Taman Nasional Way Kambas Jadi Perhatian Internasional
Taman Nasional Way Kambas (TNWK) kembali menjadi perhatian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik antara gajah dan manusia melalui pembangunan batas kawasan permanen yang didasarkan pada kajian teknis serta aspirasi masyarakat desa penyangga.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur saat memimpin Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, pada hari Sabtu (24/1/2026). Acara ini dihadiri oleh Panglima Kodam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kepala Balai TNWK MHD Zaidi, dan Kepala BIN Daerah Lampung Suryono.
Dialog ini digelar sebagai bentuk upaya untuk menyerap langsung aspirasi, keluhan, dan usulan dari warga yang selama puluhan tahun terdampak oleh konflik dengan gajah liar. Menurut Gubernur, masukan masyarakat menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan mitigasi yang permanen dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar acara seremonial. Kita datang untuk mendengar langsung masyarakat, karena merekalah yang paling merasakan dampak konflik ini. Solusi ke depan harus berangkat dari kondisi riil di lapangan,” ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa konflik gajah-manusia di Way Kambas tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan sepanjang 60–70 kilometer, sesuai dengan karakter wilayah—dari rawa, sungai hingga tanah keras. Tim teknis segera turun untuk melakukan feasibility study, memastikan batas kawasan kuat, ramah lingkungan, dan tidak mengganggu pergerakan gajah.
Perhatian pemerintah pusat terhadap Way Kambas sangat serius. Presiden Prabowo Subianto menjadikan isu ini prioritas nasional, bahkan dibahas dalam kerja sama strategis Indonesia–Inggris bersama Raja Charles III.
“Way Kambas akan menjadi proyek percontohan konservasi untuk 57 taman nasional di Indonesia. Ini menunjukkan perhatian Presiden bukan sekadar wacana, tapi komitmen nyata yang dibawa ke forum internasional,” kata Gubernur.
Way Kambas dipilih karena kompleksitasnya yang tinggi: 125.000 hektare kawasan berbatasan langsung dengan permukiman hampir 800.000 jiwa. Keberhasilan mitigasi di sini diharapkan menjadi model nasional. Selain pembangunan batas kawasan, Pemprov Lampung akan memperkuat pengamanan dan pelibatan masyarakat.
Saat ini polisi hutan hanya 39 orang, jauh dari ideal. Oleh karena itu, warga akan dilibatkan melalui satgas desa dan kemitraan konservasi, bukan sekadar sebagai objek, tetapi sebagai mitra utama.
Dukungan juga datang dari TNI. Pangdam XXI/Radin Inten menegaskan kesiapannya membantu pemerintah dan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun patroli bersama secara humanis. “Prinsipnya, gajah tidak disakiti, masyarakat merasa aman,” tegas Pangdam.
Kepala desa penyangga menyambut positif kehadiran Gubernur dan jajaran Forkopimda. Kepala Desa Braja Harjosari, Suryanto, menyebut warga lelah hidup dalam ketakutan, namun kini merasa ada harapan. Tokoh masyarakat Labuhan Ratu VI, Prayitno, menekankan perlunya skema perlindungan bagi petani terdampak konflik satwa dan partisipasi warga secara legal dan berkelanjutan.
Dialog ini menegaskan arah baru penanganan konflik manusia-satwa: bukan lagi reaktif, tetapi terintegrasi dalam kebijakan konservasi nasional. Way Kambas dijadikan laboratorium mitigasi berbasis ekologi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan model ini diharapkan menjadi rujukan bagi 57 taman nasional lain di Indonesia, menyeimbangkan perlindungan satwa, keselamatan warga, dan keberlanjutan kawasan konservasi.
Dengan dukungan pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat desa penyangga, Way Kambas diharapkan menjadi contoh nyata bahwa konservasi tidak terpisah dari kehidupan sosial, melainkan tumbuh bersama masyarakat, menjadi fondasi ketahanan lingkungan nasional.
