Momentum Satu Abad NU: Kembali ke Khittah dan Menguatkan Internal
Ketua LBH Ansor Kota Parepare, Rusdianto Sudirman, menyampaikan pandangan penting mengenai peran dan tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama (NU) dalam memasuki usia satu abad. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat. Namun, di tengah arus perubahan zaman, dinamika politik praktis, dan kompleksitas masalah sosial-ekonomi, NU harus siap untuk tidak hanya besar secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas dan prinsip.
Sebagai kader muda yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi NU, momentum satu abad ini menjadi kesempatan untuk melakukan muhasabah besar. Pertanyaan penting muncul: Apakah NU masih berada pada jalan yang sesuai dengan Khittah 1926 dan 1984? Apakah suara dan kepentingan rakyat kecil, yang menjadi basis utama NU, masih menjadi prioritas? Ataukah kita telah tergoda oleh gemerlap kekuasaan dan politik praktis yang justru mengikis kemandirian dan kredibilitas kita?
Kembali ke Khittah, Menguatkan Internal
Khittah NU menegaskan posisinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang berorientasi pada pengabdian untuk kemaslahatan umat. Ini berarti, perjuangan NU harus selalu berpusat pada rakyat, terutama mereka yang terpinggirkan. Penguatan internal menjadi kunci. Kaderisasi tidak boleh lagi sekadar formalitas atau berdasarkan kedekatan personal. Kader NU perlu dibekali dengan pemahaman ideologi Aswaja yang mendalam, bukan sekadar sebagai wacana, tetapi sebagai pedoman bertindak dalam menyikapi isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan.
Selain itu, kemandirian ekonomi organisasi dan warga nahdliyin harus menjadi perhatian serius. Ketergantungan pada sumber dana dari luar, apalagi yang berpotensi membawa kepentingan politik tertentu, dapat menggerogoti independensi NU. Penguatan badan usaha milik NU dan koperasi yang benar-benar memberdayakan harus digalakkan.
Tantangan Nyata dan Sikap yang Harus Diambil
Beberapa tantangan nyata menghadang di depan mata dan menuntut sikap yang jelas dan berani dari NU. Pertama, terkait isu organisasi kemasyarakatan yang mengelola tambang. Fenomena ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, merusak lingkungan, dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. NU, dengan otoritas moral dan kekuatan massanya, harus memelopori tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip hifdzul bi’ah (menjaga lingkungan) dalam fikih harus dijadikan landasan untuk bersikap. Lembaga seperti LBH Ansor harus aktif mendampingi masyarakat yang terdampak dan mengadvokasi kebijakan yang pro-lingkungan dan pro-rakyat.
Kedua, penguatan ideologi Aswaja. Aswaja sebagai manhaj al-fikr (metode berpikir) harus mampu menjawab tantangan zaman. Nilai-nilai tawassuth (moderasi), tawazun (keseimbangan), dan tasamuh (toleransi) perlu diterjemahkan dalam aksi nyata. Misalnya, dengan menjadi penengah dalam konflik sosial, membela kelompok minoritas yang tertindas, dan menawarkan solusi yang inklusif bagi problem kebangsaan. Aswaja tidak boleh kalah oleh narasi-narasi radikal yang simpel namun memecah belah.
Ketiga, dan ini yang seringkali menjadi masalah di akar rumput, adalah soal hubungan dengan politik praktis dan gelar Mustasyar. Praktik menjadikan NU sebagai “kendaraan” atau “parkiran” politik harus dihentikan. Terlalu sering kita melihat di daerah, setiap calon kepala daerah atau tokoh politik dengan mudahnya dicatatkan sebagai Mustasyar, A’wan, atau diberi gelar kehormatan lain, hanya untuk mendulang dukungan politik jangka pendek. Sementara itu, kader-kader yang telah setia mengabdi melalui jenjang yang jelas justru tersisihkan. Ini adalah praktik yang merusak martabat organisasi. NU bukan alat politik. Gelar Mustasyar seharusnya diberikan kepada ulama, sesepuh, atau tokoh yang benar-benar memiliki kontribusi besar dan pemahaman mendalam terhadap perjuangan NU, bukan kepada mereka yang hanya datang saat mendekati pemilihan.
Rekomendasi untuk Perjalanan di Abad Kedua
Memasuki abad kedua, NU perlu mengambil langkah-langkah konkret dengan membangun sistem kaderisasi yang berjenjang, kompetitif, dan berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan agama dan umum, serta pengabdian masyarakat. Kader muda harus diberi ruang dan kepercayaan yang lebih besar. Perlu adanya Panduan Etik yang Tegas baik menyangkut keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya alam, maupun dalam hubungan dengan kekuatan politik dan pemberian gelar kehormatan. Panduan ini harus disosialisasikan hingga ke tingkat paling bawah.
Lembaga seperti LBH Ansor, LAKPESDAM, dan Lembaga Pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi isu-isu strategis bangsa, dengan dukungan sumber daya yang memadai dan independensi yang terjaga. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pesantren dan komunitas nahdliyin untuk mengurangi ketergantungan dan memastikan suara NU tetap lantang membela kebenaran.
NU harus menjadi kekuatan penyeimbang (check and balance) yang kritis dan konstruktif, bukan sekadar penyokong atau bagian dari kekuasaan. Satu abad perjalanan NU adalah bukti ketahanan dan relevansinya. Namun, sejarah tidaklah cukup. NU abad kedua haruslah NU yang lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih berani berkata benar meski terasa pahit. Dengan kembali ke khittah, menguatkan internal, menjaga marwah dari kepentingan politik jangka pendek, dan memprioritaskan pembelaan pada umat, NU akan tetap menjadi mercusuar yang memberikan arah dan penyejuk bagi bangsa Indonesia yang majemuk.
Marilah kita jadikan momentum satu abad ini sebagai titik tolak untuk merawat khittah dan menegaskan kembali janji kita pada umat bahwa NU akan selalu hadir untuk membela, memberdayakan, dan menjaga martabat setiap insan tanpa pandang bulu.
