Akbar Faizal Kritik Kinerja Menteri Pariwisata, Harapan Publik Semakin Sirna

Kritik Pedas Akbar Faizal terhadap Kementerian Pariwisata

Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, mendapat kritik tajam dari mantan anggota DPR RI yang kini aktif sebagai podcaster, yaitu Akbar Faizal. Kritikan tersebut muncul setelah video yang menampilkan Menteri Pariwisata viral di media sosial.

Dalam tulisan di X, Akbar Faizal secara terbuka mengkritik kinerja sektor pariwisata yang dinilai masih jauh dari harapan. Ia menyebutkan bahwa kondisi ini membuat publik semakin kehilangan harapan terhadap kontribusi Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan pemasukan negara.

“Yth Ibu Menteri @KemenPariwisata, Widianti Putri Wardhana, hidup ini asyik jika tepat cara menjalaninya. Anda tampak makin tersiksa dengan tugas dan tanggung jawab itu. Dan kami makin putus asa menunggu kinerja dari sektor pariwisata,” tulis Akbar Faizal di X pada Jumat 10 April 2026.

Akbar juga menyinggung pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Menurutnya, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara optimal. “Negara butuh uang banyak yang sebenarnya sangat bisa datang dari kementerian Anda. Bukan hanya Anda anggota kabinet yang terlihat menderita oleh ketidakmampuan seperti itu,” lanjutnya.

Secara tegas Akbar meminta agar Menteri Pariwisata berani mengakui kondisi tersebut, bahkan menyarankan untuk melepaskan jabatan. “Tapi kami berharap Anda lebih jujur mengakui itu ketimbang teman-teman Anda lainnya. Lepaskan saja. Lepaskan!!” tulisnya.

Pernyataan tersebut langsung memicu beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mendukung kritik tersebut. Sebagian besar netizen merasa bahwa kritik yang disampaikan Akbar Faizal adalah hal yang wajar, mengingat kondisi sektor pariwisata yang tidak memuaskan.

Rapat Kerja yang Memanas

Sebelumnya, rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI mendadak memanas setelah Ketua Komisi VII, Saleh Daulay, menyoroti ketidaksinkronan data anggaran yang dipaparkan pihak kementerian.

Dalam forum yang digelar pada Rabu 1 April 2026, Saleh secara terbuka mencecar Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, tentang kejelasan angka transfer ke daerah yang disebut mencapai Rp5,7 miliar. “Yang transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 (miliar) ya?” tanya Saleh dikutip dari TV Parlemen.

Widiyanti menjawab bahwa angka tersebut berasal dari deputi pemasaran. Namun saat ditanya lebih lanjut apakah itu termasuk program kementerian atau hanya program pemasaran, jawabannya terdengar ragu-ragu. “Pemasaran,” jawab Widiyanti singkat.

Mendengar hal itu, Saleh langsung merespons dengan nada tegas. Ia menilai jawaban tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penyusunan laporan anggaran. “Tuh kan,” ujarnya.

Situasi rapat pun berubah canggung ketika jajaran internal kementerian, termasuk biro perencanaan, tidak mampu memberikan angka pasti untuk menjelaskan selisih yang dipersoalkan. Ketidaksiapan data tersebut dinilai berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.

Saleh menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak bisa didasarkan pada perkiraan semata. “Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” tegasnya di hadapan peserta rapat.

Menurutnya, setiap angka dalam laporan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif. Ia juga mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Tindak Lanjut dari Komisi VII

Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan ulang laporan anggaran yang telah diverifikasi.

Di luar ruang rapat, potongan video momen tersebut langsung viral di media sosial. Netizen pun ramai menyoroti kesiapan kementerian dalam menyusun laporan anggaran, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.