Pemkab Cirebon dan Kuningan Berkomitmen Bersama Atasi Masalah Banjir
Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan melakukan pertemuan khusus untuk membahas upaya pencegahan banjir. Pertemuan ini digelar di kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, pada Jumat (2/1/2026). Tujuan dari pertemuan tersebut adalah memperkuat kerja sama antara dua daerah dalam menghadapi ancaman banjir yang sering terjadi.
Banjir yang melanda Kabupaten Cirebon pada 24 Desember 2025 menjadi pengingat bahwa alam tidak mengenal batas administratif. Peristiwa itu mendorong langkah serius lintas daerah, sehingga kedua pihak sepakat bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.
Peran Wilayah Hulu dalam Pencegahan Banjir
Sebagai wilayah hilir, Cirebon sangat bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah hulu, yakni Kabupaten Kuningan. Bupati Cirebon, Imron menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam di wilayah hulu menjadi kunci utama untuk menekan risiko banjir di daerah hilir.
“Kirebon ini wilayah hilir. Kalau kondisi lingkungan di hulunya tidak dijaga, maka dampaknya pasti akan dirasakan di hilir. Karena itu, kelestarian alam di Kabupaten Kuningan sebagai wilayah hulu harus dijaga secara komprehensif,” ujar Imron.
Ia menjelaskan, keseimbangan ekosistem di daerah hulu memiliki pengaruh besar terhadap kondisi aliran air di wilayah hilir. Kerusakan kawasan resapan air hingga maraknya bangunan liar di bantaran sungai menjadi faktor yang memperparah banjir.
“Bangunan liar di bantaran sungai dan kawasan resapan air ini menghambat aliran air. Saat hujan deras, air tidak punya ruang untuk terserap, akhirnya meluap dan menimbulkan banjir,” ucapnya.
Upaya Konkret dalam Penanganan Banjir
Sebagai langkah konkret, kedua pemerintah daerah sepakat melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan Cirebon–Kuningan. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan daya serap air sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga berkomitmen melakukan pengendalian sungai melalui program normalisasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Kami rutin berkoordinasi dengan BBWS untuk mempercepat normalisasi sungai di kawasan hilir agar sungai bisa menampung debit air saat curah hujan tinggi,” jelas dia.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkab Cirebon juga menyoroti persoalan perilaku masyarakat. Sanksi tegas akan diterapkan bagi warga yang masih membuang sampah ke sungai.
“Sampah ini salah satu penyumbang utama terjadinya banjir. Kesadaran masyarakat harus dibangun dan jika masih membandel tentu akan kami tindak tegas,” katanya.
Komitmen Pemkab Kuningan
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar menyampaikan bahwa penanganan banjir harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama, mengingat hubungan geografis dan kultural antara Kuningan dan Cirebon.
“Kuningan dan Cirebon ini saudara serumpun. Alam dan lingkungan tidak bisa dijaga sendiri-sendiri, keseimbangannya harus kita rawat bersama,” ujar Dian.
Ia menilai, salah satu solusi penting yang perlu didorong adalah pembangunan kolam retensi di wilayah hulu. Dengan demikian, air hujan tidak langsung mengalir deras ke wilayah hilir saat intensitas hujan tinggi.
“Kolam retensi di wilayah hulu sangat diperlukan agar air bisa tertahan terlebih dahulu dan tidak langsung membebani daerah hilir,” ucapnya.
Dian juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan, agar lebih peduli terhadap lingkungan.
“Kami akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib membuang sampah dan menjaga lingkungan, karena dampaknya tidak hanya dirasakan di Kuningan, tetapi juga di Cirebon,” kata dia.
Tantangan dan Perspektif Masa Depan
Di tengah berbagai upaya tersebut, tantangan penanganan banjir kian kompleks seiring kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga April 2026.
Dengan kondisi itu, kedua daerah sepakat bahwa penanganan banjir bukan persoalan sederhana. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar air dari hulu tidak lagi menjadi petaka di hilir.
