JAKARTA — Isu mengenai pencapaian lifting minyak pada tahun 2025 kembali menjadi perbincangan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan adanya keraguan dari sejumlah anggota DPR dan menteri terhadap realisasi produksi minyak nasional.
Pemerintah mencatat bahwa realisasi lifting minyak pada tahun 2025 mencapai 605.300 barel per hari (bph), sedikit di atas target APBN yang ditetapkan sebesar 605.000 bph. Angka ini menarik perhatian karena menjadi kenaikan pertama setelah bertahun-tahun tren produksi minyak cenderung menurun.
Bahlil menyampaikan bahwa ada pihak yang meragukan capaian tersebut karena tidak ada temuan sumur besar baru pada tahun 2025. Ia menegaskan bahwa kenaikan lifting dilakukan melalui strategi optimalisasi produksi lapangan eksisting, termasuk penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), pengaktifan sumur idle, serta percepatan proyek Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah memiliki Plan of Development (POD).
Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak segan untuk mencabut izin KKKS yang tidak menunjukkan progres produksi. Salah satu contoh adalah peningkatan produksi oleh ExxonMobil, yang meningkat dari 150.000 menjadi 180.000 barel per hari.
DPR Soroti Perbedaan Data
Di parlemen, pernyataan Bahlil menuai tanda tanya. Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, menyoroti paparan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, yang menyebut kenaikan lifting 2025 sebagai yang pertama setelah bertahun-tahun turun. Cornelis mempertanyakan konsistensi pernyataan pemerintah, terutama terkait syarat kenaikan lifting.
“Menkeu bilang lifting bisa naik jika ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penambahan sumur baru? Jadi perbedaan data ini membuat kami bingung,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI.
Senada dengan Cornelis, anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra meminta transparansi data lifting dan pendapatan negara dari sektor migas agar tidak terjadi kesalahan komunikasi antar-lembaga.
Target Lifting 2026
Di sisi lain, Menteri Bahlil mengaku pesimistis lifting minyak Indonesia bisa kembali ke level 1,6 juta barel per hari (bph) seperti sebelum era reformasi. Ia berseloroh bahwa pencapaian lifting minyak 1,6 juta bph pada 2026 hanya bisa terjadi “jika ada mukjizat Tuhan”.
Realisasi lifting minyak pada 2025 tercatat sebesar 605.300 bph. Bahlil mengatakan bahwa ia lebih realistis menargetkan lifting minyak Indonesia berada di kisaran 800.000–900.000 bph pada 2029, seiring keterbatasan potensi sumur yang tersedia.
Namun demikian, ia menekankan bahwa fokus utama saat ini bukan sekadar angka lifting, melainkan menyeimbangkan produksi dan konsumsi BBM dalam negeri. Salah satu langkah strategis adalah implementasi E10, yaitu bensin campur bioetanol 10%, untuk menekan impor BBM.
Strategi Swasembada Energi
Pemerintah juga mendorong swasembada energi agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor. Sejumlah solusi tengah dipersiapkan, mulai dari pencampuran BBM dengan bahan baku nabati hingga pengembangan Kilang Balikpapan melalui Refinery Development Master Plan (RDMP). Kilang raksasa ini dinilai mampu memproduksi solar dan bensin dalam jumlah besar.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah harus memanfaatkan keunggulan kompetitif secara optimal, terutama dalam hal kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian.
Langkah-Langkah Strategis
Beberapa langkah strategis yang ditempuh pemerintah antara lain:
Penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak dari lapangan eksisting.
Pengaktifan sumur idle yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Percepatan proyek KKKS yang sudah memiliki Plan of Development (POD).
Implementasi E10 sebagai bagian dari upaya menekan impor BBM.
* Pengembangan kilang Balikpapan melalui RDMP untuk meningkatkan kapasitas produksi BBM dalam negeri.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memperkuat posisi Indonesia dalam sektor energi, sekaligus menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi BBM dalam negeri.
