Strategi Baru Uni Eropa untuk Meningkatkan Pertahanan Drone
Uni Eropa sedang mempercepat langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan pertahanan drone setelah beberapa pelanggaran wilayah udara terjadi sepanjang 2025. Rencana ini menekankan pentingnya kerja sama antar negara anggota, karena jaringan keamanan drone di Eropa masih belum merata.
Pada Rabu (11/02), Komisioner bidang Kedaulatan Teknologi, Transportasi, dan Urusan Dalam Negeri mempresentasikan strategi baru di Straßburg. Tujuan utamanya adalah meningkatkan ketahanan dan kerja sama antarnegara anggota. Serangkaian insiden pelanggaran wilayah udara oleh drone dan balon asing di seluruh UE sepanjang 2025 telah menambah urgensi kebijakan ini. Pada September 2025, gelombang drone Rusia yang tidak biasa memasuki wilayah udara Polandia dan berhasil ditembak jatuh oleh militer. Di Denmark, sejumlah bandara sempat ditutup sementara setelah drone tak dikenal terdeteksi di atas area tersebut.
Strategi Baru untuk Drone dan Anti-Drone di UE
Dalam rencana baru ini, Komisi Eropa ingin memperkuat kemampuan Eropa dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons aktivitas drone berbahaya. Fokus utama mencakup peningkatan koordinasi antarnegara anggota, penguatan sistem deteksi drone, serta pengetatan aturan bagi drone sipil. Beberapa proposal meliputi pembentukan pusat keunggulan anti-drone, peningkatan alat pelacakan dan penilaian risiko, serta pengadaan bersama teknologi anti-drone. Rencana ini juga mendorong industri drone Eropa untuk meningkatkan produksi dan inovasi teknologi. Selain itu, strategi tersebut bertujuan memperdalam koordinasi antara aktor sipil dan militer guna melindungi infrastruktur kritis dan perbatasan.
Menurut Komisioner UE untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, ancaman hibrida yang melibatkan drone sering terjadi di sekitar infrastruktur sipil seperti bandara, pelabuhan, atau fasilitas energi. “Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menggabungkan berbagai tindakan dan memastikan sektor swasta, otoritas sipil, serta militer bekerja bersama,” ujarnya. “Dengan begitu kita benar-benar dapat mengidentifikasi, mendeteksi, dan jika perlu, menetralkan drone tersebut.”
UE Semakin Terlibat dalam Keamanan
Strategi baru ini melanjutkan upaya yang sudah berjalan. Namun, menurut Chris Kremidas-Courtney, peneliti tamu senior di European Policy Center, kebijakan ini juga menandai fokus yang lebih kuat pada kebijakan keamanan. “Ini rencana yang serius. Uni Eropa kini semakin terlibat dalam pertahanan dan keamanan,” katanya kepada DW. Ia menambahkan, rencana membangun kapasitas komando dan kendali Eropa yang berdaulat untuk melacak dan menangani drone di kawasan menunjukkan tingkat ambisi yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sebagian besar dokumen strategi masih bersifat regulatif ketimbang operasional. “Banyak bahasanya berkaitan dengan penilaian risiko dan skema sertifikasi,” ujar Kremidas-Courtney, seraya menilai UE masih beroperasi dalam zona nyaman regulasinya.
Ancaman Hibrida Mempercepat Langkah
Menurut Kremidas-Courtney, insiden pelanggaran wilayah udara pada 2025 mempercepat momentum politik. “Melihat drone terbang di sekitar bandara (UE) menambah urgensi isu pertahanan drone,” katanya. Namun, ia berpendapat Eropa pada akhirnya memang akan bergerak ke arah ini, mengingat perang drone dan taktik hibrida kini menjadi elemen sentral dalam ancaman keamanan modern.
Lanskap yang Terfragmentasi
Kemampuan pertahanan drone di Eropa masih belum merata. “Prancis, Jerman, Polandia, Swedia memiliki kemampuan yang sangat baik. Yunani juga punya kapasitas yang kuat untuk melindungi lokasi tertentu dari drone,” kata Kremidas-Courtney. “Tetapi sebagian besar negara anggota belum memiliki cukup sensor. Kita juga kekurangan sistem penembak untuk menjatuhkan drone musuh.”
Strategi baru ini bertujuan menutup sebagian kesenjangan tersebut, meskipun banyak langkahnya bergantung pada partisipasi sukarela negara anggota. Berbagi informasi menjadi elemen kunci. “Kita harus mampu berbagi informasi jika terjadi insiden semacam itu,” kata Virkkunen. Rencana tersebut mencakup latihan keamanan drone tingkat Eropa setiap tahun guna menguji koordinasi lintas batas secara praktis.
Tekanan untuk Mempercepat Pertahanan
Strategi ini muncul ketika UE dan NATO meningkatkan upaya pertahanan secara lebih luas. Ketidakstabilan global dan perubahan aliansi menekan Eropa untuk bergerak lebih cepat dalam bidang pertahanan, sesuatu yang selama ini tidak selalu menjadi ciri khas blok tersebut. “Jika kita tidak bergerak cukup cepat, dalam dua atau tiga tahun kita mungkin akan berharap bisa bergerak jauh lebih cepat,” peringatan Kremidas-Courtney.
Komisioner UE untuk Urusan Dalam Negeri, Magnus Brunner, mengakui hal itu dalam presentasi pada Rabu (11/02). “Kita sering kali terlalu lambat dan terkejut oleh ancaman drone,” ujar Brunner. “Kita harus bekerja sama untuk memanfaatkan drone sebagai keunggulan strategis, karena kita memiliki teknologi dan sumber daya untuk melakukannya.”
Pada saat yang sama, Komisi berharap rencana baru ini dapat mendorong produsen drone Eropa, seiring negara anggota didorong meningkatkan produksi drone dan teknologi anti-drone. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kembali menguatnya pertanyaan tentang ketergantungan pada Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump, penguatan kemampuan drone Eropa dipandang sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas menuju otonomi strategis.
