JAKARTA — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog terkait kasus korupsi yang menimpanya. Permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung mengganggu efektivitas pemerintahannya.
Netanyahu, yang merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, menyangkal seluruh tuduhan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang dialamatkan kepadanya. Dalam surat yang dikirim ke kantor presiden, tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa mereka tetap percaya bahwa proses hukum tersebut akan berakhir dengan vonis bebas.
“Pengacara saya hari ini mengajukan permintaan pengampunan kepada Presiden Israel. Saya berharap siapa pun yang menginginkan kebaikan bagi negara akan mendukung langkah ini,” ujar Netanyahu dalam pernyataan video singkat yang dirilis Partai Likud.
Baik Netanyahu maupun pengacaranya tidak menyampaikan pengakuan bersalah dalam permohonan tersebut. Dalam suratnya, kuasa hukum menilai bahwa proses pidana terhadap Netanyahu telah memperdalam perpecahan sosial dan bahwa penghentian persidangan dibutuhkan demi rekonsiliasi nasional. Mereka juga menyebut jadwal sidang yang padat menjadi beban berat di tengah tugas Netanyahu memimpin pemerintahan.
“Saya diwajibkan memberikan kesaksian tiga kali dalam seminggu. Itu tuntutan yang mustahil dan tidak diberikan kepada warga negara lain,” kata Netanyahu dalam video tersebut.
Netanyahu juga menekankan bahwa dirinya terus memperoleh mandat publik melalui kemenangan dalam pemilu. Ia didakwa pada 2019 dalam tiga perkara terpisah namun saling terkait. Seluruh kasus itu berpusat pada tuduhan bahwa ia memberikan berbagai kemudahan kepada pengusaha besar sebagai imbalan hadiah pribadi serta pemberitaan media yang berpihak kepadanya.
Meski demikian, dia berulang kali menegaskan tidak melakukan pelanggaran hukum apa pun.
Di pihak oposisi, pemimpin oposisi Yair Lapid menolak gagasan pemberian pengampunan tanpa pengakuan bersalah, pernyataan penyesalan, serta pengunduran diri Netanyahu dari dunia politik. Dalam praktiknya, pengampunan di Israel umumnya diberikan setelah proses hukum rampung dan terdakwa telah dinyatakan bersalah. Namun, tim hukum Netanyahu berpendapat bahwa presiden berwenang memberikan pardon ketika terdapat kepentingan publik mendesak, seperti dalam kasus ini, guna menyembuhkan perpecahan dan memperkuat persatuan nasional.
Kantor Presiden Isaac Herzog menyebut permohonan tersebut sebagai langkah yang luar biasa dengan implikasi signifikan. Presiden akan mempertimbangkan permintaan ini secara bertanggung jawab dan serius setelah menerima berbagai pendapat hukum terkait.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dilaporkan telah mengirim surat kepada Herzog bulan ini, mendesak agar pengampunan diberikan kepada Netanyahu. Trump menyebut perkara hukum terhadap sang perdana menteri sebagai penuntutan bermotif politik yang tidak beralasan.
Kantor Presiden Israel menyebutkan, permohonan tersebut akan diteruskan kepada Departemen Grasi di Kementerian Kehakiman untuk menghimpun berbagai pandangan, yang kemudian diserahkan kepada penasihat hukum presiden untuk disusun rekomendasinya. Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang berasal dari Partai Likud sekaligus sekutu dekat Netanyahu, turut terlibat dalam proses tersebut. Sejumlah mitra koalisi menyatakan dukungan atas permohonan pardon, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Sebaliknya, politisi oposisi Yair Golan, mantan Wakil Kepala Staf Militer Israel, mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya dan meminta Presiden Herzog menolak permohonan pengampunan tersebut.
Netanyahu merupakan salah satu tokoh politik paling kontroversial di Israel. Ia pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 1996, lalu silih berganti berada di pemerintahan dan oposisi. Dia kembali berkuasa setelah memenangkan pemilu 2022.
Pemilu berikutnya dijadwalkan paling lambat pada Oktober 2026. Berbagai jajak pendapat menunjukkan koalisi Netanyahu—yang dikenal sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel—akan kesulitan memperoleh kursi cukup untuk membentuk pemerintahan baru.
Sepanjang kariernya, Netanyahu dikenal memprioritaskan isu keamanan dan perekonomian, tetapi reputasinya terus dibayangi kasus korupsi. Dia menjabat sebagai perdana menteri saat Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang dipandang sebagai peristiwa paling traumatis dalam sejarah negara itu dan serangan paling mematikan terhadap warga Yahudi sejak Holocaust.
Sejak itu, Netanyahu memimpin perang di Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, sehingga menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Israel mengklaim telah melemahkan Hamas dan kelompok Hizbullah di Lebanon, serta pada tahun ini melancarkan serangan terhadap Iran yang menghancurkan sejumlah infrastruktur militer penting.
