Gubernur Bali Kritik Usaha WNA di Platform Digital
Gubernur Bali, Wayan Koster, kembali menyampaikan kekhawatirannya terkait usaha yang dimiliki oleh warga negara asing (WNA) di platform digital seperti Airbnb. Ia menilai bahwa usaha tersebut diduga tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Bali dan meraup keuntungan hingga Rp 50 triliun per tahun. Nilai ini dinilai sangat besar dan seharusnya bisa dialihkan untuk kepentingan warga Bali.
“Estimasinya Rp50 triliun transaksi yang dikerjakan oleh pengelola media digital. Estimasinya Rp50 triliun diambil sama mereka, coba,” ujar Koster dalam acara Grand Design Ekonomi dan Investasi Hijau Bali di Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus-Sanur, Rabu 18 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa pelaku transportasi di Bali semakin kehilangan nilai ekonomi. Selain itu, praktek alih fungsi lahan nominee juga banyak terjadi di Bali.
Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster mengadakan pertemuan dengan pengelola Airbnb di Asia Tenggara, yang berkantor di Singapore, Shanta Arul selaku Public Policy Lead, SEA, Ishwinder Kaur selaku Public Policy Manager, dan Matius Roland selaku Senior Associate di Jayasabha pada Rabu 11 Februari 2026.
Pada pertemuan tersebut, Koster mengajak Airbnb sebagai platform pasar digital global yang menghubungkan akomodasi villa hingga jasa pariwisata kepada wisatawan di Bali untuk mentaati peraturan di Pemerintah Provinsi Bali.
Ketegasan Airbnb dalam mempromosikan villa/jasa pariwisata di Bali wajib dilaksanakan dengan merujuk pada kelayakan perizinan perusahaan pariwisata tersebut dan apakah sudah taat bayar pajak atau belum.
“Jika tidak tertib, Saya harap pelaku usaha villa dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb,” ungkap Koster.
Koster juga turut mengajak Airbnb untuk bekerjasama dengan platform digital Pemerintah Provinsi Bali Love Bali dalam memfasilitasi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sejumlah Rp150 ribu agar sama-sama memberikan manfaat.
Wayan Koster menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, dia sangat terbuka dengan siapapun yang ingin berusaha di Bali. Tetapi semua wajib mengikuti aturan Pemerintah dan bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menjaga kualitas pariwisata Bali.
“Kalau kualitas pariwisata Bali hanya dibebankan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat Bali itu tidak adil, apabila yang mendapat untung dari pariwisata tidak melakukan apa – apa untuk Bali,”
“Jika Bali tidak mendapat keadilan, maka alam akan melakukan caranya sendiri, agar tata kelola di Bali menjadi adil,” ujarnya.
Untuk itu, Koster berharap ke Airbnb agar pelaku usaha villa atau jasa pariwisata lainnya di Bali sebelum dipromosikan, ia semua wajib berizin dan taat bayar pajak. Kemudian wajib mengikuti apa yang menjadi arah kebijakan Kementerian Pariwisata RI, dimana semua jasa pariwisata pada akhir Maret, harus semua sudah berizin dan membayar pajak.
“Yang tidak tertib, saya harap Airbnb menuntut dan mengeluarkan perusahaan itu dari list promosi digitalnya,”
“Lalu terhadap pelaku yang tidak tertib, kami akan berlakukan proses hukum,” jelas Koster.
Kedisiplinan usaha pariwisata di Bali disebutkan Wayan Koster bertujuan untuk menjaga Bali, agar tidak rusak. Kalau Bali rusak, citra pariwisata Bali akan buruk, lantas siapa yang akan datang ke Bali.
“Kami kerja keras menata pariwisata Bali agar berkelanjutan,”
“Maka semua pihak harus ikut dalam kerangka penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, sebelum Bali ini rusak,” ujarnya.
Mendengar arahan tersebut, Airbnb yang diwakili oleh Shanta Arul selaku Public Policy Lead, SEA menyampaikan komitmennya untuk mentaati semua regulasi Pemerintahan di Bali dan mengajak jasa pariwisata untuk taat bayar pajak. Pihak juga siap mensosialisasikan semua regulasi di Pemerintah Provinsi Bali, dan kami akan sampaikan ke mitra kami aturan ini.
“Airbnb sangat serius menanggapi perizinan ini dan kami siap melakukan kerjasama dengan pemerintah,” ujarnya.
