikan pada 1981.
Ia meraih gelar sarjana pendidikan Geografi dari IKIP Surabaya pada tahun 1985 dan menyandang gelar Doktorandus (Drs.). Pada 1996, ia kembali menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Hukum di Universitas Merdeka (Unmer) Madiun dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
Pendidikan pascasarjana ditempuh di Universitas Satyagama Jakarta dengan konsentrasi Manajemen dan lulus pada 1999 dengan gelar Magister Manajemen (M.M.). Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) bidang Teknologi Pendidikan dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya pada 2002.
Pada 2023, ia menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Terbuka Surabaya dengan bidang kajian Administrasi Publik dan memperoleh gelar Doktor (Dr.).
