JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menghadapi skenario terburuk akibat konflik di kawasan Teluk. Usulan ini muncul sebagai langkah antisipasi jika situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia, yang berpotensi membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebihi angka tiga persen.
Menurut Airlangga, jika konflik di kawasan tersebut terus berlanjut, maka defisit APBN sebesar tiga persen akan sulit dipertahankan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan serupa pernah diterapkan selama masa pandemi Covid-19, dan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan perppu dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting.
“Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat pandemi. Nah, ini beberapa faktor yang perlu masuk dalam perppu yang kita persiapkan, termasuk timing. Ini menjadi keputusan politik Pak Presiden,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026) sore WIB.
Airlangga kemudian merinci usulan isi perppu yang dapat dibuat oleh pemerintah. Hal ini merujuk pada kebijakan yang pernah diterapkan selama pandemi.
- Pertama, penerimaan negara akan mendapatkan insentif darurat pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor yang terdampak. Insentif ini tidak mengubah undang-undang pajak.
- Kedua, bea masuk impor akan dilepas untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap berjalan lancar.
- Ketiga, penundaan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat energi.
- Selain itu, ada potensi pendapatan tambahan dari PNBP migas dan komoditas lainnya. Harga crude palm oil (CPO), nikel, emas, dan tembaga cenderung naik bersamaan dengan harga BBM. Dengan demikian, pemerintah bisa mengenakan pajak tambahan.
Dengan adanya perppu, Airlangga meyakini pemerintah akan memiliki fleksibilitas lebih besar. “Dengan perppu ini, pemerintah langsung punya fleksibilitas untuk perubahan. BLT energi bisa dilanjutkan, sosial darurat juga bisa ditambahkan melalui perpres, dan penerbitan SBN bisa jalan menggunakan SAL (saldo anggaran lebih),” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, Airlangga memaparkan tiga skenario imbas perang terhadap keuangan negara jika konflik antara Iran dan Israel serta Amerika Serikat berlarut hingga 10 bulan. Dari tiga skenario tersebut, skenario terburuk memproyeksikan defisit APBN bisa melampaui empat persen.
“Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga minyak mentah dunia sebesar 115 dolar AS per barel, kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, imbal hasil surat berharga (SBN) 7,2 persen, defisitnya mencapai 4,06 persen,” kata Airlangga kepada Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah agar tetap waspada menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Ia menegaskan bahwa meskipun Indonesia berada dalam kondisi relatif aman, pemerintah tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan terburuk yang dapat berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi nasional.
“Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan. Kita Alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.
Prabowo menyampaikan bahwa banyak negara telah melakukan langkah-langkah dalam menghadapi kondisi global saat ini. Ia meminta jajarannya untuk melakukan kajian lebih lanjut perihal efisiensi.
“Seolah-olah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu pandemi. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah,” ujarnya.
“Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2 sampai 3 tahun kita akan sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” kata Prabowo melanjutkan.
Selain itu, Prabowo juga berharap pemerintah di bawah kepemimpinannya akan selalu menjaga agar defisit keuangan tidak bertambah di tengah situasi saat ini. “Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balance budget itu paling ideal dan itu saya kira kita bisa lakukan,” katanya.
Terkait cadangan BBM, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah sudah memiliki rencana terkait akselerasi ketersediaan BBM. Dia mengingatkan jajarannya untuk terus melakukan langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi situasi saat ini, seperti penghematan konsumsi BBM.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman, kita bersyukur kita aman. Tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” ucap Prabowo.
Menutup arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja bagi kepentingan rakyat dengan mengedepankan persatuan di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Dia menegaskan bahwa kesetiaan kepada bangsa harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pemerintah.
