JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan di dua wilayah, yaitu Kelurahan Pengadegan dan Cililitan, sebagai bagian dari program normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses perbaikan aliran sungai yang telah lama menjadi masalah bagi warga Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 232 miliar untuk pembebasan lahan di dua wilayah tersebut. Dalam rincian anggaran, wilayah Cililitan akan mendapat alokasi sebesar Rp 111 miliar untuk 37 bidang tanah. Sementara itu, wilayah Pengadegan akan diberi anggaran sekitar Rp 121 miliar untuk 54 bidang tanah.
“Kami sedang menyelesaikan pembebasan lahan di dua kelurahan tersebut. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami dalam proyek normalisasi Sungai Ciliwung,” ujar Pramono usai menghadiri acara Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 di Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI juga telah menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dalam proyek ini. Pemprov DKI bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus pada pembangunan fisik seperti tanggul dan peningkatan infrastruktur sungai.
“Pembenahan Sungai Ciliwung tidak hanya terbatas pada wilayah hilir, tetapi juga hulu. Kami harus memastikan bahwa kondisi hulu tidak menyebabkan sedimentasi yang berlebihan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.
Tidak hanya fokus pada normalisasi, Pramono juga mengungkapkan rencana pembangunan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Dukuh Atas. Proyek ini akan dimulai awal Januari mendatang dan akan mengintegrasikan transportasi umum dengan ruang publik baru di sekitar Sungai Ciliwung.
“Kami akan memulai pembangunan TOD di Dukuh Atas sekaligus memaksimalkan potensi Sungai Ciliwung sebagai ruang publik,” tambah Pramono.
Selain Sungai Ciliwung, Pemprov DKI juga merencanakan normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer. Proyek ini dinilai penting untuk melindungi kawasan elit Kemang dari ancaman banjir.
“Kali Krukut dan Sungai Ciliwung adalah dua sungai utama yang berkontribusi pada kemacetan di Jakarta. Oleh karena itu, kami akan fokus pada normalisasi kedua sungai tersebut,” kata Pramono.
Program normalisasi sungai ini menjadi salah satu prioritas pemerintah DKI Jakarta dalam upaya mencapai target menjadi Kota Global. Dengan perbaikan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, diharapkan kualitas hidup warga Jakarta akan meningkat secara signifikan.
Dalam rangka memastikan kelancaran proyek ini, pihak pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar tidak ada hambatan dalam proses pembebasan lahan maupun pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan proyek. Diharapkan, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar.
Proyek normalisasi Sungai Ciliwung dan Kali Krukut akan menjadi langkah besar dalam upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif jangka panjang.
