Sumatera sedang menghadapi krisis yang memprihatinkan. Dari banjir lahar dingin di lembah Sumatera Barat hingga tanah longsor di Sumatera Utara, dan banjir yang menenggelamkan ribuan atap di Aceh, pulau ini tengah berhadapan dengan serangan bencana alam yang masif. Di balik kerusakan fisik yang terlihat jelas, ada krisis lain yang tidak kalah penting: krisis komunikasi.
Jika penanganan bencana adalah sebuah perang, maka pemerintah saat ini sedang kalah di dua medan sekaligus. Di lapangan, koordinasi tampak tidak efektif dan saling tumpang tindih. Di dunia digital, narasi resmi pemerintah kalah telak oleh kecepatan informasi yang disebarkan oleh netizen. Hasilnya, situasi penanganan musibah menjadi kabur; tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, dan ke mana publik harus merujuk.
Gagap di Darat: Ego Sektoral yang Membingungkan
Istilah “Gagap di Darat” bukan merujuk pada lambatnya alat berat, melainkan lambatnya arus informasi yang terkoordinasi. Dalam krisis di Aceh, Sumut, dan Sumbar, kita kembali menyaksikan penyakit kronis birokrasi: ego sektoral.
Pola komunikasi yang terjadi masih sangat terkotak-kotak. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Balai Jalan Nasional, hingga aparat keamanan sering kali mengeluarkan pernyataan yang tidak sinkron. Contohnya, informasi mengenai jalur alternatif pasca-putusnya jalan nasional. Sering terjadi, di satu titik petugas menyarankan jalur A, namun sesampainya di sana, jalur tersebut dinyatakan tidak layak oleh instansi lain. Kebingungan ini sangat fatal. Di saat warga membutuhkan kepastian untuk mobilitas logistik dan evakuasi, mereka justru disuguhi “ping-pong” birokrasi.
Tidak adanya Single Command Center yang benar-benar efektif membuat komunikasi di darat menjadi bising namun tidak berisi. Warga di lokasi bencana sering kali lebih mengandalkan naluri dan informasi mulut ke mulut daripada arahan resmi yang kaku dan sering terlambat turun ke akar rumput.
Kalah di Maya: Tertinggal oleh “Jurnalisme TikTok”
Jika di darat pemerintah gagap, di dunia maya pemerintah tertinggal jauh. Kita hidup di era di mana video banjir bandang di Agam atau Aceh bisa viral di TikTok dalam hitungan detik, ditonton jutaan orang, dan memicu kepanikan massal sebelum pemerintah sempat mengetik rilis pers.
Pemerintah gagal memahami bahwa kecepatan adalah mata uang utama dalam komunikasi krisis digital. Saat ini, pola komunikasi pemerintah bersifat reaktif, bukan proaktif. Narasi resmi sering kali muncul hanya sebagai “pemadam kebakaran” mengklarifikasi hoaks atau menenangkan situasi yang sudah telanjur panas. Pemerintah menjadi follower, sementara trendsetter informasi adalah warga biasa dengan kamera ponsel.
Kekalahan di dunia maya ini berbahaya. Ketika ruang informasi kosong dari suara otoritatif negara, ruang itu akan diisi oleh spekulasi, teori konspirasi, dan data palsu. Warga yang panik tidak akan membuka website resmi BPBD yang jarang di update; mereka akan membuka grup WhatsApp dan media sosial. Di sanalah pertempuran persepsi dimenangkan, dan sayangnya, pemerintah sering kali tidak hadir di sana pada menit-menit krusial pertama.
Potret Buram: Hilangnya Empati dalam Data
Kombinasi antara kegagapan di darat dan kekalahan di maya menghasilkan “potret buram” penanganan bencana. Buram karena publik tidak melihat wajah negara yang utuh dan empatik.
Komunikasi pejabat publik sering kali terjebak dalam angka-angka statistik yang dingin: jumlah ton beras, jumlah tenda, dan estimasi kerugian. Benar, data itu penting. Namun, bagi korban yang kehilangan anggota keluarga, data itu tidak punya nyawa. Pemerintah sering lupa menyuntikkan empati dalam komunikasi publiknya. Jarang sekali kita mendengar narasi yang memvalidasi ketakutan dan trauma warga. Yang sering muncul adalah imbauan normatif “tetap waspada” yang terdengar klise di telinga warga yang rumahnya sudah hanyut.
Bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara adalah alarm keras. Pemerintah tidak bisa lagi menangani bencana di era 4.0 dengan gaya komunikasi era 1.0. Kita membutuhkan revolusi komunikasi bencana. Di darat, harus ada satu komando suara yang tegas lintas instansi. Di maya, pemerintah harus menjadi penyedia informasi tercepat, bukan yang paling lambat.
Jika “Gagap di Darat” dan “Kalah di Maya” ini terus dipelihara, maka harga yang harus dibayar bukan hanya kerugian ekonomi, tapi runtuhnya kepercayaan rakyat kepada negara. Saat bencana datang, rakyat butuh pelita informasi yang terang, bukan potret buram yang membingungkan.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
