Hasan Nasbi Buka Suara Soal Distribusi Minyak di Tengah Ketegangan Timur Tengah
Hasan Nasbi, Komisaris PT Pertamina, memberikan pernyataan terkait distribusi minyak di tengah ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk memastikan pasokan minyak dalam negeri tetap aman, meskipun situasi geopolitik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran menimbulkan ketidakpastian.
Pernyataan ini disampaikan setelah Hasan bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu (25/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi potensi gangguan pasokan minyak.
Antisipasi Pemerintah Terhadap Ketidakstabilan Pasokan
Menurut Hasan, pemerintah telah melakukan antisipasi jauh-jauh hari sejak awal konflik meletus. “Pemerintah sudah memprediksi dampaknya akan sejauh apa, baik dari segi harga maupun pasokan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa Pertamina sebagai operator utama minyak nasional selalu mengikuti arahan pemerintah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari alternatif sumber pasokan minyak dari negara lain yang tidak terpengaruh oleh situasi di Selat Hormuz. “Kita mencari sebanyak mungkin sumber-sumber yang tidak tertahan di Selat Hormuz. Ada sumber-sumber di tempat lain seperti dari Afrika dan Amerika,” katanya.
Selain itu, Hasan juga menekankan bahwa cadangan minyak dalam negeri terus diperbarui agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. “Stok BBM kita terus diperbarui sehingga kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh Pertamina,” tambahnya.
Stok BBM Terus Diperbarui, Tidak Ada Kenaikan Harga
Meski harga minyak dunia mengalami kenaikan, pemerintah belum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. “Kita tidak ada kenaikan harga. Kalau di pasar dunia ada kenaikan harga, di dalam negeri pemerintah sejauh ini belum ada kebijakan menaikkan harga,” jelas Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa stok BBM dalam negeri terus diperbarui setiap hari. “Kalau hari ini ditanya stoknya 20 hari, kemarin ditanya stoknya masih 20 hari. Besok ditanya masih 20 hari juga, karena stoknya terus diperbarui. Setiap hari seperti itu, minggu depan ditanya stoknya 20 hari. Pasokannya masuk terus,” paparnya.
Dengan pembaruan stok BBM yang terus-menerus, Hasan berharap dapat meredam kepanikan di kalangan masyarakat. “Pemerintah selalu mengarahkan kita mengantisipasi jauh-jauh hari dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak perlu panic buying.”
Penyesuaian Konsumsi BBM dan Langkah Pemerintah
Pemerintah juga telah merancang langkah-langkah penyesuaian untuk menghemat konsumsi BBM. “Pemerintah akan melakukan penyesuaian, sudah ada ide dan rencana dari pemerintah untuk penghematan dari sisi konsumsi BBM. Jangan panik, sampai hari ini baik-baik saja. Insyaallah pemerintah mengusahakan yang terbaik,” ujarnya.
Pencabutan Pembatasan Pembelian BBM
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera mencabut surat edaran yang membatasi pembelian BBM dalam jumlah tertentu. Langkah ini diambil setelah adanya kebijakan pembatasan sepihak di daerah yang justru memicu keresahan masyarakat dan fenomena panic buying.
Tito menyoroti kasus yang terjadi di Singkawang dan Bengkayang, Kalimantan Barat. Di wilayah tersebut, kepala daerah mengeluarkan edaran pembatasan demi mengurangi antrean panjang, namun masyarakat justru salah mengartikannya sebagai tanda kelangkaan.
“Yang terjadi, diterjemahkan, Oh, berarti ini BBM akan kurang, gitu. Sehingga akhirnya malah makin panjang, gitu. Nah, dengan dasar itu, terjadi panic buying malah,” jelasnya.
Setelah instruksi pencabutan edaran tersebut dilakukan dan pemerintah memberikan penjelasan mengenai ketersediaan stok, kondisi di daerah-daerah terkait mulai berangsur normal kembali. “Nah, setelah disampaikan ke publik, dicabut, bahwa aman. Stok cukup kembali normal lagi,” tuturnya.
Skema WFH dan Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas
Selain penertiban edaran daerah, pemerintah juga tengah menggodok skema Working From Home (WFH) satu hari per minggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas untuk menjaga stabilitas konsumsi bahan bakar.
