Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur: Penjelasan dan Kontroversi
Polemik pengadaan mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan publik. Isu ini tidak hanya menyangkut biaya kendaraan, tetapi juga menciptakan perdebatan mengenai gaya hidup gubernur dan keluarganya, termasuk tudingan dinasti politik.
Sudarno, anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan mobil tersebut. Ia menegaskan bahwa kendaraan mewah ini bukan sekadar simbol status, melainkan alat yang diperlukan untuk mendukung mobilitas gubernur di lapangan. Mobil ini juga dirancang khusus untuk menerima tamu resmi negara, seperti pejabat kementerian hingga anggota DPR RI.
“Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling di dalam kota,” ujarnya.
Menurut Sudarno, kebutuhan akan mobil ini adalah bagian dari upaya memperkuat kinerja gubernur secara profesional. Pemerintah provinsi berharap masyarakat dapat memahami urgensi pengadaan kendaraan operasional tersebut.
Spesifikasi Teknis dan Keputusan tentang Hybrid
Sudarno menjelaskan bahwa gubernur tidak terlibat langsung dalam penentuan spesifikasi teknis kendaraan. Detail seperti kapasitas mesin atau model kendaraan merupakan ranah dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Gubernur tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC atau model apa. Itu teknis di bawah. Beliau menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek,” katanya.
Kendaraan yang direncanakan adalah jenis hybrid. Pemilihan opsi ini didasarkan pada kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata di semua wilayah. “Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya.
Hingga kini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan. Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan.
“Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya.
Tanggapan terhadap Kritik Anggaran Jalan
Mengenai kritik yang menyebut dana Rp 8,5 miliar lebih baik dialihkan untuk perbaikan jalan, Sudarno menilai perbandingan tersebut tidak sepadan. Ia menyebut biaya pembangunan 1 kilometer jalan bisa mencapai Rp 13 miliar, sehingga angka Rp 8,5 miliar belum cukup untuk membiayai 1 kilometer penuh.
Ia meminta publik melihat angka tersebut dalam konteks APBD Kalimantan Timur yang mencapai Rp 31,4 triliun. Selain itu, Sudarno juga mengungkapkan bahwa gubernur sebelumnya sempat menolak rencana sewa helikopter senilai Rp 24 miliar per tahun.
“Itu sewa, bukan beli. Rp 2 miliar per bulan, kali 12 jadi Rp 24 miliar. Pak Gubernur tidak setuju itu. Daripada sewa mahal tiap bulan, lebih baik tidak usah,” ujarnya.
Sorotan Gaya Busana Istri Gubernur
Selain mobil dinas, gaya busana istri gubernur, Sarifah Suraidah, turut menjadi perbincangan warganet. Video Sarifah saat menyapa pedagang dengan pakaian klasik dan perhiasan mencolok dinilai kontras dengan kondisi masyarakat.
Namun, Sudarno meminta publik tidak menyeret ranah personal. Ia menyebut gaya berpakaian tersebut sudah ada jauh sebelum suaminya menjabat sebagai gubernur. “Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini,” ujarnya.
Sudarno menambahkan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang sudah mapan sejak lama. Ia berharap kritik publik lebih diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintah.
Penutup
Pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Sudarno menyebut masukan publik sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. “Kami berterima kasih atas kritik. Itu vitamin bagi pemerintah,” ujarnya.
