Krisis BBM di Kalimantan Timur: Antara “Lumbung Energi” dan Realitas yang Menyedihkan
Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur masih menjadi isu yang terus muncul. Masyarakat sering melihat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya untuk BBM solar dan pertalite. Fenomena ini terasa tidak wajar, mengingat Kaltim dikenal sebagai daerah penghasil migas dan memiliki kilang besar seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.
RDMP yang baru saja diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto menjadikan Kota Balikpapan sebagai “lumbung energi” nasional. Namun, ironisnya, antrean BBM tetap terjadi, bahkan di tempat yang seharusnya menyediakan pasokan energi yang cukup.
Antrean BBM dan Tantangan Distribusi
Meskipun kapasitas pengolahan BBM di Kilang Balikpapan meningkat dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari, distribusi ke daerah pedalaman masih terkendala. Warga di Balikpapan dan Samarinda masih harus menunggu berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM. Istilah “tikus mati di lumbung padi” kini berubah menjadi “warga antre di lumbung minyak”, sebuah kritik tajam atas ketimpangan antara status sebagai produsen dan realitas distribusi di lapangan.
Krisis BBM juga mencapai puncaknya di jalur perairan, khususnya pada jasa angkutan kebutuhan pokok ke wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kapal-kapal yang biasanya menjadi satu-satunya akses logistik bagi daerah pedalaman kini menghadapi hambatan ganda.
Perubahan Regulasi dan Pengaruhnya
Perubahan regulasi terkait mesin kapal dari mesin tempel menjadi mesin pendam memperparah situasi. Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, Dinas Perhubungan hanya berwenang menerbitkan rekomendasi untuk kapal jenis motor tempel. Sementara itu, kapal angkut rute Mahaku dari Samarinda mayoritas menggunakan mesin pendam, yang artinya tanpa subsidi.
Akibatnya, proses verifikasi BBM subsidi menjadi lambat dan berbelit. Hal ini menyebabkan setidaknya 28 kapal di Kaltim terancam berhenti beroperasi. Efek domino yang muncul adalah penumpukan logistik dan kenaikan harga sembako di wilayah hulu Mahakam.
Ancaman Mogok Massal dan Ketidakpuasan
Para pengusaha kapal sempat mengancam akan melakukan aksi mogok massal jika tidak ada solusi cepat. Jika hal ini terjadi, Mahakam Ulu bisa terisolasi dari pasokan kebutuhan pokok. Masyarakat Kaltim tentu berharap, pembangunan kilang minyak raksasa ini bisa memastikan tetesan minyaknya sampai ke tangki rakyat.
Namun, masalah klasik seperti penggelapan BBM dan penyaluran yang tidak tepat sasaran masih menjadi duri dalam daging di Kalimantan Timur. Meskipun kapasitas produksi meningkat, kuota BBM subsidi tetap ditentukan oleh pusat (BPH Migas), yang sering kali tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan kendaraan industri dan logistik di Kaltim sebagai penyangga IKN.
Solusi yang Diharapkan
RDMP Balikpapan merupakan prestasi teknis yang luar biasa, namun ia belum sepenuhnya menjadi prestasi sosial selama warga Kaltim yang masih harus berebut BBM. Tanpa sinkronisasi antara kapasitas produksi kilang dengan reformasi birokrasi distribusi, status “lumbung energi” hanya akan menjadi slogan kebanggaan di atas kertas.
Ketiadaan stok BBM subsidi bagi kapal rakyat serta kendala regulasi terkait rekomendasi pembelian BBM menjadi persoalan yang hingga kini belum terselesaikan. Pengusaha kapal mengaku tidak sanggup beroperasi jika harus menggunakan BBM industri yang harganya dua kali lipat lebih mahal (Rp13.000 – Rp14.000 per liter).
Semoga ada solusi, aturan dibuat untuk kepentingan masyarakat sehingga harus bijak. Ketika kapal angkut dari Samarinda ke Mahaku ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sudah seharusnya BBM subsidi diberikan kepada yang berhak, yakni rakyat.
