Mengapa Gaji Tak Mampu Penuhi Kebutuhan? Kekurangan Penghasilan dan Kemiskinan Buruh di Indonesia

Upah Minimum dan Kesenjangan dalam Kesejahteraan Pekerja

Upah minimum selama ini dianggap sebagai alat perlindungan untuk memastikan pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Namun, dalam praktiknya, kenaikan upah yang ditetapkan setiap tahun semakin sulit mengimbangi laju kenaikan biaya hidup, terutama di wilayah perkotaan. Harga pangan, perumahan, transportasi, serta layanan dasar meningkat pesat, sehingga peningkatan upah nominal tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kondisi ini menyebabkan munculnya fenomena pekerja rentan miskin (working poor), yaitu kelompok pekerja yang memiliki pekerjaan dan penghasilan, tetapi hidup dalam kondisi ekonomi yang rapuh. Secara statistik mereka berada di atas garis kemiskinan, namun daya beli yang terbatas membuat mereka rentan terhadap tekanan biaya hidup sehari-hari. Bekerja penuh waktu tidak lagi menjamin rasa cukup, apalagi keamanan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, penurunan angka kemiskinan nasional sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang dihadapi pekerja, khususnya di perkotaan. Tingginya biaya hidup, dominasi pekerjaan tidak tetap, serta terbatasnya perlindungan sosial memperbesar jarak antara upah dan kebutuhan riil rumah tangga pekerja. Fenomena ini menandai perubahan wajah kemiskinan di Indonesia, dari kemiskinan terbuka menuju kemiskinan pekerja yang lebih tersembunyi.

Masalah upah saat ini tidak hanya sekadar angka dalam kebijakan tahunan. Ketika bekerja penuh waktu belum mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, masalah yang muncul bukan hanya kemiskinan, tetapi juga rapuhnya kualitas hidup pekerja. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja, melainkan pada sejauh mana pekerjaan tersebut benar-benar mampu menjamin kehidupan yang layak.

Upah Minimum yang Terus Naik, Tapi Tidak Sepenuhnya Membantu

Di tengah kenaikan upah minimum yang kembali ditetapkan setiap tahun, ironi justru kian menguat. Pada 2025, Upah Minimum di Indonesia tercatat meningkat menjadi Rp5,40 juta per bulan, naik dari Rp5,07 juta per bulan pada 2024. Secara nominal, kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan pendapatan pekerja. Namun, realitas di lapangan menunjukkan arah yang tidak sepenuhnya sejalan. Ketika kenaikan upah tersebut dipadankan dengan pertumbuhan Kebutuhan Hidup Layak serta laju inflasi yang menurut Bank Indonesia pada November 2025 tercatat sebesar 2,72 persen, khususnya pada kelompok pangan, perumahan, transportasi, dan layanan dasar, terlihat bahwa kenaikan upah belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan biaya hidup.

Akibatnya, semakin banyak pekerja yang bekerja penuh waktu, tetapi tetap hidup dalam keterbatasan. Upah nominal memang meningkat, tetapi daya beli riil bergerak jauh lebih lambat, karena sebagian besar tambahan pendapatan terserap untuk menutup kenaikan harga kebutuhan pokok. Kemiskinan pekerja pun kini menampakkan wajah barunya, tidak lagi sekadar tercermin dalam statistik kemiskinan nasional, melainkan dalam rapuhnya kualitas pendapatan yang semakin menjauh dari rasa cukup.

Perubahan Statistik Kemiskinan di Berbagai Wilayah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 berada di angka 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka ini menurun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 dan 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2024. Secara jumlah, penduduk miskin juga berkurang 0,21 juta orang dalam enam bulan terakhir dan 1,37 juta orang dalam satu tahun terakhir. Tren ini sekilas memberi sinyal adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi.

Namun, gambaran tersebut berubah ketika ditinjau dari wilayah perkotaan. Kemiskinan perkotaan justru mengalami peningkatan, dari 6,66 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin di kota bertambah 0,22 juta orang, dari 11,05 juta menjadi 11,27 juta jiwa. Sebaliknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen, dengan pengurangan jumlah penduduk miskin mencapai 0,43 juta orang.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa tekanan kemiskinan kini semakin terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tempat mayoritas pekerja menggantungkan penghidupan. Di ruang inilah fenomena pekerja rentan miskin (working poor) semakin mengemuka, yaitu kelompok yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan, tetapi hidup pada batas tipis kecukupan. Upah yang diterima cukup untuk bertahan, namun belum mampu mengejar biaya hidup, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang terus meningkat. Kemiskinan pekerja hari ini tidak lagi semata ditentukan oleh status berada di bawah garis kemiskinan, melainkan oleh rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga pekerja di tengah tekanan biaya hidup perkotaan.

