Polemik Ijazah Jokowi yang Menyeret Banyak Tokoh Nasional
Isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali mencuat dan menyeret sejumlah tokoh nasional. Dalam dinamika ini, nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Rizieq Shihab, hingga Jusuf Kalla (JK) muncul sebagai tokoh yang disebut terlibat dalam kasus tersebut. Meski demikian, para tokoh tersebut membantah tudingan tersebut dengan tegas.
Nama-Nama yang Terlibat dalam Isu Ini
Dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Dibikin Channel pada Minggu (22/3/2026), Puan Maharani disebut sebagai koordinator penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Selain itu, AHY dan Rizieq Shihab juga disebut sebagai bagian dari kelompok yang terlibat dalam isu ini. Video tersebut menyatakan bahwa Rismon Sianipar, ahli digital forensik, menyampaikan informasi mengenai adanya persekongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi.
Menurut narasi dalam video tersebut, terdengar suara-suara yang identik dengan tokoh-tokoh nasional seperti Puan, Rizieq, dan AHY. Mereka disebut membagi peran dalam penyebaran informasi hingga pelimpahan kasus ijazah Jokowi ke pengadilan. Selain itu, mereka juga dituding membiayai rencana tersebut sebesar Rp50 miliar.
Tindakan Hukum yang Dilakukan
PDIP berencana melaporkan kanal YouTube Dibikin Channel atas unggahan video yang menyebut Puan sebagai koordinator dalam kasus ijazah Jokowi. Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah atau hoaks. Dia menilai tidak ada kepentingan Puan dalam kasus ini.
Di sisi lain, organisasi sayap Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI), juga akan melakukan investigasi mandiri untuk mengungkap dalang di balik konten tersebut. Mereka menegaskan bahwa simbol kepemimpinan AHY tidak boleh diserang oleh pihak-pihak yang bersembunyi di balik layar.
Sementara itu, JK bakal melaporkan Rismon Sianipar terkait tudingan yang menyebutnya sebagai pendana dalam kasus ijazah Jokowi. JK membantah keras tudingan tersebut dan mengaku tidak mengenal Rismon secara pribadi. Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, juga menepis tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataan yang beredar dibuat Artificial Intelligence (AI).
Sikap Rizieq Shihab
Rizieq Shihab enggan melaporkan pemilik kanal YouTube “Dibikin Channel” yang menuduhnya sebagai koordinator dalam kasus ijazah Jokowi. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bualan dan tidak memiliki dasar. Rizieq membantah telah melakukan pembicaraan dengan AHY dan Puan tentang keabsahan ijazah Jokowi. Ia mengklaim tidak mengenal kedua tokoh tersebut secara pribadi.
Meski begitu, Rizieq belum berpikiran untuk menempuh jalur hukum terkait fitnah tersebut. Ia menilai bahwa orang-orang yang menyebarkan isu ini hanya ingin cari tenar. Namun, ia akan menempuh jalur hukum jika isu tersebut berkembang menjadi isu politik berbahaya.
Tanggapan Jokowi
Presiden Jokowi menanggapi tudingan yang menyebut Puan, AHY, dan Rizieq terkait dengan kasus ijazah palsu. Ia menegaskan tidak ingin terlibat dalam spekulasi yang belum jelas dan tidak memiliki dasar hukum. Jokowi memilih menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Ia juga enggan menuduh siapa pun terkait dalam kasus ini.
Jokowi menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia menilai semua isu yang berkembang di media sosial perlu disikapi dengan bijak dan hati-hati agar tidak merugikan pihak tertentu.
Awal Munculnya Isu
Isu ini bermula dari tuduhan bahwa ijazah Jokowi, baik dari SD, SMP, SMA, maupun UGM, tidak asli. Tuduhan tersebut pertama kali ramai diangkat oleh sejumlah pihak di media sosial dan kemudian dilaporkan ke polisi. Proses hukum dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan beberapa pihak yang menyuarakan isu ini, seperti Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan mengakui ijazah Jokowi asli.
Kasus ini masih menjadi polemik karena belum ada putusan hukum yang menyatakan tuduhan tersebut benar. Jokowi tetap menjaga sikap netral dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk membuktikan kebenaran.
