Komentar dan Perhatian Media Internasional terhadap Kebijakan Diplomasi Indonesia
Beberapa media internasional, termasuk The Times of Israel dan Arab News, telah menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Pernyataan Presiden yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk keluar dari forum tersebut jika tidak memberikan manfaat nyata bagi Palestina menjadi perbincangan luas. Isu ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat, pakar, dan kelompok Muslim di dalam negeri.
Pernyataan Presiden Prabowo dan Pertemuan dengan Kelompok Islam
Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah kelompok Islam di Indonesia, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataannya bahwa Indonesia siap menarik diri dari BoP jika forum tersebut tidak memberikan dampak positif bagi Palestina. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menjelaskan alasan pemerintah bergabung dalam forum tersebut. Saat ini, aktivitas BoP sedang ditangguhkan karena pecahnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Presiden juga mencoba meyakinkan para pengkritiknya mengenai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP. Dalam pernyataan resmi pemerintah, ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia tidak bersifat mutlak. Evaluasi akan terus dilakukan berdasarkan manfaatnya bagi rakyat Palestina sekaligus kepentingan nasional Indonesia.
Kritik dari Pakar dan Kelompok Muslim
Sejak awal, keputusan Indonesia bergabung dalam BoP memicu perdebatan di dalam negeri. Beberapa pakar serta kelompok Muslim menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi berubahnya sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Mereka juga mengkritik rencana pengiriman pasukan Indonesia ke International Stabilization Force (ISF) di Gaza, yang dinilai bisa mengaburkan posisi Indonesia sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina di panggung internasional.
Media Asing Lain Ikut Memberitakan
Tidak hanya media Israel, sejumlah kantor berita internasional seperti Reuters, Agence France-Presse, dan Arab News juga mengangkat isu ini. Arab News menerbitkan artikel berjudul “Indonesia will ‘quit peace board unless Palestinians benefit’” pada Sabtu (7/3/2026). Dalam laporan tersebut, dikutip pernyataan perwakilan FPI, Hanif Alatas, yang menyambut positif sikap Presiden Prabowo.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya juga mendesak pemerintah mempertimbangkan keluar dari forum tersebut. MUI menilai BoP belum menunjukkan efektivitas dalam menciptakan perdamaian yang nyata di Palestina. Mereka menilai forum tersebut “tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian sejati di Palestina.”
Alasan Indonesia Masih Bertahan di Board of Peace
Beberapa pihak mendesak agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP), yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Desakan ini muncul pasca memanasnya serangan AS dan Israel ke Iran. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut justru mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Selain itu, sebagai ketegasan dalam mengambil sikap di tengah konflik AS-Israel ke Iran. Alasan lain karena posisi Indonesia dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
Pendapat Menteri Agraria dan Tata Ruang
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, menyebut Prabowo tak ingin gegabah dalam mengambil sikap. “Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian,” ujarnya. Menurut dia, BoP menjadi satu-satunya forum strategis yang masih dapat dimanfaatkan untuk membahas dan merundingkan perdamaian.
Prabowo sempat bertanya-tanya bagaimana Indonesia dapat berkontribusi terhadap perdamaian dunia jika tidak ada forum spesifik yang diikuti. “Presiden mempertanyakan, kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa?” ucap Nusron.
Fokus Pemerintah pada Keselamatan WNI
Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah fokus memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (6/3/2026).
“Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono) juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold,” katanya. “Dan kita juga fokus untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut,” ujar dia.
Ia menegaskan, setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional. “Saya tekankan lagi kepentingan nasional kita, serta perkembangan situasi di lapangan,” tegas dia.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan, sejumlah WNI hanya terdampak pembatalan penerbangan sehingga sempat terdampar. “Hingga saat ini, belum diterima laporan adanya WNI yang terdampak langsung oleh serangan,” kata Heni, dalam jumpa pers yang sama. “Yang terdampak saat ini adalah adanya WNI stranded karena pembatasan atau penutupan ruang udara, pengalihan rute penerbangan, serta ketidakpastian jadwal transportasi internasional,” sambung Heni.
