Mewujudkan Masa Depan Papua Tengah, Nawipa-Geley Hadirkan Pendidikan Gratis dan SSH

Evaluasi Kinerja Pemprov Papua Tengah dalam Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wagub

Talkshow yang digelar oleh Biro Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menjadi momen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir. Acara ini diselenggarakan di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada Jumat (20/2/2026) pagi pukul 09.00 WIT. Talkshow ini bertujuan untuk membedah kinerja Pemprov Papua Tengah sejak dilantiknya Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur (Wagub) Deinas Geley pada 20 Februari 2025 hingga saat ini.

Acara ini dipandu oleh jurnalis senior sekaligus mantan wartawan Harian Tempo dan mantan Pemimpin Redaksi Metro TV, Andy Froles Noya. Dalam talkshow tersebut, topik-topik utama seperti pendidikan dan kesehatan, ekonomi, bisnis dan investasi, serta pembangunan infrastruktur daerah dibahas secara mendalam. Selain itu, acara juga menyentuh isu penting seperti penyediaan lapangan pekerjaan melalui berbagai program pemerintah atau keputusan gubernur.

Pendidikan sebagai Kunci Pembangunan

Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa kunci pembangunan bangsa hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Ia memberikan bukti nyata dengan menggratiskan biaya pendidikan di tingkat SMP, SMA, dan SMK bagi seluruh warga di Papua Tengah tanpa memandang unsur suku, ras, agama, dan antar golongan. “Ini mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, bagi semua. Baik itu orang Papua maupun non-Papua di Provinsi ini,” ujarnya.

Untuk mengatasi kendala keamanan dan akses di wilayah konflik, pemerintah membangun boarding school di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Nabire. Sekolah unggulan ini memiliki filosofi khusus, yaitu membina anak-anak yang dianggap tertinggal sejak dini hari pukul 04.00 WIT untuk membangun karakter, disiplin, dan harapan baru.

Peran Wagub dalam Pembangunan SDM

Wagub Deinas Geley memberikan penekanan mendalam mengenai esensi dari pembangunan SDM. Menurutnya, pendidikan adalah sesuatu yang memberikan daya tarik bagi suatu daerah untuk maju. “Jadi, ibaratnya itu bahwa dimana pendidikan belum ada disana belum ada daya pikat. Tapi kalau di tengah masyarakat pendidikan itu ada, di situ muncul daya pikat luar biasa,” ujar Deinas.

Ia juga memuji komitmen Gubernur Meki Nawipa yang konsisten antara ucapan dan tindakan. “Saya akui Gubernur saya ini sangat luar biasa. Apa yang kita pernah bicarakan sebelumnya, kini sudah ditanam di juklak dan juknis,” tuturnya.

Program Prioritas: Sekolah Sepanjang Hari (SSH)

Salah satu program prioritas yang dibahas adalah Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Menurut Gubernur Meki Nawipa, konsep ini melengkapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah pusat dengan pendekatan kearifan lokal. Di SSH, sekolah menyediakan segalanya, termasuk sanitasi dan kebersihan siswa dengan handuk dan sabun untuk mandi di sekolah guna memastikan mereka bersih dan sehat.

“Gizi dan perlindungan, dengan makan tiga kali sehari dan aktivitas hingga sore hari, siswa terhindar dari pengaruh negatif jalanan. Ekonomi lokal, program ini memberdayakan mama-mama Papua sebagai penyedia konsumsi menciptakan lapangan kerja di tingkat akar rumput,” jelas Meki.

Kontribusi Pakar Pendidikan

Pakar pendidikan Profesor Agus Sumule menambahkan bahwa SSH tidak membebani guru reguler karena pemerintah menyiapkan Guru Pendamping khusus untuk literasi, numerasi, dan pendidikan karakter di sore hari. “Program ini pun telah menunjukkan hasil nyata di beberapa titik seperti Sorong Selatan dan kini mulai meluas di wilayah Papua Tengah,” pungkasnya.

Optimisme di Tengah Tantangan

Meski tantangan geografis dan keamanan di wilayah Puncak dan Intan Jaya masih membayangi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Nurhaidah Meki Nawipa mengungkapkan optimisme tinggi. “IPM kita naik 0,2 poin secara signifikan dalam satu tahun ini. Ini bukan hal mudah tapi kami buktikan bahwa itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Keberhasilan program SSH ini dikonfirmasi langsung oleh Fince Florentina Revasy, atau akrab disapa Ibu Guru Flo, seorang guru pendamping yang bertugas di wilayah pesisir. Dalam sesi tanya jawab, Flo mematahkan kekhawatiran bahwa program ini membebani tenaga pendidik. “Kami sebagai guru pendamping melanjutkan kegiatan setelah jam reguler selesai. Jadi, tidak mengganggu tugas guru pagi,” jelas Flo.

Dampak Nyata dan Semangat Belajar

Dampak nyata dari penyediaan makan tiga kali sehari dan fasilitas sekolah ATK hingga Alkitab ternyata sangat luar biasa. “Terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan yang sudah memberikan buku bacaan, buku tulis, ATK, dan juga Alkitab. Jadi anak-anak punya semangat untuk belajar. Dan terima kasih juga karena anak-anak diberikan makan tiga kali sehari, itu mendukung mereka untuk setiap hari datang ke sekolah,” lanjutnya.

“Jujur, kadang kami guru agak terlambat, tapi anak-anak sudah datang duluan saking semangatnya. Mereka merasa di sekolah itu ada yang mereka dapatkan. Orang tua pun merasa tenang karena anak-anak mereka dijamin oleh pemerintah dari pagi sampai sore,” tutup Flo penuh haru.

Kesimpulan dan Langkah Ke Depan

Talkshow ini mengupas tuntas capaian pemerintahan selama setahun pertama dengan fokus pada realisasi program-program prioritas. Pembahasan mencakup arah kebijakan strategis hingga tahun 2029, termasuk hambatan birokrasi yang masih mengganjal di lapangan. Forum ini berupaya memastikan bahwa langkah percepatan pembangunan di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) tetap berada pada jalur yang benar.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIT ini mempertemukan para pengambil kebijakan dengan berbagai pemangku kepentingan secara langsung. Seluruh bupati dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah hadir untuk mensinkronkan program daerah dengan visi besar gubernur. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala instansi teknis turut memberikan laporan akuntabilitas kinerja mereka. Kehadiran unsur Forkopimda dan Sekretaris Daerah memperkuat legitimasi forum ini sebagai rujukan evaluasi tahunan pemerintah provinsi.