Kenaikan Harga Minyak Mentah dan Kebijakan Pemerintah
Harga minyak mentah di tingkat global terus mengalami kenaikan yang signifikan. Respons pemerintah terhadap tekanan ini adalah tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk subsidi dan non-subsidi. Kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat, namun di sisi lain, langkah tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak besar terhadap APBN dan stabilitas ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan bahwa tata kelola energi saat ini bersifat sistemik dan membutuhkan pendekatan kolektif lintas pemangku kepentingan. Ia menyoroti pentingnya tidak sepenuhnya membebankan peran penanganan krisis kepada BUMN energi seperti Pertamina.
“Dalam situasi harga minyak yang berada di kisaran USD 100–115 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar USD 70 per barel. Tekanan fiskal menjadi sangat besar. Jika seluruh beban ditumpukan pada Pertamina, maka risiko terhadap kesehatan keuangan BUMN ini juga akan meningkat,” ujar Komaidi dalam forum diskusi yang bertajuk “Menjaga Ketahanan Energi di Tengah Gejolak Harga Minyak Global”.
Forum tersebut digelar oleh Energy & Mining Editor Society (E2S) di Jakarta pada Kamis (9/4). Komaidi menjelaskan bahwa berdasarkan simulasi Reforminer Institute, lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tidak hanya berdampak pada kenaikan inflasi, tetapi juga menggerus ruang fiskal secara signifikan. Tanpa penyesuaian kebijakan, defisit APBN berpotensi menembus batas 3 persen PDB pada pertengahan 2026.
Faktor yang Mempengaruhi Struktur Harga Energi
Lebih lanjut, pengajar di Universitas Trisakti itu menyebut bahwa struktur harga energi domestik sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sekitar 70 persen perubahan harga BBM dipicu oleh fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar, sementara sisanya berasal dari biaya distribusi, kilang, dan margin.
Dalam konteks ini, menjaga harga BBM tetap rendah tanpa mekanisme penyesuaian akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi. Pada akhirnya, beban tersebut tidak hanya ditanggung oleh APBN, tetapi juga oleh Pertamina sebagai operator utama distribusi energi nasional.
“Perlu dipahami bahwa Pertamina bukanlah instrumen fiskal. Jika terus-menerus dijadikan shock absorber, maka kemampuan perusahaan dalam menjaga pasokan energi jangka panjang bisa terganggu. Hitung-hitungan kami, bila tidak ada intervensi apa pun dari pemerintah, mereka (Pertamina) hanya bertahan sampai akhir Juni ini,” kata Komaidi.
Trade-off Dari Penyesuaian Harga BBM
Simulasi Reforminer juga menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki trade-off yang jelas. Di satu sisi, kebijakan ini mampu mengurangi defisit dan kebutuhan utang negara secara signifikan. Bahkan menurut Komaidi, setiap kenaikan Rp 1.000 per liter dapat menghemat APBN hingga sekitar Rp 47,9 triliun. Namun di sisi lain, terdapat dampak terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tetap perlu dikelola secara hati-hati.
Selain itu, dampak kenaikan harga BBM juga akan merambat ke sektor logistik dan transportasi darat, yang kemudian memengaruhi harga barang konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan energi memiliki efek berantai terhadap seluruh sektor ekonomi.
Rekomendasi Untuk Kebijakan yang Lebih Berimbang
Oleh karena itu, Komaidi mendorong adanya pendekatan kebijakan yang lebih berimbang. Beberapa rekomendasinya antara lain:
- Penyesuaian harga energi secara terukur dan bertahap – Mengurangi beban APBN dan Pertamina dengan cara yang tidak terlalu drastis.
- Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan – Memastikan masyarakat yang kurang mampu tidak terlalu terdampak oleh kenaikan harga BBM.
- Optimalisasi belanja negara dan sumber pembiayaan alternatif – Mencari solusi keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
- Peningkatan efisiensi konsumsi energi di tingkat masyarakat – Mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi secara lebih hemat.
“Ketahanan energi nasional tidak bisa hanya bergantung pada satu institusi. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” kata Komaidi.
