Ulang Tahun Kepulauan Babel, “Provinsi Wartawan”

Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) lahir pada tanggal 9 Februari 2001, yang sebenarnya merupakan hari ulang tahun ke-25 dari provinsi ini. Pada hari itu, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Soerjadi Soedirdja meresmikan Babel dengan pelantikan Drs H Amur Muchasyim SH sebagai pejabat gubernur. Acara peresmian dilengkapi dengan penekanan tombol yang menandai Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi.

Rakyat Babel merayakan momen penting ini dengan upacara meriah di Lapangan Merdeka dan ritual “nganggong akbar” di kediaman wali kota. Ratusan dulang berisi hidangan warna-warni disusun di halaman rumah dinas wali kota hingga melimpah ke sepanjang Jalan Merdeka. Namun, acara tersebut sempat terganggu karena Mendagri harus segera kembali ke Jakarta akibat situasi politik nasional yang tidak stabil.

Hari Pers Nasional dan Tanggal Bersejarah

Tanggal 9 Februari dipilih bukan hanya sebagai hari peresmian Babel, tetapi juga sebagai Hari Pers Nasional. Pemilihan tanggal ini dilakukan melalui lobi tingkat tinggi ke berbagai pihak demi menghormati peran wartawan dalam memperjuangkan pembentukan provinsi. Wartawan tidak hanya bertugas sebagai peliput, tetapi juga menjadi strategis dalam membangun jaringan politik dan opini publik.

Peran wartawan sangat besar dalam berbagai tahapan perjuangan, termasuk membuat draf RUU Babel, mengoordinasi anggota DPR, dan melakukan promosi melalui media cetak dan elektronik. Wartawan senior seperti Panda Nababan dan Eddy Jajang Jayaatmaja berperan sentral dalam membawa isu provinsi ke masyarakat luas.

Tim Bedepeng dan Perjuangan Politik

Tim Bedepeng, yang terdiri dari dua kelompok kerja, menjadi jantung pengendalian operasional perjuangan. Kelompok pertama fokus pada proposal dan kajian strategis, sementara yang kedua menangani promosi dan komunikasi politik. Anggota tim ini sebagian besar adalah putra daerah yang tinggal di Jakarta dan memiliki latar belakang wartawan.

Draf RUU Babel dibuat oleh empat wartawan, yaitu Emron Pangkapi, Usmandi Andeska, Safari ANS, dan Heril Andersen. Mereka berhasil mendapatkan dukungan 80 anggota DPR lintas fraksi. Selain itu, tim ini juga menginisiasi kunjungan ke Bangka Belitung sebanyak 12 kali, termasuk kunjungan dari anggota DPR, Komisi II, dan pimpinan DPR.

Peran Wartawan dalam Pembentukan Provinsi

Wartawan senior Panda Nababan, yang juga anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, menjadi “pendobrak” dalam debat pembentukan provinsi. Ia ditunjuk sebagai ketua Pansus RUU Babel karena kepemihakannya yang tegas. Sementara itu, Darmansyah Husein, satu-satunya anggota DPR RI dari Babel, menjadi ketua Panja RUU.

Kehadiran Panda Nababan di DPR didorong oleh persahabatan dengan para wartawan yang bekerja di harian Prioritas/Media Indonesia. Keakraban ini memudahkan mereka memahami latar belakang perjuangan.

Peristiwa Penting dan Kegagalan

Pembentukan Provinsi Babel berlangsung dalam suasana euforia reformasi. Di masa awal reformasi, Banten, Kepulauan Babel, dan Gorontalo lahir, diikuti oleh tiga provinsi lainnya. Proses pembahasan UU mencapai puncaknya di era Presiden Abdurrahman Wahid, dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan Perundangan.

Sidang Paripurna DPR untuk ketok palu pembentukan Babel dijadwalkan pada 17 November 2000. Namun, rencana ini batal akibat sidang kabinet dadakan. Ribuan warga Babel yang sudah tiba di Jakarta harus kecewa karena acara tidak berlangsung. Akhirnya, sidang paripurna dilaksanakan pada 21 November 2000.

Monumen “Ketuk Palu”

Monumen “Ketuk Palu” kini berdiri di Sungailiat, diresmikan pada 11 Februari 2023. Monumen ini menjadi simbol perjuangan dan mengenang peranan tokoh sentral pembentukan Babel, yaitu alm. Dr Ir H Eko Maulana Ali Suroso, MSc.

Undangan dan Pengesahan UU

Setelah RUU Babel diundangkan pada 4 Desember 2000, perjuangan beralih kepada isu penetapan pejabat gubernur. Kami dari Tim Pokja bersama Drs Ahmad Rusdi berusaha agar pejabat gubernur jatuh kepada Sekjen Depdagri Amur Muhasyim SH. Alasannya adalah Pak Amur telah banyak membantu kelancaran proses perjuangan.

Pada Februari 2001, Kepres tentang penunjukan pejabat Gubernur Babel keluar. Kami mengusulkan pelantikan di hari Jumat berkah tanggal 9 Februari 2001. Namun, situasi politik nasional yang tidak stabil menyebabkan beberapa alternatif, seperti pelantikan oleh Mendagri di Jakarta atau Menteri Yusril Ihza Mahendra sebagai Mendagri ad-intreem.

Peresmian yang Terburu-buru

Pada 7 Februari 2001, undangan peresmian sudah beredar. Kota Pangkal Pinang berhias, lapangan Merdeka ditata, dan umbul-umbul terpasang. Namun, pengumuman Presiden Abdurrahman Wahid yang memberhentikan Yusril Ihza Mahendra dari jabatan Menteri Hukum dan Perundangan membuat salah satu alternatif pupus.

Akhirnya, peresmian dilakukan oleh Mendagri Soerjadi Soedirdja secara tergesa-gesa dalam upacara kurang dari 1 jam. Mendagri segera bergegas ke bandara karena situasi politik nasional yang genting.

Mengenang Para Pejuang

Catatan tentang peran wartawan dalam perjuangan ini terpaksa saya beberkan karena para pejuang sejati itu kini terpinggirkan dalam sejarah. Nama-nama mereka tidak pernah ada dalam SK Presedium.

Dirgahayu Provinsi Kepulauan Babel. Dirgahayu Provinsi Wartawan.