Misteri Keberadaan Bupati Pati Sudewo
Keberadaan Bupati Pati Sudewo menjadi misteri setelah beredar kabar dirinya dijemput KPK di Kudus, memicu spekulasi publik soal kasus jual-beli jabatan. Bupati Sudewo sempat disorot lantaran di demo warganya dan hendak dilengserkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
Bupati Pati Sudewo dikabarkan tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap jual-beli jabatan perangkat desa, Senin (19/1/2026). Hingga pukul 15.45, Senin (19/1/2026), keberadaan Bupati Pati Sudewo masih misterius. Beredarnya rumor bahwa Bupati Pati Sudewo sedang menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kudus. Belum diketahui pemeriksaan tersebut terkait kasus apa. Namun santer kabar bahwa pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus suap jual-beli jabatan perangkat desa.
Kabar Sudewo “dijemput” KPK itu santer beredar di media sosial berbasis masyarakat Pati. Di kantor Bupati Pati, mobil dinas Bupati Pati Sudewo yakni mobil Toyota Fortuner putih berpelat nomor K 1 A, terparkir di halaman Pendopo Kabupaten Pati. Demikian pula kendaraan pribadi Alphard putih K 1032 ZZH, terparkir di dekat tangga salah satu gedung kompleks Setda Kabupaten Pati.
Kompleks Kantor Bupati Pati juga terlihat sepi dan lengang. Di pendopo hanya ada belasan jurnalis yang menunggu kemunculan pejabat daerah untuk diwawancarai. Dihubungi TribunJateng.com melalui pesan WhatsApp, nomor Bupati Pati Sudewo menunjukkan simbol centang satu. Artinya yang bersangkutan sedang di luar jaringan (luring) atau offline).
Respons Wakil Bupati
TribunJateng.com juga berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dan Pj Sekda Teguh Widyatmoko. Namun meski keterangan di aplikasi WhatsApp keduanya sedang dalam jaringan (jaring), mereka tidak membalas pesan maupun panggilan telepon dari awak media hingga berita ini ditulis.
Salah satu ajudan Bupati Sudewo, Raihan mengatakan, sang Bupati sedang berada di luar kota. Namun dia tidak bisa memberikan informasi tepatnya di kota mana Sudewo sedang berada saat ini. Dia juga mengatakan Sudewo pergi menggunakan mobil lain bukan mobil dinas K 1 A. Adapun menurut keterangan salah satu staf Setda Kabupaten Pati, Wakil Bupati Pati juga sudah sejak pagi hari meninggalkan kantornya.
Dihubungi melalui WhatsApp, salah satu Kabag di Lingkungan Setda Kabupaten Pati mengatakan bahwa Bupati Sudewo saat ini berada di luar daerah. Sepengetahuannya, agenda Sudewo adalah menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam. Sementara, Camat Jaken dan beberapa Kepala Desa dilaporkan juga diperiksa KPK di Mapolsek Sumber, Kabupaten Rembang.
Berdasarkan informasi, yang sedang menjalani pemeriksaan adalah Camat Jaken dan Kepala Desa di wilayahnya. Pemeriksaan itu terkait dugaan kasus jual-beli jabatan. Sekretaris Kecamatan Jaken, Agus Karyadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. “Sampai sekarang saya belum dapat informasi pasti. Masih simpang-siur.”
“Masalahnya lokasi kejadiannya bukan di Jaken. Daripada saya ngomong tapi tidak benar,” kata dia. Ditanya tentang keberadaan Camat Jaken Tri Agung Setiawan, Agus tidak tahu. “Saya sekira pukul 09.00 ada panggilan rapat ke Pati (kota). Terakhir saya di kantor kecamatan, Pak Camat belum datang,” kata dia.
Gagal Dilengserkan
Bupati Pati Sudewo gagal dilengserkan dari jabatannya membuat banyak warga Pati kecewa. Meski begitu, Sudewo sebagai Bupati Pati berkomitmen untuk menjadi lebih baik dalam pemerintahannya selanjutnya.
