Gubernur Maluku Utara Berkomitmen untuk Mengakhiri Paradoks Kemiskinan di Wilayah Pesisir
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan komitmennya untuk mengakhiri paradoks kemiskinan di wilayah pesisir melalui transformasi sektor perikanan. Hal ini disampaikannya dalam Forum Diskusi Terpimpin (FGD) bertajuk Menata Masa Depan Perikanan Malut yang digelar di Ballroom Bella Hotel Ternate pada Sabtu (11/4/2026) malam.
Sherly Laos menyatakan bahwa pemerintah mendorong strategi hilirisasi perikanan sebagai kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menekankan bahwa tanpa hilirisasi dan keterlibatan swasta, potensi laut hanya akan tersimpan tanpa memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
Transformasi Sektor Perikanan dengan Empat Pilar Utama
Maluku Utara tengah bersiap melakukan lompatan besar dengan menggeser arah pembangunan, tidak lagi hanya bertumpu pada sektor daratan, tetapi juga mengoptimalkan potensi laut yang mencakup sekitar 70 persen wilayah provinsi. Meski kaya sumber daya, ia mengakui realitas di lapangan menunjukkan banyak nelayan masih hidup dalam keterbatasan.
Untuk itu, pemerintah mendorong strategi hilirisasi perikanan sebagai kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Adapun empat pilar utama transformasi sektor perikanan adalah:
- Modernisasi armada
- Revitalisasi rantai dingin
- Penguatan hilirisasi melalui industri pengolahan dan offtaker
- Penciptaan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan
Modernisasi armada difokuskan pada kapal berukuran 5–20 GT agar nelayan dapat mengakses BBM subsidi sekaligus menjaga kedaulatan wilayah tangkap. Sementara itu, penguatan rantai dingin dilakukan melalui pembangunan cold storage dan pabrik es di sejumlah titik strategis, seperti di Kelurahan Dufa-Dufa di Kota Ternate dan juga di Halmahera Utara dan Halmahera Selatan.
Potensi Besar Sektor Perikanan Maluku Utara
Forum ini juga menghadirkan pakar kelautan nasional Rokhmin Dahuri, yang memaparkan potensi besar sektor perikanan Maluku Utara. Menurut Rokhmin, Maluku Utara sebagai ‘tambang protein’ yang dapat menghasilkan nilai ekonomi sangat besar jika dikelola dengan teknologi dan prinsip keberlanjutan.
“Pengembangan 10.000 hektare tambak udang vaname saja berpotensi menghasilkan hingga Rp45 triliun. Ini tiga kali lipat dari total APBD Maluku Utara saat ini,” ungkapnya.
Masukan dari Kalangan Akademisi
Diskusi semakin berkembang dengan berbagai masukan dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari M. Irfan Koda, di mana ia mendorong pengembangan komoditas cepat panen seperti rumput laut dan ikan nila. Sementara Djanib Ahmad menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam program bantuan, agar tepat sasaran sesuai karakter masyarakat nelayan.
Isu stunting di wilayah pesisir juga menjadi perhatian, dengan solusi berbasis pemanfaatan protein ikan sebagai sumber gizi lokal.
Komitmen Pemerintah untuk Implementasi Visi
Menutup forum, Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir menyatakan kesiapan seluruh OPD untuk mengimplementasikan visi tersebut. Sebab pemerintah berkomitmen mendorong transisi ekonomi dari ketergantungan sektor tambang menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.
Bagi Sherly Laos, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. “Indikator keberhasilan kita adalah ketika anak-anak nelayan bisa tersenyum dan bersekolah tinggi dari hasil kerja keras orang tua mereka di laut,” tegas Sherly Laos.
