Penunjukan Wakil Bupati Pati sebagai Plt Bupati
Pemprov Jawa Tengah telah menunjuk Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati setelah Bupati Sudewo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan pemerintahan berjalan lancar dan tidak terganggu.
Penunjukan ini dilakukan setelah status hukum Bupati Sudewo menjadi jelas. KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan perangkat desa. Dengan penangkapan ini, Pemprov Jateng segera mengambil langkah cepat untuk menempatkan Risma Ardhi Chandra sebagai Plt Bupati Pati.
Penyerahan SK Plt Bupati Pati
Risma Ardhi Chandra menerima Surat Keputusan (SK) Plt Bupati Pati dari Plh Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. Penyerahan SK ini dilakukan di Ruang Paringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/1/2026) siang. Pengambilan SK ini dilakukan secara langsung oleh Taj Yasin yang datang dari Semarang.
Chandra mengatakan bahwa ia baru mengetahui tentang penangkapan Sudewo pada Senin pagi saat tiba di kantor Pemkab Pati. Ia menyebutkan bahwa informasi tersebut diperolehnya melalui media sosial. Sebelumnya, ia bertemu dengan Sudewo dalam kegiatan bersama pada Minggu (18/1/2026), yaitu kunjungan ke korban bencana di Desa Dukuhseti.
Langkah Konsolidasi Internal
Sebagai Plt Bupati Pati, Chandra mengatakan bahwa langkah pertamanya adalah melakukan konsolidasi internal secara menyeluruh. Ia berencana mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Pati untuk menegaskan kembali integritas sebagai pelayan masyarakat.
Chandra menekankan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam roda pemerintahan. Ia juga menginginkan komitmen dalam pakta integritas benar-benar meresap dalam budaya kerja aparatur sipil negara di Pati, bukan sekadar formalitas administratif.
“Kehormatan Pati ini adalah yang utama,” tegas dia. Ia meminta dukungan agar pakta integritas ini tidak hanya di dalam kertas tapi bisa kita yakini di hati. “Percayalah, pemerintahan baru ini bisa menjunjung tinggi integritas untuk kemajuan Kabupaten Pati.”
Komunikasi dengan DPRD
Untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik, Chandra juga berkomitmen terus menjalin komunikasi yang harmonis dengan pihak legislatif, yakni DPRD Kabupaten Pati. Ia menyampaikan bahwa alhamdulillah Pak Gubernur sudah menugaskan beberapa stafnya untuk mendukungnya.
Ia menyatakan bahwa situasi di Kabupaten Pati sangat berat dan amanah yang ia emban ini semoga bisa ia laksanakan dengan sebaik-baiknya. “Dan saya akan terus minta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Pati supaya situasi, kondisi Kabupaten Pati ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan menjadi kabupaten yang lebih maju lagi,” tambahnya.
Layanan Publik Tetap Berjalan
Sementara itu, Plh Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan pesan agar pergantian kepemimpinan di Kabupaten Pati ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, Pati tengah menghadapi bencana banjir.
Taj Yasin meminta seluruh jajaran pemerintahan, termasuk para camat, tetap semangat bekerja. “Dan alhamdulillah, laporan dari Pak Kapolres, dari Pak Plt Bupati, bahwa banjir yang semula ada di 12 kecamatan, saat ini sudah turun menjadi 6 kecamatan yang masih mengalami banjir.” Ia menegaskan bahwa ini juga harus kita pantau terus.
Mengenai masa jabatan Plt Bupati Pati, Taj Yasin menyebutkan bahwa SK penugasan ini berlaku selama satu tahun dengan evaluasi di pertengahan masa tugas. Menanggapi isu jual beli jabatan yang mencuat pasca-OTT oleh KPK, Taj Yasin memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan daerah di Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa telah menginstruksikan 35 bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menjunjung tinggi integritas. “Pakta integritas ini jangan hanya berhenti di kertas akan tetapi juga harus melekat ke dalam keseharian kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Taj Yasin. Dia pun meminta komitmen antikorupsi ini diteruskan ke tingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga unsur pemerintahan di level terendah.
