JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia berharap besar pada hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya terkait penurunan tarif resiprokal. Harapan ini muncul karena sejumlah tantangan yang dihadapi oleh industri pemintalan dan tekstil nasional dalam bersaing di pasar internasional.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan bahwa meskipun pasar Amerika Serikat merupakan pasar strategis, beban tarif yang tinggi membuat produk lokal kesulitan untuk bersaing dengan produk dari negara lain yang mendapatkan perlakuan lebih kompetitif.
Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan kepada Bisnis bahwa penurunan tarif resiprokal menjadi satu-satunya jalan agar industri pemintalan Indonesia dapat kembali kompetitif di Negeri Paman Sam.
“Kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing, meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” kata Redma pada Selasa (17/2/2026).
Namun, realisasi penurunan tarif bukanlah hal yang mudah. AS meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas dari Negeri Paman Sam sebagai syarat untuk menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%. Permintaan ini menjadi dilema, karena saat ini tingkat utilisasi industri pemintalan Indonesia masih di bawah 50%, sehingga kemampuan untuk menyerap kapas tambahan sangat terbatas.
Data APSyFI mencatat bahwa sebelum pandemi Covid-19, total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan setengahnya berasal dari AS. Namun, tren impor sejak 2022 terus menurun, dan pada 2025 total impor tercatat hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari AS tinggal 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan lesunya aktivitas produksi di sektor pemintalan dalam beberapa tahun terakhir.
“Selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor kapas kita dari AS bisa naik,” jelas Redma.
Tekanan terhadap industri tidak hanya datang dari kapas, tetapi juga dari membanjirnya produk impor yang diduga dijual dengan praktik dumping, baik dalam bentuk kain maupun benang. Kondisi ini menekan pasar domestik dan menggerus permintaan terhadap produk lokal.
“Utilisasi pemintalan tidak mungkin bisa naik selama barang-barang impor dumping masih membanjiri pasar domestik. Karena kebutuhan utama industri hanyalah pasar dan persaingannya yang fair,” tambah Redma.
Ketergantungan Industri pada Diplomasi Perdagangan
Industri tekstil nasional kini bergantung pada kemampuan pemerintah dalam diplomasi perdagangan. Keberhasilan pertemuan Prabowo–Trump berpotensi membuka jalan bagi tarif lebih rendah dan akses pasar yang lebih kompetitif.
APSyFI berharap upaya diplomasi tidak hanya fokus pada penurunan tarif, tetapi juga diiringi pembenahan di dalam negeri: perlindungan pasar yang memadai, persaingan usaha yang adil, dan dukungan terhadap peningkatan kapasitas produksi.
Namun, seperti disoroti pengamat perdagangan, ketergantungan industri pada satu pasar — AS — juga membuat sektor ini rentan. Peneliti CSIS, Yoshe Rizal Damuri, menekankan pentingnya diversifikasi pasar agar industri tidak terhenti ketika terjadi perubahan kebijakan tarif atau regulasi di AS.
“Pesaing kita tidak selalu lebih murah, tetapi mereka bisa diuntungkan oleh tarif preferensial dan aturan perdagangan yang jelas,” kata Yoshe.
Keunggulan negara lain, seperti Vietnam, terletak pada akses pasar melalui perjanjian dagang bebas yang memberikan tarif lebih kompetitif, sementara Indonesia masih menghadapi tarif yang tinggi, sehingga daya saingnya relatif tertinggal.
Sektor Alas Kaki Tertekan
Fenomena serupa juga terjadi pada industri alas kaki. Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan porsi sekitar 40% dari total ekspor, dan kenaikan tarif resiprokal mengancam daya saing produk Indonesia.
Ketua Bidang Perdagangan & Perundingan Internasional Aprisindo, Devi Kusumaningtyas, menyebut tarif masuk untuk alas kaki Indonesia ke AS sudah sangat tinggi, yakni 7%-35%, dan bertambah 19% akibat tarif resiprokal.
“Dengan tambahan tarif tersebut, total bea masuk bisa melonjak tajam dan membebani struktur biaya produsen,” ujarnya.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi tarif tidak hanya penting bagi tekstil, tetapi juga bagi sektor manufaktur lain yang tergantung pada pasar AS.
Kalangan dunia usaha menilai kepastian kebijakan menjadi faktor utama untuk memulihkan kepercayaan investor. Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah dan pelaku usaha. Forum dialog, termasuk pertemuan langsung dengan Presiden, memberi ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan hambatan sekaligus menawarkan solusi.
“Kita juga sampaikan hambatan di lapangan namun juga memberikan solusinya,” ujar Sanny.
