Perkembangan Terbaru dalam Perselisihan di PBNU
Gus Yahya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menghadapi desakan untuk mundur dari jabatannya. Desakan ini datang dari Syuriah PBNU, yang memberinya waktu selama tiga hari untuk mengambil keputusan. Namun, hingga saat ini, Gus Yahya belum menerima dokumen fisik resmi apapun dari pihak Syuriah, termasuk hasil rapat yang meminta ia mundur.
Menurut Gus Yahya, ia tidak akan mundur dari jabatan tersebut. Ia menegaskan bahwa ia terpilih sebagai ketua umum melalui forum Muktamar ke-34 di Lampung pada tahun 2021 lalu. Oleh karena itu, ia merasa wajib menuntaskan satu periode kepemimpinan selama lima tahun. “Saya mendapat mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun, Insya Allah saya sanggup,” ujarnya.
Alasan Desakan untuk Mundur
Beberapa alasan kuat yang menyebabkan desakan untuk mundur adalah adanya pemanggilan narasumber yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan Maqashidul Qanun Asasi Nahdlatul Ulama serta arah perjuangan PBNU dalam membela kemanusiaan. Narasumber tersebut diundang dalam acara akademi kepemimpinan kaderisasi tingkat tinggi Nahdlatul Ulama (AKN NU).
Selain itu, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Pasal ini mengatur tentang pemberhentian fungsionaris dikarenakan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
Alasan lain adalah tata kelola keuangan organisasi. Hasil rapat menilai sejumlah praktik perlu ditinjau ulang agar sepenuhnya selaras dengan hukum syara’, regulasi negara, dan Anggaran Rumah Tangga NU.
Respons Gus Yahya
Meski belum menerima dokumen resmi, Gus Yahya menyatakan bahwa salinan risalah rapat Syuriah yang beredar dinilai tidak memenuhi standar resmi organisasi. Menurutnya, dokumen resmi harus memiliki tanda tangan digital yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kapan tanda tangannya oleh siapa dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Karena ia terpilih dari forum Muktamar ke-34 di Lampung pada tahun 2021 lalu, maka ia harus menuntaskan satu periode kepemimpinan selama lima tahun.
Pernyataan dari Sekretaris Jenderal PBNU
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan perkara organisasi biasa yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal yang berlaku.
Gus Ipul juga meminta seluruh pengurus NU untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, dan menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan. “Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya,” tegasnya.
Profil Gus Yahya
Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, lahir pada 16 Februari 1966 di Rembang. Ia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka Indonesia dan saat ini memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2022–2027.
Gus Yahya lahir dari keluarga pesantren yang kuat dalam tradisi keilmuan. Ia merupakan putra ulama kharismatik KH M. Cholil Bisri, keponakan KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus), dan kakak kandung mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Selain memimpin organisasi, ia juga mengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang.
Pendidikan pesantrennya di bawah bimbingan KH Ali Maksum di Madrasah Al-Munawwir Krapyak, Bantul, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada jenjang perguruan tinggi, ia memilih Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada, sembari aktif berorganisasi.
Kontribusi di NU dan Peran dalam Politik
Kontribusi Gus Yahya di NU berlangsung panjang. Ia menjadi Katib ‘Aam PBNU pada 2015–2020, sebelum memperoleh mandat memimpin PBNU melalui Muktamar ke-34 di Lampung. Di bawah kepemimpinannya, NU diarahkan memperkuat diplomasi agama, rekonsiliasi sosial, serta agenda peradaban.
Peran di politik dan pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam kiprahnya. Ia pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada 31 Mei 2018, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Aktivitas Internasional dan Kontribusi Global
Peran internasional Gus Yahya mencolok dalam isu perdamaian dan dialog antaragama. Pada 2014, ia turut mendirikan lembaga keagamaan Bait ar-Rahmah di California, Amerika Serikat, yang fokus pada studi Islam rahmatan lil alamin. Ia juga terlibat sebagai tenaga ahli dalam Dewan Eksekutif Agama-Agama Amerika Serikat–Indonesia, sebuah kerja sama bilateral yang ditandatangani Presiden Barack Obama dan Presiden Jokowi pada 2015.
Gus Yahya kerap mewakili GP Ansor dan PKB dalam jejaring politik internasional seperti Centrist Democrat International (CDI) dan European People’s Party (EPP). Dalam berbagai forum global, ia konsisten menyuarakan diplomasi moral dan dialog lintasagama. Ia menegaskan, dunia membutuhkan mekanisme baru untuk meredam persaingan nilai dan mencegah munculnya kekerasan atas nama identitas.
