Presiden Prabowo Subianto Berikan Bantuan Dana untuk Daerah Terdampak Bencana
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar rapat terbatas dalam rangka menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Rapat ini berlangsung pada hari Minggu (7/12/2025) dan dihadiri oleh para menteri dari kabinet Merah Putih serta unsur TNI-Polri. Dalam pertemuan tersebut, para menteri memberikan laporan mengenai situasi terkini di lapangan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa daerah-daerah yang terdampak bencana sedang menghadapi kondisi sulit, terutama dalam hal keuangan. Ada sebanyak 52 kabupaten/kota yang terkena dampak bencana, dan mereka bergantung pada anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk menghadapi krisis saat ini. Namun, karena sudah mendekati akhir tahun, anggaran BTT sangat terbatas. Beberapa daerah hanya memiliki dana sebesar Rp75 juta hingga Rp300 juta.
Tito menilai bahwa anggaran BTT saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti pampers maupun pembalut. Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo untuk memberikan tambahan dana kepada setiap kabupaten/kota yang terdampak. “Kalau mungkin Bapak berkenan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul,” ujarnya. Ia juga meminta dana tambahan sebesar Rp2 miliar per kabupaten.
Prabowo langsung merespons permintaan tersebut dengan menyetujui pengucuran dana sebesar Rp4 miliar. “Baik Mendagri. Anda minta Rp2 miliar per kabupaten ya. Saya kasih Rp4 miliar,” katanya, disambut tepuk tangan peserta rapat.
Selain itu, Prabowo juga meminta agar Menteri Dalam Negeri menghitung seluruh kerusakan fasilitas-fasilitas milik daerah. Pemerintah pusat siap mengirimkan dana tambahan sebesar Rp20 miliar guna mempercepat pemulihan pasca-banjir dan tanah longsor.
Bantuan Rp60 Juta Per Rumah untuk Pengungsi
Di sisi lain, Prabowo juga menyetujui anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi bencana di Sumatra. Dana tersebut akan digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengganti rumah warga yang rusak atau hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor. Rumah-rumah tersebut akan dibangun di tempat zona hijau atau minim bencana.
Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, menyampaikan bahwa hingga saat ini, tercatat sebanyak 37.546 rumah warga yang rusak. BNPB akan membangun dua jenis hunian, yaitu hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Huntara akan dibangun oleh Satgas Penanggulangan Bencana TNI/Polri, sedangkan huntap akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
Suharyanto menjelaskan bahwa dana sebesar Rp60 juta per rumah digunakan untuk perbaikan dan pembangunan ulang rumah yang tidak direlokasi. Jika pemilik rumah ingin menambah biaya sendiri, mereka diperbolehkan. “Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri,” ujarnya.
Prabowo menyetujui proposal tersebut setelah mendengarkan penjelasan dari Suharyanto. Ia juga meminta agar diperhitungkan kenaikan harga dan inflasi dalam anggaran tersebut.
Data Korban dan Kerusakan Akibat Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatra mencapai 929 jiwa. Korban terbanyak ada di Kabupaten Agam dengan 179 jiwa, disusul Aceh Utara dengan 128 jiwa, dan Tapanuli Tengah dengan 120 jiwa. Selain itu, masih ada 274 jiwa yang hilang dan 5.000 jiwa terluka.
Data lain menunjukkan kerusakan fasilitas umum yang signifikan. Sebanyak 148.100 rumah rusak, 1.200 unit fasilitas umum rusak, 420 unit rumah ibadah rusak, 199 unit fasilitas kesehatan rusak, 234 unit gedung/kantor rusak, 534 unit fasilitas pendidikan rusak, dan 405 unit jembatan rusak.
Wilayah Terisolir dan Upaya Penyelamatan
Selain itu, BNPB menyampaikan bahwa masih ada enam wilayah yang terisolir di tiga provinsi tersebut. Di Aceh, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terisolir. Di Sumut, dua kabupaten yang masih terisolir adalah Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. Di Sumbar, dua kabupaten yang terisolir adalah Agam dan Pesisir Selatan.
Suharyanto menjelaskan bahwa seluruh bantuan untuk wilayah terisolir diberikan melalui jalur udara. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara cepat dan efektif.