Tekanan Struktural yang Menghambat Upah Minimum

Upah minimum semakin sulit mengejar kebutuhan hidup karena menghadapi berbagai tekanan struktural. Penetapan Upah Minimum Provinsi yang bersifat seragam kerap tidak sebanding dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lokal yang dipengaruhi oleh perbedaan harga pangan, biaya perumahan, serta komposisi keluarga. Di sisi lain, inflasi pada komponen pangan dan layanan esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan energi membuat kenaikan upah nominal cepat tergerus. Data makro yang tampak stabil sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan nyata yang dihadapi rumah tangga pekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Kerentanan tersebut diperparah oleh tingginya pekerjaan tidak tetap dan sektor informal, yang membuat penghasilan banyak pekerja berada di bawah standar perlindungan upah. Demi bertahan, pekerja pun menambah jam kerja yang panjang dan pekerjaan sampingan, namun tanpa diiringi peningkatan proteksi sosial yang memadai. Lebih jauh, ketika produktivitas meningkat tetapi bagian upah dalam pembagian nilai tambah tidak ikut naik secara proporsional, pekerja tetap tertinggal dari laju pertumbuhan ekonomi. Di titik inilah jurang antara kerja keras dan kesejahteraan semakin nyata.

Dampak Luas dari Kemiskinan Pekerja

Kemiskinan pekerja kini memunculkan dampak yang bersifat luas. Risiko putus sekolah meningkat, akses layanan kesehatan tertunda, utang rumah tangga bertambah, serta tekanan kesehatan mental menguat. Daya beli yang terbatas juga menahan laju konsumsi masyarakat, padahal konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi ini menuntut peninjauan ulang formula upah minimum agar lebih mencerminkan KHL lokal dan kebutuhan riil keluarga pekerja. Jaring pengaman sosial perlu diperluas bagi pekerja formal maupun informal melalui subsidi yang tepat sasaran dan akses perlindungan kesehatan yang lebih adil. Di sisi lain, mekanisme dialog dan perundingan antara pekerja dan pemberi kerja di tingkat sektoral dan daerah perlu diperkuat, seiring dengan peningkatan peran representasi pekerja. Seluruh kebijakan tersebut perlu ditopang oleh data yang akurat dan terperinci tentang upah riil, produktivitas, serta pengeluaran rumah tangga, agar intervensi benar-benar tepat sasaran.

Kesimpulan: Upah Minimum yang Tidak Lagi Cukup

Ketidakmampuan upah untuk mengejar kebutuhan hidup layak menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Kenaikan upah minimum yang ditetapkan setiap tahun lebih bersifat nominal dan belum sepenuhnya mampu menjaga daya beli pekerja di tengah laju kenaikan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan. Peningkatan harga pangan, perumahan, transportasi, dan layanan dasar menyebabkan upah yang diterima pekerja tidak lagi sebanding dengan kebutuhan riil rumah tangga, sehingga fungsi upah sebagai instrumen perlindungan kesejahteraan semakin melemah.

Fenomena pekerja rentan miskin (working poor) menandai perubahan wajah kemiskinan di Indonesia. Penurunan angka kemiskinan nasional secara agregat tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi pekerja, terutama di kawasan perkotaan yang justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Banyak pekerja yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan, namun secara nyata hidup dalam kondisi ekonomi yang rapuh. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja penuh waktu tidak lagi menjadi jaminan tercapainya kehidupan yang layak dan aman secara ekonomi.

Pergeseran kemiskinan ke wilayah perkotaan memperlihatkan adanya kesenjangan antara indikator makro dan realitas sosial ekonomi di tingkat rumah tangga. Tingginya biaya hidup kota, dominasi pekerjaan tidak tetap, serta terbatasnya perlindungan sosial memperlebar jarak antara upah dan kebutuhan hidup pekerja. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak lagi semata dipahami sebagai ketiadaan pekerjaan, melainkan sebagai ketidakmampuan pendapatan dari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

Kesenjangan antara upah dan kebutuhan hidup diperparah oleh berbagai faktor struktural, seperti penetapan upah minimum yang relatif seragam dan kurang sensitif terhadap perbedaan Kebutuhan Hidup Layak antarwilayah, inflasi pada komponen kebutuhan esensial, serta lemahnya posisi tawar pekerja dalam pembagian nilai tambah ekonomi. Meskipun pertumbuhan dan produktivitas ekonomi terus berlangsung, bagian upah yang diterima pekerja tidak meningkat secara proporsional. Akibatnya, pekerja tetap tertinggal dari laju pertumbuhan ekonomi yang mereka hasilkan.

Oleh karena itu, persoalan upah perlu dipahami sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi yang berkeadilan, bukan sekadar kebijakan tahunan. Reformulasi kebijakan pengupahan harus lebih adaptif terhadap kebutuhan hidup layak lokal dan kebutuhan riil keluarga pekerja, disertai penguatan jaring pengaman sosial bagi pekerja formal maupun informal. Selain itu, peningkatan kualitas dialog sosial dan perundingan ketenagakerjaan menjadi penting untuk memastikan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, sehingga pekerjaan benar-benar mampu menjamin kehidupan yang layak dan berkelanjutan.