Satu Tahun Pasca Darurat Militer, Penyelidikan dan Persidangan Masih Berlangsung di Pengadilan Seoul

Perkembangan Kasus Hukum Mantan Presiden Korea Selatan

Setahun telah berlalu sejak Korea Selatan mengalami keadaan darurat militer yang mengejutkan. Peristiwa besar ini menyebabkan gelombang perubahan dalam dunia politik dan akhirnya mengakibatkan pengunduran diri sang presiden dari jabatannya. Sampai saat ini, proses penyelidikan dan persidangan yang terpicu oleh peristiwa tersebut masih berlangsung di pengadilan Seoul.

Mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang diberhentikan dari jabatannya melalui pemakzulan karena deklarasi darurat militer pada 3 Desember, kini menjadi terdakwa pidana yang menghadapi berbagai tuduhan. Ia hadir setiap hari di persidangan, sementara tiga tim penasihat khusus sedang menyiapkan dakwaan terhadapnya. Tuduhan-tuduhan tersebut mencakup memimpin upaya pemberontakan, melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional, serta menyalahgunakan kekuasaan selama masa jabatannya sebagai presiden.

Orang-orang terdekat Yoon yang dulu menjadi bagian dari lingkaran kekuasaannya kini juga terlibat dalam beberapa kasus hukum. Beberapa mantan pejabat senior telah didakwa atau bahkan ditahan, sementara bukti dan kesaksian baru terus muncul, membuat gambaran keseluruhan peristiwa semakin jelas.

Yoon kini menjadi pusat drama hukum yang sedang berlangsung. Sidang utama menuduhnya mendalangi rencana penerapan darurat militer. Pengadilan tetap melanjutkan proses persidangan meskipun sedang masa reses musim dingin, agar kasus ini tidak tertunda. Jaksa penuntut diperkirakan akan menyampaikan rekomendasi hukuman mereka pada awal Januari, diikuti dengan argumen penutup. Putusan tingkat pertama diperkirakan akan keluar sekitar pertengahan Februari.

Kesaksian para saksi fokus pada apakah instruksi militer dan intelijen yang dikeluarkan Yoon beberapa jam sebelum percobaan pembunuhan tersebut dilakukan atas dasar yang sah atau memiliki motif politik tertentu. Selain itu, terdapat sidang terpisah terkait kasus drone yang disebut “kasus pesawat tak berawak Pyongyang”. Dalam kasus ini, Yoon diduga menangani informasi intelijen secara tidak benar dan memberikan arahan yang dianggap tidak sesuai dalam jalur komunikasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, Yoon kini menghadapi banyak proses hukum sekaligus, dengan tiga tim penasihat khusus yang bergerak bersamaan untuk menyelesaikan investigasi mereka seiring semakin dekatnya tanggal persidangan.

Para Tokoh Lain yang Terlibat dalam Kasus Ini

Han Duck Soo, mantan Perdana Menteri yang sempat menjabat sebagai pelaksana tugas kepala negara setelah pemecatan Yoon, juga sedang diadili. Ia didakwa membantu upaya pemakzulan Yoon, menjalankan tugas-tugas penting yang terkait dengan operasi tersebut, dan memberikan sumpah palsu selama pemakzulan Yoon. Sidang terakhirnya berakhir pada akhir November dan putusan diperkirakan akan dijatuhkan pada akhir Januari.

Kim Yong Hyun, mantan Menteri Pertahanan, termasuk di antara pejabat tertinggi yang kini ditahan. Selama persidangan, jaksa penuntut umum menunjukkan video yang memperlihatkan Kim Yong Hyun berpindah-pindah ruangan dan memberi isyarat dengan jari-jarinya untuk menunjukkan berapa banyak anggota kabinet yang masih dibutuhkan untuk mencapai kuorum pada rapat darurat sebelum pengumuman. Rekaman itu juga menunjukkan dia mengarahkan para menteri ke kantor presiden, meninjau dokumen, dan mengadakan diskusi lebih lanjut setelah sesi kabinet yang singkat berakhir.

Kim Keon Hee, mantan ibu negara, juga ditahan. Selain kasus manipulasi saham yang telah menjeratnya, ia juga menghadapi dakwaan atas dugaan menerima barang-barang mahal dari tokoh-tokoh yang terkait dengan gereja Unifikasi, kemungkinan pelanggaran undang-undang pendanaan politik, dan perannya dalam jaringan informal di sekitar kepresidenan. Penyidik penasehat khusus menanyakannya setelah rekomendasi hukuman baru-baru ini, dengan fokus pada barang-barang termasuk hiasan kura-kura emas, kalung mewah, dan hadiah lain yang menurut jaksa dapat merupakan manfaat yang tidak pantas. Jadwal persidangannya bertepatan dengan kasus-kasus yang lebih luas yang berkaitan dengan peristiwa 3 Desember.

Yeo In Hyung, kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan yang telah digambarkan di pengadilan sebagai kepala operasional de facto rencana tersebut, tetap menjadi salah satu saksi paling penting dalam kasus-kasus gabungan tersebut setelah beberapa kali hadir di pengadilan. Yeo telah membentuk banyak catatan peradilan dengan catatannya tentang instruksi untuk menyusun dekrit darurat, menyiapkan unit militer untuk dikerahkan ke Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Nasional, serta mengidentifikasi lokasi untuk menahan tokoh politik.