Gubernur Papua Tengah Perintahkan Tim Harmonisasi Konflik Kapiraya Kunjungi Lokasi

Penyelesaian Konflik Sosial di Distrik Kapiraya

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley menggelar pertemuan khusus untuk membahas penyelesaian konflik yang terjadi di Distrik Kapiraya. Pertemuan ini dilakukan dengan melibatkan beberapa kepala daerah seperti Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, serta Bupati Mimika Johannes Rettob yang hadir secara virtual.

Pertemuan yang dipimpin oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah, dr Silwanus Soemoele, berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah di Kawasan Bandara Lama Nabire, Jalan Sisingamangaraja, Distrik Nabire pada Jumat (20/2/2026) malam. Dalam pertemuan tersebut, gubernur memerintahkan tiga bupati untuk segera mengutus tim harmonisasi guna meredam konflik sosial antarsuku di Distrik Kapiraya.

Langkah yang Diambil

Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa tiga bupati harus bertemu di Timika pada hari Senin (23/2/2026). Setelah itu, mereka akan bersama-sama menuju Distrik Kapiraya untuk melakukan pemeriksaan langsung di lokasi. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya penyelesaian konflik yang telah berlangsung sejak Februari 2026.

Konflik ini berakar pada sengketa tapal batas adat antara suku Kamoro dan suku Mee. Selain itu, perebutan sumber daya alam seperti tambang emas ilegal juga menjadi faktor pemicu bentrokan. Akibat dari konflik ini, korban jiwa, pembakaran rumah, serta krisis pangan dan obat-obatan bagi warga sipil terjadi karena terhentinya akses logistik.

Proses Mediasi dan Koordinasi

Gubernur juga meminta agar rapat koordinasi lanjutan difasilitasi oleh Pemkab Mimika. Oleh karena itu, ia meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob segera melayangkan undangan resmi, mempertemukan tim dari Deiyai dan Dogiyai di Kota Timika. Selain itu, semua pejabat terkait dan tim harmonisasi gabungan usai pertemuan di Timika akan bertolak ke Distrik Kapiraya pada Selasa (24/2/2026).

Transportasi menuju lokasi, baik jalur laut maupun udara, sudah disiapkan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan akan menerbitkan surat akses penerbangan khusus. Langkah cepat dan terkoordinasi ini sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat.

Pentingnya Pembongkaran Akar Masalah

Menurut Meki Fritz Nawipa, penyelesaian konflik Kapiraya tidak bisa dilakukan secara serampangan. Ia menekankan bahwa pangkal persoalan mesti dibongkar dari akarnya, yaitu penetapan tapal batas adat. Ini akan menjadi dasar rekonsiliasi yang sesungguhnya.

“Apapun ceritanya harus dibuat tapal adat dulu,” tegasnya. Ia juga memberi instruksi khusus mengenai siapa yang boleh terlibat. Hanya tokoh-tokoh asli yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah Kapiraya yang harus dilibatkan dalam proses mediasi. Masyarakat dari luar wilayah tersebut diminta menjaga jarak, tetap netral.

Peran Pemerintah sebagai Mediator

Pemerintah dan tim harmonisasi, jelas Gubernur, hanya sebatas mediator. Keputusan terkait batas wilayah adat dan hak ulayat sepenuhnya di tangan masyarakat setempat melalui musyawarah. Apresiasi tinggi disampaikan Meki kepada tiga kabupaten yang telah sigap membentuk tim harmonisasi.

Baginya, ini sinyal awal positif menuju penyelesaian konflik berlarut-larut ini. Sebuah harapan damai untuk Distrik Kapiraya yang kini menanti kejelasan batas dan kebersamaan.

Dampak Konflik Sosial

Adapun konflik sosial tersebut dipicu perebutan hak ulayat (tapal batas adat) yang diperparah dengan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah tersebut. Akhirnya bentrok antara kelompok masyarakat suku Kamoro dan suku Mee tak bisa dihindarkan lagi.

Bentrok ini menimbulkan dampak yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, salah satunya Pendeta Neles Peuki. Rumah warga dan fasilitas umum dibakar, memicu pengungsian, serta menyebabkan kelangkaan pangan dan obat-obatan. Selain itu, akses ke wilayah tersebut terhambat, bahkan pasokan logistik melalui pesawat perintis sempat terhenti, menciptakan situasi bencana kemanusiaan.

Upaya Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta kabupaten terkait (Mimika, Deiyai, Dogiyai) tengah berupaya melakukan mediasi dan menyelesaikan konflik melalui pendekatan adat.