Kondisi WNI di Iran Akibat Konflik Timur Tengah
Dalam situasi ketegangan geopolitik yang meningkat akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, pemerintah Indonesia terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kawasan tersebut. Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal atau lebih dikenal dengan panggilan Deng Ical, menyampaikan bahwa sekitar 516 ribu WNI berada di Iran selama masa konflik ini.
WNI yang Sudah Kembali ke Indonesia
Menurut Deng Ical, beberapa WNI telah lebih dulu kembali ke Indonesia sebelum eskalasi konflik meningkat. Pemerintah telah memberikan fasilitas untuk mereka yang ingin pulang lebih dulu, termasuk prosedur evakuasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu).
“WNI yang ingin pulang sebenarnya sudah beberapa kembali kemarin. Sebelum eskalasi politik dan perang meningkat, pemerintah sudah memberikan exit tool bagi mereka yang ingin pulang lebih dulu,” ujar Deng Ical.
Pemerintah juga telah menyiapkan armada serta prosedur evakuasi yang jelas. “Armada sudah disiapkan dan seluruh prosesnya telah diurus. Bahkan Kementerian Luar Negeri juga sudah memiliki SOP yang mengatur langkah-langkah tersebut,” tambahnya.
Lokasi WNI di Iran
Mayoritas WNI yang berada di Iran tidak berada di ibu kota Tehran, melainkan tersebar di sejumlah kota lain yang dinilai relatif lebih stabil dari sisi eskalasi politik dan keamanan. Menurut Deng Ical, hal ini membuat sebagian WNI merasa situasi di wilayah tempat mereka tinggal masih cukup aman sehingga belum merasa perlu untuk pulang.
“Sebagian besar dari mereka berada di kota-kota sekitar, bukan di Teheran. Eskalasi di sana tidak setinggi di ibu kota, sehingga mereka menilai situasinya masih relatif aman,” jelasnya.
Alasan WNI Memilih Tetap Tinggal
Selain faktor keamanan wilayah, ada pula pertimbangan lain yang membuat banyak WNI memilih tetap tinggal di Iran. Salah satunya terkait kewajiban kontrak kerja yang masih berjalan. “Ada beberapa faktor mengapa mereka belum pulang, salah satunya karena persoalan kontrak pekerjaan dan risiko yang harus dipertimbangkan,” tambahnya.
Pemantauan Jemaah Umrah
Di sisi lain, DPR juga memantau kondisi jemaah umrah Indonesia di kawasan Timur Tengah. Deng Ical menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi akibat konflik regional.
“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Komjen di Arab Saudi untuk memastikan langkah antisipasi terus dilakukan,” ujarnya.
Jemaah umrah tidak termasuk dalam skema evakuasi karena status keberadaannya merupakan kunjungan keagamaan yang bersifat sementara. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pemantauan ketat terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut.
“Jemaah umrah memang tidak masuk skema evakuasi, tetapi tetap kita antisipasi. Di Arab Saudi seperti Jeddah dan Madinah, termasuk Mesir, kondisinya alhamdulillah aman,” katanya.
Wilayah yang Perlu Diwaspadai
Namun Deng Ical mengingatkan sejumlah wilayah lain yang berada di jalur udara kawasan konflik perlu diwaspadai, seperti Doha, Istanbul, dan Qatar, karena berada dalam lintasan penerbangan yang beririsan dengan wilayah udara Iran.
“Yang perlu diwaspadai itu wilayah yang masuk jalur udara Arab–Iran. Karena situasinya bisa berubah sewaktu-waktu,” ujarnya.
Kesimpulan
Ia menambahkan, sejak awal pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan langkah antisipasi dengan memfasilitasi kepulangan WNI yang ingin kembali ke tanah air. Namun sebagian lainnya memilih tetap tinggal dengan berbagai pertimbangan.
“Sejak awal pemerintah sudah mengantisipasi dengan memberi kesempatan kepada WNI untuk pulang lebih dulu. Tetapi ada juga yang memilih bertahan karena berbagai alasan,” tutup Deng Ical.
