Pasca Viral, Komite SMKN 1 Ponorogo Akui Aturan Iuran Siswa

Penjelasan Komite SMKN 1 Ponorogo Terkait Iuran Pembangunan Siswa

Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Ponorogo akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait isu pungutan iuran pembangunan kepada siswa sebesar Rp 1,4 juta yang viral di media sosial. Pernyataan ini dilakukan setelah banyak warga dan orang tua murid menyampaikan kekecewaan terhadap nominal yang dianggap tinggi.

Pihak komite menegaskan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela dan bukan kewajiban bagi seluruh wali murid. Mereka juga menjelaskan bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk pendanaan berbagai program pembangunan sekolah. Namun, tidak semua wali murid harus membayar sebesar itu. Besaran nominal bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga.

Klarifikasi dari Pihak Sekolah

Menanggapi isu tersebut, Wakil Kepala Sekolah Humas SMKN 1 Ponorogo, Ribowo Abdul Latif, mengatakan bahwa sekolah tidak pernah membolehkan pembayaran iuran tersebut. “Terkait kontribusi itu tidak wajib,” ujarnya saat ditemui di sekolah, Senin (1/12/2025).

Latif menambahkan bahwa nominal Rp 1,4 juta muncul dalam rapat pleno antara komite sekolah dan wali murid kelas X. Meskipun demikian, teknis pengumpulan sumbangan berada di bawah kewenangan komite. “Kesepakatannya Rp 1,4 juta. Tetapi kenyataannya tidak semua wali murid harus membayar sebesar itu. Bisa sesuai kemampuan. Bisa lebih detail ke komite,” imbuhnya.

Penjelasan dari Anggota Komite

Anggota Komite SMKN 1 Ponorogo, Sumani, membenarkan bahwa komite mengadakan rapat pleno terkait kontribusi partisipasi. Ia mengklaim bahwa komite telah menyampaikan kepada wali murid bahwa sekolah memiliki sejumlah program pembangunan yang membutuhkan dukungan dana.

“Kalau setuju kan ibaratnya Jer Basuki, di mana harus mengeluarkan biaya. Angka Rp 1,4 juta itu muncul. Sekali lagi tidak mengikat,” tegasnya.

Sumani menambahkan bahwa komite membuka ruang komunikasi bagi wali murid yang keberatan. Angka Rp 1,4 juta hanya prediksi kebutuhan pembangunan, bukan nominal yang wajib dibayar semua wali murid. “Benar-benar tidak punya untuk ikut membantu ya silakan. Yatim piatu malah mendapat reward dari sekolah, dibantu biaya sekolahnya.”

Isu Viral di Media Sosial

Isu ini muncul setelah akun Instagram @halopendidikan dan @brorondm mengunggah dugaan informasi pungli di SMKN 1 Ponorogo dan menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur lambat menanggapi laporan warga. Unggahan itu berisi screenshot aduan dan pesan WhatsApp yang diduga dari pihak sekolah yang meminta pelunasan pembayaran sebelum penilaian akhir semester (PAS) 1–9 Desember 2025, termasuk sumbangan partisipasi Rp 1,4 juta.

Postingan itu mendapat 2.958 suka, 338 komentar, dan ribuan kali dibagikan. Dalam unggahan 3 hari lalu, keduanya mengunggah tentang Disdik Prov Jatim slow respond aduan warga terkait dugaan pungli yang terjadi di SMKN 1 Ponorogo.

Beberapa foto diunggah, termasuk screenshot aduan dan pesan WhatsApp yang diduga dikirim oleh pihak sekolah menagih kepada wali murid. Pesan tersebut berisi permintaan pelunasan pembayaran sebelum PAS.

Akun Instagram @halopendidikan dan @brorondm juga menuliskan caption tentang dugaan pungli. Mereka menyinggung melaporkan ke pihak manapun tidak digubris. Termasuk mau melaporkan ke Bupati Ponorogo non aktif Sugiri Sancoko ternyata ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Unggahan 3 hari itu disukai oleh 2.958 netizen, dikomentari 338 warganet. Pun dibagikan oleh ribuan netizen. Unggahan viral itu diamini oleh salah satu wali murid. “Iya lo mbak diminta untuk membayar partisipasi Rp 1,4 juta. Padahal tidak ada urgensasi cuma untuk video tron,” ungkap salah satu wali murid yang tidak mau disebutkan namanya.

Dia juga menunjukkan bukti bahwa pihak sekolah meminta membayar secara lunas. Dan apa yang diunggah oleh akun @halopendidikan dan @brorondm benar adanya.

Informasi Lengkap dan Menarik

Informasi lengkap dan menarik lainnya dapat ditemukan di Google News.