Potensi Kekayaan Biodiversity Indonesia
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Berdasarkan data Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045, Indonesia memiliki 22 tipe ekosistem yang tersebar mulai dari darat hingga laut. Populasi spesies di Indonesia mencakup 9,7% tumbuhan berbunga, 15% mamalia, 9% reptil, 6% amfibi, 17% burung serta 9% ikan tawar dunia. Selain itu, Indonesia juga menjadi bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), tempat tinggal 16,60% ikan laut, 28,90% mamalia laut, 56,00% reptil dan 10,00% karang dunia.
Kekayaan biodiversitas ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Dengan kondisi dunia yang sedang menghadapi triple planetary crisis—krisis iklim, krisis energi, dan krisis pangan—Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan industri biodiversitas jika seluruh potensi dapat dioptimalkan secara maksimal.
Strategi Pembiayaan Konservasi Biodiversity
Salah satu langkah penting dalam memaksimalkan potensi ini adalah pengembangan strategi pembiayaan konservasi biodiversity. Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya pengelolaan biodiversity di Indonesia per tahunnya mencapai kisaran Rp70 hingga 75 triliun. Namun, saat ini pendanaan yang tersedia masih didominasi oleh APBN dan beberapa lembaga pendanaan multilateral seperti Global Environment Facility (GEF). Sementara alokasi pendanaan setiap tahunnya tidak lebih dari Rp10 triliun per tahun, sehingga terdapat celah kesenjangan yang sangat besar.
Dengan metode yang masih bersifat apa adanya (Business As Usual/BAU), pencapaian target tersebut sangat sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pendanaan untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
Platform I-Bio Fund
Untuk menjawab tantangan ini, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Wildlife Conservation Society (WCS) meluncurkan platform pengelolaan dana biodiversity Indonesia yang dikenal sebagai Indonesian Biodiversity Fund (I-Bio Fund).
I-Bio Fund adalah platform pembiayaan yang bersifat campuran, menggabungkan dana publik, swasta, dan internasional. Dana yang dapat dikelola dalam I-Bio Fund mencakup APBN/APBD, dana dari lembaga multilateral, bilateral, serta filantropis. Selain itu, dana tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) juga bisa digandeng untuk menciptakan ekosistem pendanaan yang berdampak.
Dalam dokumen strategi bisnis I-Bio Fund, terdapat tiga hasil utama yang ingin dicapai, yaitu: 1) kelestarian ekosistem, spesies dan genetik; 2) pemanfaatan biodiversity berkelanjutan; serta 3) tata kelola biodiversity yang lebih kuat. Dari ketiga hasil utama tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam dua puluh program, seperti integrasi ekosistem, perlindungan ekosistem, penurunan jenis asing invasif, pengurangan pencemaran, budidaya berkelanjutan, nilai jasa ekosistem, pengayaan IPTEK, integrasi data, partisipasi masyarakat, keterlibatan swasta, daya dukung finansial serta reformasi insentif.
Partisipasi Pemangku Kepentingan
Sebagai sebuah platform pendanaan, I-Bio Fund berharap adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang ingin berkontribusi dalam mendukung perkembangan pembiayaan biodiversity di Indonesia. Dana publik menjadi tulang punggung utama, namun juga mencoba menghadirkan partisipasi dana-dana global multilateral dan bilateral, korporasi, filantropis dan foundation.
Pendekatan yang digunakan adalah mekanisme pembiayaan berdampak, di mana kolaborasi multi aktor akan mendorong pencapaian tujuan pembiayaan yang lebih dari sekadar pendanaan. Pihak-pihak yang dianggap eligible untuk mengakses I-Bio Fund antara lain Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, LSM dan organisasi masyarakat, universitas beserta lembaga penelitiannya serta badan usaha yang fokus kepada pemanfaatan biodiversity.
Pengembangan Skema Pembiayaan Inovatif
Selain pemanfaatan dana melalui I-Bio Fund, hal yang urgent untuk dipikirkan adalah bagaimana pengembangan skema pembiayaan inovatif lainnya dapat dimunculkan dari platform tersebut. Potensi pembentukan dana abadi biodiversity menjadi opsi prioritas meski membutuhkan prosedural birokrasi yang lebih panjang.
Model-model skema inovatif lainnya seperti pengalihan utang (debt nature swap), bagi hasil perdagangan karbon, pengembangan bio crediting dan bio economy, ecologycal fiscal transfer maupun payment ecosystem services juga menjadi opsi yang bisa dikembangkan.
Jika seluruh modalitas dapat diwujudkan, I-Bio Fund nantinya akan tercatat sebagai salah satu milestone pemerintah dalam mewujudkan perekonomian yang kuat dan mandiri berbasis hasil usaha pemanfaatan biodiversity berkelanjutan.
