Kekurangan Tempat Tidur di Rumah Sakit Menyebabkan Kematian Bayi
Kasus kematian bayi Natania yang terjadi di RSUD Jayapura menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pihak rumah sakit. Kejadian ini menunjukkan bahwa kekurangan tempat tidur di ruang ICU dan NICU memengaruhi kemampuan rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal.
PLT Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan bahwa kondisi kesehatan Natania sudah sangat buruk saat dirujuk dari Puskesmas. Ia mengatakan:
“Untuk bayi itu memang saat dirujuk dari Puskesmas sudah dalam kondisi berat. Butuh NICU (Neotanal Intensive Care Unit), tapi kita di sini terbatas. Nah, itu yang menyebabkan kasus kematian terjadi di rumah sakit.”
Selain itu, Andreas juga menyampaikan bahwa ruangan ICU untuk orang dewasa juga terbatas. Hal ini membuat banyak pasien tidak bisa diakomodir meskipun mereka memiliki jaminan kesehatan atau mampu membayar.
“Tak hanya itu, ICU untuk orang dewasa juga terbatas. Selama itu belum diperbaiki atau pengadaan, maka akan banyak pasien yang tak bisa diakomodir meskipun mereka punya jaminan, bisa membayar, atau pasien ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.
Andreas menjelaskan bahwa kebutuhan bed atau kasur untuk pasien ICU dan NICU sekitar 10 persen dari total bed yang tersedia di rumah sakit. Namun, saat ini jumlah tersebut masih kurang.
“Di sini kita punya 300 bed, dari jumlah itu kita butuh 10 persen atau 30 bed untuk dewasa dan anak, jadi kita masih kurang. Yang tersedia saat ini hanya ada enam bed untuk dewasa, begitu pun anak masih sangat kurang,” ujar Andreas.
Ia menambahkan bahwa pihak rumah sakit sedang melakukan perbaikan dan merancang satu bangunan yang bisa menampung semua pasien dengan kebutuhan khusus.
“Ini menjadi perhatian kami dan kita lagi kembangkan agar ke depan semua pasien dengan keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru atau sakit berat bisa tolong di ruang ICU. Jadi kita berusaha pengembangan ke sana, mudah-mudahan dalam beberapa saat ke sana kita sudah bisa punya.”
Pengalaman Keluarga Natania
Sebelumnya, sang ibu, Dhina Bonay, menceritakan pengalamannya saat membawa anaknya ke rumah sakit. Ia mengunggah cerita tersebut di media sosial.
“Saya mau cerita sedikit tentang anak saya, waktu itu dia sesak nafas dan dibawa ke puskesmas, tapi sampai di sana (Puskesmas), dia dirujuk langsung ke RS dok 2 (RSUD Jayapura) dan sampai di sana mereka pasang alat bantu pernapasan lalu di tanya BPJS agar bisa didorong ke ruangan bayi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, tapi sayangnya gadis kecil ini belum punya BPJS akhirnya dia hanya dirawat di IGD.”
Menurut Dhina, pihak keluarga sempat memohon kepada petugas medis agar bayinya dilayani terlebih dulu dan pengurusan BPJS menyusul. Namun, permintaan itu ditolak.
“Sambil kami keluarga berusaha untuk segera mengurus BPJS, kami sempat memohon agar anak kami bisa ditangani dulu atau dibawa ke ruang ICU bayi. Nanti BPJS kami urus nyusul, tapi sayangnya tidak digubris.”
Setelah dua hari bertahan melawan sesak nafas di IGD, akhirnya bayi tersebut dipanggil pulang. “Kami keluarga cuma bisa menangis dan menerimanya.”
Dhina juga menyampaikan rasa kecewa terhadap pelayanan rumah sakit. Ia mengaku kesal karena diminta bersabar sambil menunggu pihak rumah sakit menghitung biaya pengobatan selama dua hari dirawat di IGD.
“[…] kami diminta untuk bersabar karena mereka sedang mengkalkulasikan biaya pengobatan. Kami keluarga seakan mau ribut, namun kami teringat kembali akan gadis kecil yang sudah terbaring kaku maka kami menahan emosi.”
Penolakan Pasien di RSU Anna Medika
Kejadian serupa juga terjadi di RSU Anna Medika. Seorang pasien berusia 10 bulan yang mengalami muntah dan diare disebut menolak pasien. Namun, pihak rumah sakit membantah hal tersebut.
Humas RSU Anna Medika, Bakhtiar Pradinata, menjelaskan bahwa pasien tersebut tetap diterima dan diberikan resep obat. Meski tidak ada identitas yang dibawa, petugas tetap melayani.
“Anak tersebut tetap kami layani. Bahkan, memberikan resep obat untuk bayi tersebut.”
Namun, menurut Bakhtiar, pihak keluarga ingin bayi tersebut dirawat inap. Padahal, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa bayi tersebut tidak memerlukan rawat inap.
“Hal itulah yang kemudian dinilai sebagai penolakan. Padahal, kami sudah memberikan pelayanan. Kami memahami, keluarga khawatir, namun hasil pemeriksaan memang tidak perlu rawat inap,” katanya.
Bakhtiar menambahkan bahwa kondisi pasien kini sudah membaik setelah kontrol ulang.
“Alhamdulillah kemarin sudah kontrol lagi dan sudah sehat.”
Tanggapan Bupati Bangkalan
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyayangkan adanya dugaan penolakan pasien tersebut. Ia meminta Dinas Kesehatan untuk meminta klarifikasi RSU terkait.
“Kalau memang ada tindakan yang merugikan masyarakat Bangkalan serta melanggar regulasi yang ada, biar ditindak secara tegas,” tuturnya.
Lukman juga mengingatkan adanya program Universal Health Coverage (UHC) untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis.
“Ingat, Bangkalan tetap UHC. Tidak ada masyarakat yang tidak terlayani. Makanya sering saya katakan kalau ada masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik, segera laporkan.”
Ia meminta seluruh fasilitas kesehatan di Bangkalan untuk mengutamakan pelayanan daripada administrasi.
