Protes PPPK Paruh Waktu di Salatiga atas THR yang Tidak Sesuai Harapan
Pada Jumat (13/3/2026), ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kota Salatiga menggelar aksi protes di kantor DPRD setempat. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima, dinilai sangat rendah dan tidak sesuai harapan. Aksi ini menunjukkan ketidakpuasan para pegawai yang sudah lama mengabdi dalam posisi sebagai Tenaga Harian Lepas (THL).
Masalah THR yang Menjadi Sorotan
Menurut Ketua Paguyuban PPPK Paruh Waktu Salatiga, Syarif Basrowi, THR yang diterima oleh para pegawai hanya berkisar pada angka Rp 422.000. Hal ini disebabkan oleh perhitungan masa kerja yang dianggap baru dimulai sejak Januari 2026. Dengan demikian, THR dihitung berdasarkan 2 bulan masa kerja, yaitu 2 dari 12 kali gaji pokok.
Syarif menjelaskan bahwa kondisi ini membuat para pegawai merasa tidak dihargai meskipun telah bekerja selama puluhan tahun. Ia sendiri sudah bekerja selama 13 tahun di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), namun dalam administrasi PPPK, masa kerjanya hanya tercatat dua bulan.
Sebanyak 960 orang PPPK Paruh Waktu di Kota Salatiga mengalami hal serupa. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan khusus agar dapat menerima THR setara satu kali gaji pokok tanpa melihat status administratif yang baru tersebut.
Tanggapan dari DPRD Kota Salatiga
Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menyatakan prihatin terhadap situasi yang dialami para pegawai. Menurutnya, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk THR secara penuh. Namun, aturan dari pemerintah pusat menjadi kendala.
Besaran THR tahun ini wajib mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, yang menetapkan bahwa besaran tunjangan didasarkan pada masa kerja administratif. Karena status PPPK Paruh Waktu baru resmi sejak Januari 2026, mereka hanya berhak atas 1/6 dari total gaji.
Dance menilai regulasi pusat kurang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, terutama bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Untuk meringankan beban ekonomi pegawai menjelang Lebaran, pemerintah daerah mengajukan percepatan pencairan gaji bulanan.
Masalah Serupa di Kabupaten Pasangkayu
Selain di Salatiga, masalah serupa juga dialami PPPK di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Para pegawai ini belum mendapatkan gaji selama tiga bulan, sementara THR 2026 juga belum cair. Keluhan ini muncul setelah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memastikan belum dapat merealisasikan pembayaran THR karena keterbatasan kondisi fiskal daerah.
Salah seorang PPPK di Pasangkayu, Niah, mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Ia menyatakan bahwa para pegawai sebelumnya berharap adanya THR untuk membantu kebutuhan keluarga menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Namun, kondisi saat ini justru jauh dari harapan.
Niah menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji membuat sejumlah PPPK harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih menjelang Ramadan dan Lebaran yang biasanya membutuhkan pengeluaran lebih besar. Meski begitu, ia mengaku mencoba memahami kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami keterbatasan.
Harapan dan Solusi yang Diusulkan
Para pegawai hanya berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi agar hak-hak mereka bisa dipenuhi, terutama terkait pembayaran gaji yang telah berjalan beberapa bulan. Niah menambahkan bahwa THR sangat diharapkan oleh para pegawai, karena biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Meski begitu, sebagian pegawai mengaku tetap berusaha menerima kondisi tersebut, dengan harapan ke depan pemerintah daerah dapat memperbaiki kondisi keuangan sehingga hak-hak pegawai dapat dipenuhi secara maksimal.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
