Kritik Moral dari Tokoh Katolik Senior terhadap Kebijakan Luar Negeri AS
Pada hari Senin, sejumlah tokoh Katolik senior di Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras kebijakan luar negeri pemerintah Washington. Mereka menyatakan bahwa peran moral negara tersebut sedang dipertanyakan, khususnya dalam konteks krisis di berbagai wilayah seperti Ukraina, Venezuela, dan Greenland.
Pernyataan ini ditandatangani oleh tiga kardinal ternama, yaitu Uskup Agung Chicago Kardinal Blase J. Cupich, Uskup Agung Washington Kardinal Robert McElroy, dan Uskup Agung New York Kardinal Joseph William Tobin. Mereka menyatakan bahwa saat ini, Amerika sedang mengalami “perdebatan terdalam dan paling intens tentang dasar moral tindakan Amerika di dunia sejak berakhirnya Perang Dingin.”
Surat kabar The New York Times melihat langkah ini sebagai peningkatan kritik dari Gereja Katolik terhadap pemimpin tertinggi AS. Ketiga kardinal menyentuh isu-isu seperti situasi di Venezuela, Ukraina, dan Greenland yang menurut mereka memicu pertanyaan mendasar tentang penggunaan kekuatan militer. Mereka menyerukan adanya “kebijakan luar negeri yang benar-benar etis,” di mana tindakan militer hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam keadaan ekstrem, bukan sebagai instrumen rutin.
Meskipun ketiga kardinal tidak secara eksplisit menyebut nama negara, konteksnya jelas merujuk pada ancaman Presiden Trump untuk mengambil alih Greenland “dengan kekerasan,” intervensi militer AS di Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro, serta kebijakan kontroversial lainnya.
Para kardinal juga menyatakan keprihatinan mendalam atas munculnya tatanan dunia yang didasarkan pada kekuasaan dan dominasi, bukan perdamaian dan kebebasan. Pernyataan ini dianggap terinspirasi oleh pendirian Paus Leo XIV, yang konsisten menekankan kedaulatan negara, menyerukan perdamaian di Ukraina, dan mengkritik rencana Trump. Dalam pidato kebijakan luar negeri Vatikan awal Januari, Paus tersebut mengutip “diplomasi yang didasarkan pada kekuasaan” dan “provokasi perang.” Pernyataan para kardinal dianggap sebagai interpretasi dari visi Paus tersebut, yang hendak menjadi “kompas moral permanen” bagi kebijakan luar negeri AS.
Pandangan Moral Gereja vs Pendekatan Personal Trump
Pandangan moral gereja ini bertentangan langsung dengan pendekatan personal Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump menyatakan kepada The New York Times bahwa keputusannya sebagai panglima tertinggi hanya didasari oleh “moralitas pribadinya,” sambil menambahkan, “Saya tidak membutuhkan hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti siapa pun.”
Eskalasi ketegangan antara AS dan Eropa khususnya muncul dalam isu Greenland. Presiden Trump mengumumkan bahwa Washington akan mengambil langkah tegas untuk menghilangkan apa yang disebutnya “ancaman Rusia” di Greenland. Melalui platform Truth Social, Trump menulis, “NATO telah memberi tahu Denmark selama 20 tahun bahwa ‘Anda harus menyingkirkan ancaman Rusia dari Greenland’. Sayangnya, Denmark tidak mampu berbuat apa pun terkait hal itu. Sekarang saatnya, dan itu akan dilakukan!!!”
Pengumuman ini disampaikan setelah percakapan teleponnya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada Ahad (18/1) yang membahas situasi keamanan di Greenland dan kawasan Arktik. Rutte menyatakan keduanya akan terus bekerja sama dan berencana bertemu di Davos akhir pekan itu.
Minat Strategis AS atas Greenland
Minat strategis AS atas Greenland, wilayah otonom Denmark, telah lama ada karena lokasi dan sumber dayanya, serta kekhawatiran atas aktivitas Rusia dan China. Untuk mendesak tujuannya, Trump pada Sabtu mengumumkan pemberlakuan tarif 10% terhadap barang dari delapan negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, mulai 1 Februari. Tarif ini akan dinaikkan menjadi 25% pada Juni sebagai respons atas penolakan mereka terhadap kendali AS atas Greenland.
Menyusul ancaman ini, kedelapan negara Eropa tersebut mengeluarkan pernyataan bersama pada Minggu yang mengecam tindakan AS dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap keamanan kawasan Arktik serta kedaulatan Denmark. Sementara itu, Kremlin pekan lalu mengakui status hukum Greenland sebagai bagian dari Denmark, dengan juru bicara Dmitry Peskov menyebut situasi terbaru di pulau itu “sangat kontroversial.”
Respons Kohesif Uni Eropa dan NATO
Tekanan ekonomi Trump memicu respons terkoordinasi dari Eropa. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pada Minggu mengumumkan akan menggelar pertemuan luar biasa dalam beberapa hari ke depan untuk membahas rencana tarif AS tersebut. Costa menegaskan negara-negara anggota UE kembali mengukuhkan komitmen pada persatuan, hukum internasional, integritas teritorial, dan solidaritas dengan Denmark serta Greenland. Mereka menilai tarif itu akan merusak hubungan transatlantik dan tidak sejalan dengan perjanjian dagang, namun tetap membuka dialog konstruktif.
Di bidang keamanan, respons juga datang dalam bentuk militer. Kanada dilaporkan berencana mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Greenland untuk latihan bersama NATO, mengikuti langkah Swedia, Belanda, Norwegia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Finlandia yang telah lebih dahulu mengumumkan rencana serupa. Langkah Kanada ini masih menunggu persetujuan Perdana Menteri Mark Carney.
Tentara Denmark menurunkan kapal di pelabuhan di Nuuk, Greenland, 18 Januari 2026. – (EPA/Mads Claus Rasmussen DENMARK OUT)
Pekan lalu, Angkatan Bersenjata Denmark juga menyatakan akan memperkuat pasukan mereka di Greenland melalui kerja sama dengan NATO. Langkah-langkah ini merupakan jawaban atas desakan Trump dan upaya kolektif untuk menjaga stabilitas kawasan Arktik.
Pulau terbesar di dunia itu tetap menjadi titik panas geopolitik. Pemerintah Denmark dan Greenland telah berulang kali memperingatkan AS untuk tidak merebut wilayah mereka dan menuntut agar kedaulatan mereka dihormati. Ketegangan antara aliansi transatlantik lama ini menguji batas-batas diplomasi, hukum internasional, dan etika kekuasaan dalam tatanan global yang semakin tidak stabil.