Diketahui, Bupati Pati Sudewo gagal dimakzulkan dalam akhir sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Jumat (31/10/2025) kemarin. Pemakzulan adalah proses pemberhentian pejabat publik dari jabatannya. Keputusan soal nasib Sudewo diungkap dalam sidang paripurna kedua yang mengagendakan “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati”.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa dari 7 fraksi yang ada di DPRD, hanya 1 fraksi yang menyatakan pendapat agar Bupati dimakzulkan. Sedangkan 6 fraksi lainnya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan. “Fraksi PDIP Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi, yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali, usai paripurna, Jumat (31/10/2025).
Sesuai aturan yang berlaku, hasil voting menunjukkan bahwa Bupati Sudewo tidak dimakzulkan. “Untuk itu, yang menang adalah enam fraksi tadi,” ujar dia. Ali juga mengungkapkan alasan Fraksi PDI Perjuangan menghendaki Bupati Pati dimakzulkan karena dinilai melanggar sejumlah aturan berdasarkan paparan tim Pansus DPRD sebelumnya. “Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil laporan pansus,” jelas Ali.
Setidaknya terdapat 12 poin tuntutan masyarakat kepada Bupati Pati Sudewo, beberapa di antaranya dianulir sebagai pelanggaran aturan oleh tim pansus DPRD. Ali juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas hasil akhir paripurna setelah dua bulan melakukan pembahasan terkait hasil kinerja bupati. “Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” kata Ali, melansir dari Kompas.com.
Janji Bupati Sudewo
Merespons pendapat fraksi DPRD Pati, Sudewo menyampaikan terima kasih dan menghargai sejumlah pendapat yang disampaikan dalam sidang paripurna sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami sebagai Bupati memberikan penghargaan pada forum ini, semua hal yang disampaikan tadi dalam risalah pansus yang kami ikuti dari awal hingga akhir,” kata Sudewo, melalui virtual.
Dia mengaku telah mencatat semua masukan yang telah disampaikan dan berjanji akan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan ke depan. “Dalam rangka ikhtiar kami membangun Kabupaten Pati yang lebih baik, lebih maju demi kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati,” katanya. Diketahui, hasil keputusan sidang akhir, Bupati Sudewo bisa menjalankan roda pemerintahan dengan rekomendasi perbaikan kinerja sesuai hasil voting. Ia tak jadi dimakzulkan.
Warga Kecewa
Di sisi lain, aksi demonstrasi yang digelar di sekitar Alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (31/10/2025) sore berakhir ricuh setelah hasil rapat paripurna DPRD diumumkan. Keputusan itu membuat massa MPB kecewa berat. Mereka membubarkan diri sambil meneriakkan kecaman terhadap anggota dewan.
Koordinator MPB, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak percaya dengan hasil sidang tersebut. “Kalau DPRD tadi tidak memakzulkan berarti DPRD itu pengkhianat rakyat,” ucap Teguh saat ditemui di Alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (31/10/2025). Teguh mengaku lelah sekaligus marah dengan keputusan DPRD yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa MPB akan menempuh langkah lanjutan untuk menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat.
“Ya pasti nanti kami berikan mosi tidak percaya, kami minta mereka semua mundur, kalau tidak mau mundur kami lengserkan semua pejabat di Pati,” tegasnya. Ia menyebut, hasil rapat tersebut justru menambah kekecewaan warga yang selama ini menaruh harapan agar dewan bisa menindaklanjuti dugaan penyimpangan kebijakan Bupati Sudewo. “Agenda selanjutnya adalah kami akan mengeksekusi semua pengkhianatan rakyat, termasuk DPRD, kami akan eksekusi,” terang Teguh.
Rangkuman Kasus Demo Warga Pati
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo membuat masyarakat Pati sakit hati hingga dituntut mundur dari jabatannya. Tak hanya itu, masyarakat Pati juga dibohongi. Sadewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Tak hanya itu, dia juga menantang warga Pati yang tak setuju dengan kebijakannya untuk demo dengan mendatangkan massa hingga 50.000 orang.
Padahal saat kampanye Pilkada Pati 2024, Sadewo yang diusung PDIP menyatakan bahwa kenaikan pajak justru akan menyengsarakan rakyat. Pada Jumat, 31 Oktober 2025, ribuan warga dari berbagai kecamatan berkumpul di sekitar Gedung DPRD dan Alun-alun Pati, membawa poster dan membakar ban sebagai simbol penolakan terhadap kepemimpinan Sudewo.
