DPR Potong Subsidi BBM ASN Eselon 1-3, Antisipasi Krisis Energi

Penghematan BBM dan Listrik di Lingkungan DPR

Selain fokus pada penghematan penggunaan listrik, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga merencanakan pengurangan jatah bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil operasional yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintahan Prabowo Subianto dalam menghadapi ancaman krisis energi yang disebabkan oleh peperangan di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

“Kami sedang fokus pada ASN. Pada saat ini, setiap minggu jatah BBM-nya dikurangi satu hari. Ini berlaku bagi ASN eselon I, eselon II, dan sebagian eselon III yang menggunakan mobil operasional,” ujar Sekjen DPR, Indra Iskandar, ketika dihubungi pada Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut belum sepenuhnya diterapkan karena para pejabat DPR baru kembali berkantor secara lengkap pada Senin (30/3/2026). Namun, Biro Umum DPR telah melakukan kajian terkait penghematan BBM dan persiapan penerapannya.

Pengurangan Perjalanan Dinas ASN

Selain mengurangi penggunaan BBM, Setjen DPR juga akan memangkas perjalanan dinas bagi para ASN yang bertugas di parlemen. Penggunaan listrik di gedung parlemen pun turut dihemat. Biro rumah tangga DPR akan mematikan lampu-lampu di ruang rapat yang sudah tidak lagi dipakai.

“Penghematan yang pertama adalah mengurangi perjalanan dinas dari unsur ASN untuk hal-hal yang sifatnya sangat urgent atau tingkat kemendesakannya tidak terlalu tinggi,” kata Indra.

“Kami juga sedang melakukan exercise dan menyiapkan kebijakan bahwa jika tidak ada agenda persidangan, maka maksimal jam 20.00 malam lampu-lampu akan kami matikan. Maksimal jam delapan malam dimatikan,” tambah dia.

Dia menyampaikan bahwa belum semua ruangan di dalam gedung parlemen menggunakan sistem otomatis, sehingga upaya penghematan itu masih dilakukan secara manual. “Begitu juga dengan listrik dan AC di ruang-ruang rapat yang tidak digunakan, langsung kami matikan,” katanya.

Kebijakan WFH Satu Hari dalam Sepekan

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai Maret 2026 sebagai upaya mengantisipasi krisis energi akibat peperangan di Timur Tengah.

“Pokoknya akan diterapkan bulan ini,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

Namun, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu belum mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi kepada publik. Meski bulan Maret segera berakhir, Airlangga menyebut masih ada beberapa hari untuk memfinalkan kebijakan tersebut.

“Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu,” tutur dia.

Kebijakan WFH Sehari Usai Lebaran Tidak Efektif

Namun, dalam pandangan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Bhima Yudhistira, rencana untuk menerapkan kebijakan bekerja satu hari dari rumah dinilai tidak efektif dalam menekan konsumsi BBM. Momentum arus balik Lebaran justru mendorong penggunaan BBM ke titik tertinggi, sehingga WFH bagi sebagian kecil pekerja tidak akan memberikan pengaruh signifikan.

“Pengaruh WFH ke konsumsi BBM kecil. Pertama, momentumnya masih mudik Lebaran. Ada kenaikan permintaan BBM lebih tinggi dari hari biasa,” ujar Bhima di Jakarta pada Senin (23/3/2026).

Ia juga menyoroti potensi ketidakpatuhan sektor swasta. Industri padat karya dan sektor produktif cenderung mengabaikan anjuran WFH demi menjaga output kerja, sehingga kebijakan ini kemungkinan besar hanya efektif di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN.

“Swasta diperkirakan tidak mengikuti anjuran WFH karena berpengaruh ke produktivitas kerja. Akibatnya seruan pemerintah hanya berlaku di kementerian/lembaga dan BUMN,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aktivitas harian masyarakat tidak berhenti meski statusnya bekerja dari rumah. Kendaraan tetap digunakan untuk keperluan domestik yang selama ini luput dari kalkulasi pemerintah.

“Konsumsi BBM akan terlihat saat sekolah masuk. Meski PNS kerja di rumah, tetap ada aktivitas seperti ke pasar dan antar anak sekolah. Jadi, konsumsi BBM tetap tinggi pasca-Lebaran,” tutur dia.

Rusmawan

Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *